[prisna-google-website-translator]

Dinas Koperasi & Usaha Mikro

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO

E- Mail : [email protected]

Kepala Dinas : Ir. INDRA GUNAWAN,MM
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. : 19590514 197912 1 004

 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

  • Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta tugas pembantuan.
  • Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
  • Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdiri atas:
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, membawahi :
  3. Sub Bagian Penyusunan Program;
  4. Sub Bagian Keuangan;
  5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  6. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan koperasi, membawahi :
  7. Seksi Organisasi dan Tatalaksana;
  8. Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum;
  9. Seksi Pengawasan, Akuntabilitas dan Kepatuhan.
  10. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha, membawahi :
  11. Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha;
  12. Seksi Produksi;
  13. Seksi Restrukturisasi Usaha.
  14. Bidang Pemasaran, membawahi :
  15. Seksi Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran;
  16. Seksi Fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha;
  17. Seksi Promosi.
  18. Bidang Pembiayaan, membawahi :
  19. Seksi Fasilitasi Permodalan;
  20. Seksi Usaha Simpan Pinjam;
  21. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan.
  22. Unit Pelasana Teknis Dinas (UPTD).
  23. Kelompok Jabatan Fungsional
  • Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  • Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  • Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  • Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas

  • Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta tugas pembantuan.
  • Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  1. memvalidasi bahan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro;
  2. mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro;
  3. mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro;
  4. mengkoordinasi pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  5. mengkoordinasi pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro;
  6. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

  • Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan kelembagaan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
  1. memverifikasi rancangan kebijakan dinas;
  2. mengkoordinasi pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  3. mengkoordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian;
  4. mengkoordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
  5. mengkoordinasi pengelolaan administrasi perlengkapan;
  6. mengkoordinasi pengelolaan urusan rumah tangga;
  7. mengkoordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  8. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  9. mengkoordinasi pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
  10. mengkoordinasi pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
  11. mengkoordinasikan penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Dinas;
  12. memimpin penyusunan profil dinas;
  13. mengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan dinas; dan
  14. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Penyusunan Program

  • Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi penyusunan program dan perencanaan, perencanaan anggaran pembiayaan, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
  1. menghimpun data, menganalisa, dan menentukan bahan penyusunan program;
  2. menyusun rencana pengolahan data;
  3. mengkaji ulang dan menentukan perencanaan program;
  4. menyusun bahan dan menentukan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  5. menyusun bahan dan menentukan penyusunan program anggaran;
  6. menyusun bahan dan menentukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  7. membuat konsep dan menentukan penyusunan laporan; dan
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan

  • Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, pengelolaan dan menghimpun penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  2. menghimpun dan mengkaji ulang bahan dalam rangka menyusun pedoman dan petunjuk teknis administrasi keuangan dinas;
  3. membuat konsep dan menentukan pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  4. menyusun dan menganalisa laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  1. merencanakan dan menentukan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan dinas;
  2. menyusun rencana penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  3. membuat konsep dan menentukan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  4. menyusun rencana dan menentukan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Sumpah/Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya.
  5. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan Aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; dan
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

  • Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, mempunyai tugas memberikan rekomendasi pendirian, izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi, pemberdayaan, pembinaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengembangan standardisasi organisasi dan tatalaksana Koperasi, bimbingan teknis Koperasi, fasilitasi advokasi dan hukum serta melakukan pengawasan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaaan usaha simpan pinjam, kepatuhan dan akuntabilitas Koperasi.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, mempunyai fungsi:
  1. memverifikasi bahan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan Koperasi;
  2. mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan perkoperasian;
  3. mengkoordinasikan pemberian rekomendasi pendirian, izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi;
  4. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan organisasi dan tatalaksana Koperasi;
  5. mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan pengawasan, pemeriksaan kelembagaan, pemberiaan sanksi, akuntabilitas, penindakan dan kepatuhan, advokasi dan konsultasi hukum serta falilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian;
  6. mengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kelembagaan Koperasi; dan
  7. mengkoordinasi pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Organisasi dan Tatalaksana

  • Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi dan tatalaksana.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi:
  1. menyiapkan bahan dan menganalisa standardisasi pelayanan, penyuluhan, pembentukan dan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi;
  2. memberikan rekomendasi izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang koperasi, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi di wilayah Kabupaten Blitar;
  3. memberikan masukan pimpinan tentang persetujuan dan penolakan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas pada KSP/USP yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dan lintas daerah provinsi;
  4. merancang dan menentukan pelaksanaan pembinaan penataan organisasi dan tatalaksana Koperasi;
  5. merencanakan dan menentukan pelaksanaan standardisasi pelayanan Koperasi;
  6. membuat konsep dan menentukan database Koperasi;
  7. merencanakan dan menentukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  8. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum

  • Kepala Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyuluhan, Advokasi dan Hukum.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan dan menganalisa pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang koperasi;
  2. menyiapkan bahan dan menganalisa materi dan pelaksanaan penyuluhan Perkoperasian;
  3. menyiapkan dan menganalisa bahan advokasi dan konsultasi hukum di bidang Perkoperasian;
  4. menyiapkan dan menganalisa bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan/kasus Perkoperasian;
  5. merencanakan dan menentukan pelaksanaan Bimbingan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan Koperasi;
  6. merencanakan dan menentukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  7. menyusun dan menentukan Standardisasi dan pedoman tentang koperasi; dan
  8. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengawasan, Akuntabilitas dan Kepatuhan

  • Kepala Seksi Pengawasan, Akuntabilitas dan Kepatuhan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan, Akuntabilitas dan Kepatuhan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengawasan, Akuntabilitas dan Kepatuhan mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan dan menganalisa pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabiltas, kepatuhan dan audit koperasi;
  2. merencanakan dan menentukan monitoring, evaluasi, pelaporan, pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
  3. merencanakan dan menentukan penerapan akuntabilitas koperasi;
  4. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi;
  5. merancang dan mengembangkan pembinaan dan pengawasan kelembagaan koperasi;
  6. merancang dan menentukan pelaksanaan pemantauan, analisa, penindakan dan kepatuhan;
  7. melaksanakan penerapan manajemen kelembagaan dan sanksi pada koperasi; dan
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha

  • Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha, mempunyai tugas, melaksanakan perumusan kebijakan, menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas produksi di sektor riil, peningkatan standardisasi produk dan sertifikasi, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengawasan usaha koperasi sektor riil, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha, pengembangan investasi usaha koperasi dan usaha mikro, serta melaksanakan bimbingan teknis usaha  Koperasi dan Usaha Mikro.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha, mempunyai fungsi:
  1. memverifikasi bahan dan mengevaluasi kebijakan di bidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil;
  2. memverifikasi bahan dan mengevaluasi kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil, peningkatan standardisasi produk dan sertifikasi;
  3. mengkoordinasi pengembangan, pengawasan usaha koperasi, pemetaan kondisi dan peluang, pendampingan, penguatan dan perlindungan usaha, serta pengembangan investasi usaha koperasi dan usaha mikro;
  4. memimpin pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan serta pembinaan dan pelaksanaan usaha di bidang peningkatan kualitas produksi, usaha koperasi dan usaha mikro;
  5. mengkoordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil;
  6. mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan administrasi dan tata laksana dibidang produksi dan restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha

  • Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Penguatan Usaha.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha mempunyai fungsi:
  1. membuat konsep dan mengkaji kebijakan pengembangan dan penguatan usaha koperasi dan usaha mikro;
  2. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan kebijakan, serta meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana kegiatan pengembangan dan penguatan usaha koperasi dan usaha mikro;
  3. melaksanakan pemberdayaan pengembangan kewirausahaan usaha koperasi dan usaha mikro;
  4. merencanakan dan menentukan monitoring, analisis, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan penguatan usaha koperasi dan usaha mikro; dan
  5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Produksi

  • Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Penguatan Usaha.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Produksi mempunyai fungsi:
  1. merencanakan dan menentukan kegiatan peningkatan kualitas produksi di sektor riil koperasi dan usaha mikro;
  2. menyusun dan menentukan peningkatan standardisasi dan sertifikasi, Hak Kekayaan Intelektual produk koperasi dan usaha mikro;
  3. merencanakan dan menentukan penguatan jaringan usaha koperasi dan usaha mikro;
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Restrukturisasi Usaha

  • Kepala Seksi Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Restrukturisasi Usaha.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Restrukturisasi Usaha mempunyai fungsi:
  1. membuat konsep dan menganalisa peta kondisi dan peluang usaha koperasi dan usaha mikro;
  2. membuat konsep dan melaksanakan pendampingan, pembinaan usaha koperasi dan usaha mikro;
  3. menyusun dan melaksanakan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
  4. merancang dan mengembangkan investasi usaha koperasi dan usaha mikro;
  5. menyusun dan melaksanakan administrasi dan tata laksana di bidang usaha koperasi dan usaha mikro; dan
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Pemasaran

  • Kepala Bidang Pemasaran, mempunyai tugas, melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro serta Bimbingan teknis pengembangan pemasaran usaha Koperasi dan usaha mikro.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemasaran, mempunyai fungsi:
  1. memverifikasi bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Informasi dan Jaringan Pemasaran koperasi dan usaha mikro;
  2. memverifikasi bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitasi dan Pengembangan Wirausaha koperasi dan usaha mikro;
  3. memverifikasi bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi koperasi dan usaha mikro; dan
  4. mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran

  • Kepala Seksi Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, menganalisa data, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran mempunyai fungsi :
  1. menyusun dan menentukan bahan rumusan kebijakan di bidang Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran usaha koperasi dan usaha mikro;
  2. menyusun rencana dan menentukan kebijakan di bidang Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran;
  3. merancang pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran;
  4. menyusun dan menganalisa bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran pada Koperasi dan Usaha mikro;
  5. menyusun rencana dan menentukan fasilitasi kerjasama antara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Stakeholder;
  6. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama Koperasi dan Usaha mikro dengan Stakeholder; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha

  • Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha mempunyai fungsi:
  1. menyusun dan menentukan bahan rumusan kebijakan di bidang Fasilitasi pengembangan Informasi dan Wirausaha;
  2. menyusun rencana dan menentukan kebijakan di bidang Fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha;
  3. merencanakan dan menentukan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha;
  4. menyusun pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan informasi dan wirausaha pada koperasi dan usaha mikro;
  5. menyusun pelaksanaan bimbingan administrasi dan tatalaksana pengembangan informasi dan wirausaha; dan
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Promosi

  • Kepala Seksi Promosi mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, memetakan potensi pasar, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Promosi mempunyai fungsi :
  1. menyusun dan menentukan bahan penyusunan pedoman teknis fasilitasi dan rumusan kebijakan di bidang Promosi usaha koperasi dan usaha mikro;
  2. menyusun rencana dan menentukan kebijakan di bidang Promosi usaha koperasi dan usaha mikro;
  3. merencanakan dan menentukan pelaksanaan pemetaan potensi pasar di dalam dan luar negeri;
  4. merencanakan dan menentukan pelaksanaan kegiatan promosi produk-produk Koperasi dan Usaha mikro di dalam dan luar negeri;
  5. merencanakan dan menentukan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi usaha koperasi dan usaha mikro; dan
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembiayaan

  • Kepala Bidang Pembiayaan, mempunyai tugas melakukan fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam konvensional dan syariah, pembiayaan dan jasa keuangan Koperasi, dan Usaha mikro serta melakukan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pembiayaan, mempunyai fungsi:
  1. memverifikasi dan mengevaluasi bahan kebijakan teknis fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam dan Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat, serta pembiayaan non bank dan jasa keuangan;
  2. mengkoordinasi pelaksanaan fasilitasi permodalan;
  3. mengkoordinasi pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan;
  4. mengkoordinasi pelaksanaan fasilitasi penjaminan kredit;
  5. mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga perbankan dan nonperbankan;
  6. berkoordinasi dengan pihak OJK terkait Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro;
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan usaha simpan pinjam Koperasi dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat;
  8. mengkoordinasikan inventarisir usaha mikro dan lembaga keuangan mikro; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Fasilitasi Permodalan

  • Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pemantauan di bidang Fasilitasi Permodalan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan mempunyai fungsi :
  1. menyusun bahan dan menentukan pedoman teknis fasilitasi permodalan;
  2. menyusun dan menentukan pelaksanaan pengumpulan data base usaha mikro;
  3. menyusun dan menganalisa bahan bimbingan akses permodalan fasilitasi bantuan dan kredit dana pemerintah;
  4. merencanakan dan menentukan pelaksanakan kegiatan fasilitasi perkuatan permodalan bantuan dan kredit dana pemerintah dan lembaga keuangan lainnya;
  5. merencanakan dan menentukan pelaksanakan fasilitasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan;
  6. merencanakan dan menentukan pelaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pemantauan pada usaha koperasi dan usaha mikro yang telah mengakses permodalan; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Usaha Simpan Pinjam

  • Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pengumpulan data base dan fasilitasi kegiatan serta monitoring, pemantauan dan analisa di bidang Usaha Simpan Pinjam.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam mempunyai fungsi:
  1. menyusun bahan dan menentukan pedoman teknis pengembangan organisasi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
  2. merencanakan dan menentukan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kerjasama dengan instansi terkait untuk pengembangan usaha simpan pinjam;
  3. merencanakan dan menentukan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan kerjasama antar Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP)-Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;
  4. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan kegiatan penguatan tata kelola dan manajemen resiko usaha simpan pinjam Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;
  5. membuat konsep dan menentukan kegiatan pengumpulan data base koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam;
  6. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan monitoring, pemantauan dan analisa kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan

  • Kepala Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan advokasi, fasilitasi kegiatan serta pengawasan dan inventarisir lembaga di bidang Pembiayaan dan Jasa Keuangan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan mempunyai fungsi:
  1. menyusun bahan dan menentukan pedoman teknis fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan;
  2. mengkaji ulang dan menentukan bahan petunjuk teknis jaringan usaha dan kemitraan/linkage program lembaga perbankan dan non perbankan dengan lembaga KSP/USP-Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;
  3. membuat konsep dan menentukan fasilitasi kredit perbankan dan penjaminan kredit;
  4. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan fasilitasi pengembangan jasa keuangan asuransi dan anjak piutang dan sekuritisasi Aset Koperasi dan Usaha mikro;
  5. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan bimbingan administrasi dan tatalaksana, advokasi perpajakan Koperasi dan Usaha mikro;
  6. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan fasilitasi pengembangan pembiayaan modal penyertaan, penerbitan surat utang dan modal ventura;
  7. membuat konsep dan menyusun rencana dengan OJK terkait pembinaan dan pengawasan pada Lembaga Keuangan Mikro;
  8. membuat konsep dan menyusun rencana inventarisir Lembaga Keuangan Mikro; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

UNIT PELAKSANA TEKNIS

  • Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas di lapangan;
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  • Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
  • Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA

  • Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organnisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya mesing-masing.
  • Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
  • Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  • Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu
  • Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
  • Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

  • Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Please follow and like us:
20
Like