[prisna-google-website-translator]

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Sudanco Supriyadi No. 17  Blitar

E-mail : [email protected]

 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nama
:
KHUSNA LINDARTI, S.Sos, MM
Pangkat
:
Pembina Utama Muda
Gol
:
IVc
NIP
:

 

 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

  • BPKAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang Keuangan dan tugas pembantuan.
  • BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Kedudukan BPKAD adalah pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang menyangkut bidang penerimaan, belanja, pembiayaan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah.
  • Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
  1. Kepala Badan
  2. Sekretariat, membawahi :
  3. Sub Bagian Penyusunan Program;
  4. Sub Bagian Keuangan;
  5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  6. Bidang Anggaran, membawahi:
  7. Sub Bidang Anggaran I;
  8. Sub Bidang Anggaran II;
  9. Sub Bidang Anggaran III.
  10. Bidang Akuntansi, membawahi:
  11. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
  12. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
  13. Sub Bidang Evaluasi.
  14. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi:
  15. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan;
  16. Sub Bidang Pengelolaan Kas;
  17. Sub Bidang Pengelolaan Gaji.
  18. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi:
  19. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah;
  20. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
  21. Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah.
  22. UPTB;
  23. Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  • Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Badan

  • Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dibidang keuangan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan aset daerah serta tugas pembantuan.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi :
  1. menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  2. mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
  3. memimpin pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  4. memimpin pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkaan badan;
  5. menetapkan kebijakan penyelenggaraan keuangan dan aset daerah;
  6. memvalidasi rencana dan program kerja dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat

  • Sekretaris, yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga badan, penyusunan program dan perencanaan program badan, organisasi dan tata laksana badan.
  • Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
    1. mengkoordinasikan pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kerasipan rumah tangga dan keprotokolan badan;
    2. mengkoordinasikan penyusunan program dan perencanaan badan;
    3. mengkoordinasikan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tata laksana badan;
    4. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
    5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Sub Bagian Penyusunan Program

  • Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
  1. menyusun program dan perencanaan kegiatan badan;
  2. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan badan;
  3. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

Sub Bagian Keuangan

  • Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  1. melaksanakan tata usaha dan administrasi keuangan dan perlengkapan;
  2. menganalisis kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
  3. menyusun pembayaran gaji pegawai;
  4. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  1. melaksanakan administrasi persuratan, kerasipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga;
  2. melaksanakan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
  3. merencanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan badan;
  4. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Anggaran

  • Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang anggaran.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
  1. merumuskan prosedur penyusunan rancangan ABPD dan rancangan Perubahan APBD;
  2. mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
  3. mengkoordinasikan pengendalian penyusunan anggaran; dan
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Sub Bidang Anggaran I

  • Kepala Sub Bidang Anggaran I mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis dibidang anggaran.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Anggaran I mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada dinas daerah;
  3. menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja daerah pada dinas daerah;
  4. memverifikasi RKA / RKAP SKPD dan DPA / DPPA SKPD pada dinas daerah;
  5. menyiapkan bahan pengesahan DPA / DPPA SKPD pada dinas daerah;
  6. menyiapkan SPD utnuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas pada dinas daerah;
  7. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
  8. menyajikan informasi keuangan daerah yaitu APBD; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sub Bidang Anggaran II

  • Kepala Sub Bidang Anggaran II mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis dibidang anggaran.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Anggaran II mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada Sekretariat DPRD, Badan dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
  3. menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja daerah pada Sekretariat DPRD, Badan dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
  4. melaksanakan verifikasi RKA / RKAP SKPD dan DPA / DPPA SKPD pada Sekretariat DPRD, Badan dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
  5. menyiapkan bahan pengesahan DPA / DPPA SKPD pada Sekretariat DPRD, Badan dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
  6. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas pada Sekretariat DPRD, Badan dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
  7. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
  8. menyajikan informasi keuangan daerah yaitu Perubahan APBD; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

 

Sub Bidang Anggaran III

  • Kepala Sub Bidang Anggaran III mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis dibidang anggaran.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Anggaran III mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada Inspektorat dan Kecamatan;
  3. menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja daerah pada Inspektorat dan Kecamatan;
  4. melaksanakan verifikasi RKA / RKAP SKPD dan DPA / DPPA SKPD pada Inspektorat dan Kecamatan;
  5. menyiapkan bahan pengesahan DPA / DPPA SKPD pada Inspektorat dan Kecamatan;
  6. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian anggaran kas pada Inspektorat dan Kecamatan;
  7. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
  8. menyajikan informasi keuangan daerah yaitu Perubahan Penjabaran APBD; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Akuntansi

  • Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis dibidang evaluasi, pembukuan dan pelaporan.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
  1. merumuskan prosedur pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
  2. mengkoordinasikan penyusunan pedoman teknis pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  3. mengkoordinasikan penyajian informasi laporan keuangan daerah;
  4. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
  5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Pasal 15

  • Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis dibidang pembukuan akuntansi penerimaan dan pengeluaran.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai fungsi :
  1. melaksanakan akuntansi penerimaan pendapatan;
  2. melaksanakan akuntansi penerimaan pembiayaan;
  3. melaksanakan akuntansi pengeluaran belanja;
  4. melaksanakan akuntansi pengeluaran pembiayaan;
  5. merancang penerimaan dan pendokumentasian bukti fisik penerimaan dan pengeluaran perbendaharaan;
  6. merancang penerimaan dan pendokumentasian Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran perbendaharaan;
  7. membuat jurnal – jurnal koreksi atas pendapatan dan belanja usulan dari SKPD;
  8. membuat konsep kerjasama dengan Kasubbid Akuntansi Pelaporan untuk rekonsiliasi dengan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan;
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

 

Sub Bidang Akuntansi Pelaporan

  • Kepala Sub Bidang Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis dibidang pelaporan.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Akuntansi Pelaporan mempunyai fungsi :
  1. melaksanakan akuntansi piutang;
  2. melaksanakan akuntansi persediaan;
  3. melaksanakan akuntansi investasi;
  4. melaksanakan akuntansi aset tetap;
  5. melaksanakan akuntansi kewajiban;
  6. melaksanakan akuntansi ekuitas;
  7. melaksanakan akuntansi penerimaan hibah;
  8. membuat jurnal transaksi-transaksi lain / penyesuaian / koreksi dalam penyusunan Laporan Keuangan;
  9. menyusunan laporan interim, dan laporan akhir tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar;
  10. melaksanakan rekonsiliasi laporan realisasi anggaran dengan SKPD;
  11. melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah;
  12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

 

Sub Bidang Evaluasi

  • Kepala Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis dibidang evaluasi.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Evaluasi mempunyai fungsi :
  1. menyusun pengumpulan, meneliti  dan memeriksa  kelengkapan SPJ Fungsional SKPD;
  2. membuat konsep kerjasama dengan Kasubbid Akuntansi Pelaporan untuk rekonsiliasi dengan SKPD dan penyusunan Laporan Keuangan;
  3. menyusun kebijakan akuntansi keuangan daerah dan system akuntansi dan kebijakan lain terkait dengan pelaksanaan Akuntansi;
  4. menyiapkan data realisasi penyerapan anggaran seluruh SKPD;
  5. menyiapkan data TGR terkait penyajian piutang;
  6. melaksanakan penata usahaan SPM Pengesahan BLUD;
  7. menyusun data terkait Pemeriksaan BPK;
  8. menyusun data terkait Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

 

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

  • Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian dibidang pengelolaan kas dan perbendaharaan.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi :
  1. mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;
  2. mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan gaji PNS;
  3. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan peraturan bupati tentang pelaksanaan APBD;
  4. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan gaji;
  5. mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan peningkatan pelayanan dan fasiltasi penerimaan daerah;
  6. mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan, dengan kegiatan program pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan dana transfer daerah;
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan, fasiltasi pencairan dana SKPD se Kabupaten Blitar;
  8. merumuskan kebijakan petunjuk teknis bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
  9. mengkoordinasikan pelaksanaan pengadminis-trasian penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran setara kas, atas beban rekening Kas Umum Daerah;
  10. mengkoordinasikan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
  11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan

  • Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan, menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian dibidang pelayanan perbendaharaan.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan mempunyai fungsi :
  1. melaksanakan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kabupaten;
  2. menyiapkan bahan untuk melakukan pembinaan teknis terkait dengan pengelolaan keuangan bagi Bendahara Pengeluaran SKPD se-Kabupaten;
  3. melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan bagi Bendahara SKPD se-Kabupaten;
  4. menyusun penerimaan Dokumen Pengajuan Pencairan dana SKPD se Kabupaten Blitar dan lampirannya yang meliputi SPP-SPM UP, GU, TU, LS, SPP Nihil, SPP, SPM Non Anggaran SSP Pajak SKPD se Kabupaten;
  5. meneliti kelengkapan dokumen SPP-SPM UP, GU, TU, LS, SPP Nihil, SPP Non Anggaran dan lampiranya SKPD se Kabupaten untuk proses penerbitan SP2D;
  6. menerbitkan Draf SP2D ( UP, GU, TU, LS, Nihil dan Non Anggaran );
  7. meneliti dan memaraf draf SP2D dimaksud terkait kesesuaian Kode Rekening Belanja, Jumlah Rupiah, Kesesuaian pembebanan Pajaknya, Rekening Bendahara Pihak Ketiganya yang selanjutnya mengajukan ke Kasubid Pengelolaan Kas untuk proses pencairan dana;
  8. mengadakan rekonsiliasi realisasi Pencairan Dana dengan Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Sub Bidang Lainnya;
  9. meneliti dan mencocokan Print out Anggaran Kas dengan Simda Keuangan untuk memastikan kecukupan tersedianya Anggaran Kas kegiatan SKPD;
  10. menyiapkan bahan rapat evaluasi penyerapan dana;
  11. melaksanakan kegiatan dan monitoring kegiatan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD;
  12. mengadakan Pembinaan terkait dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana bendahara pengeluaran SKPD;
  13. menyiapkan Bahan Rapat Penyusunan Peraturan Bupati terkait dengan Pedoman Pelaksanaan APBD setiap tahun;
  14. menyusun dan membuat buku Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten;
  15. mengelola dan mengadministrasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan;
  16. mengadakan rekonsiliasi terkait realisasi penyerapan dengan bidang lain untuk pengendalian anggaran kas;
  17. memfasilitasi dan memproses penerbitan SP3B dana JKN Puskesmas se Kabupaten;
  18. meneliti, memverifikasi dan memaraf draft SP3B Dana JKN tersebut selanjutnya menyediakan ke Kepala Bidang Perbendaharaan untuk ditandatangani;
  19. memberikan arahan dan petunjuk kepada staf agar pekerjaan berjalan sesuai dengan aturan dan rencana;
  20. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan; dan
  21. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sub Bidang Pengelolaan Kas

  • Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan, menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian dibidang pengelolaan kas.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai fungsi :
  1. melaksanakan Penatausahaan dan Pengelolaan Kas Daerah Kabupaten;
  2. melaksanakan Pelayanan proses pencairan dana SKPD atau Pihak Ketiga;
  3. melaksanakan administrasi secara tertib atas penerimaan dan pengeluaran daerah kedalam buku kas, koreksi dan validasi rekapitulasi penerimaan harian dan penerimaan bulanan;
  4. melaksanakan Pengelolaan Dana Transfer dari Pusat, Provinsi dan lainnya;
  5. melaksanakan adminstrasi realisasi penyerapan dan evaluasi pertanggungjawaban anggaran transfer Dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, koordinasi dan rekonsiliasi dengan SKPD penerima dana transfer;
  6. mengadakan rekonsiliasi dengan DJPK, Propinsi terkait dengan pelaksanaan penggunaan dana Transfer;
  7. mengadakan Perhitungan Silpa Dana Transfer;
  8. membuat laporan dan mengirimkan penggunaan Dana Transfer;
  9. membuat surat pengajuan pencairan dana transfer dari pusat maupun dari Provinsi sesuai ketentuan;
  10. melaksanakan administrasi terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, baik berupa uang tunai maupun surat berharga;
  11. meneliti, mengoreksi dan memvalidasi serta menyediakan Buku Kas Umum Kabupaten Blitar untuk ditandatangani Kuasa BUD;
  12. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan dengan SKPD terkait rekonsiliasi laporan penerimaan bulanan seluruh SKPD Unit Penghasil;
  13. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun SK Pengguna Anggaran SKPD se Kabupaten Blitar, untuk penetapan besaran uang persediaan dan besaran anggaran kas per tribulan dalam satu tahun anggaran pada SKPD se Kabupaten;
  14. melakukan rekonsiliasi pembukuan kas dengan bank tempat penyimpanan uang daerah, koreksi dan validasi laporan rekonsiliasi Bank;
  15. merancang penerimaan dan penyetoran penerimaan pajak dan bukan pajak ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, koreksi dan validasi rekapitulasi penyetoran pajak SKPD dan Pihak Ketiga se Kabupaten ke Kas Negara;
  16. memvalidasi bukti lunas bayar SPM yang dibuat SKPD dan validasi surat bukti setoran bukan pajak SKPD se Kabupaten;
  17. melaksanakan penempatan uang daerah, pengelolaan dan penatausahaan investasi jangka pendek daerah, koordinasi dalam pengelolaan penempatan deposito pada Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank BTN sesuai petunjuk;
  18. membuat laporan realisasi penerimaan bunga harian investasi jangka pendek (deposito) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap Tribulan;
  19. menyusun dan menyediakan laporan kas posisi harian untuk di validasi BUD dan Kuasa BUD dan disediakan kepada Sekretaris Daerah;
  20. melaksanakan koordinasi dengan Subbid lainnya di BPKAD; dan
  21. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan

  • Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan, menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian dibidang pengelolaan gaji.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan mempunyai fungsi :
  1. melaksanakan penatausahaan pengelolaan gaji SKPD se Kabupaten meliputi pengelolaan gaji, mutasi gaji, kenaikan dan penurunan gaji, gaji terusan, uang duka maupun gaji pindahan PNS dari luar daerah;
  2. menyiapkan bahan pembinaan/Bimbingan Teknis penatausahaan pengelolaan gaji Bagi Bendahara SKPD se Kabupaten;
  3. melaksanakan Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Gaji Kepada para Bendahara Gaji SKPD Sekabupaten Blitar Melalui Bimbingan Teknis;
  4. mengadakan Rekonsiliasi Data Gaji PNS SKPD dengan Para bendahara Gaji Sekabupaten Blitar setiap 3 bulan sekali;
  5. melaksanakan Rekonsiliasi Data PNS penerima Gaji dengan PT. TASPEN Kediri setiap bulan;
  6. melakukan Rekonsiliasi Data JKK dan JKM dengan PT. TASPEN untuk realisasi pembayaran Iuran JKK dan JKM setiap bulan;
  7. menerima dokumen pengajuan pencairan pembayaran gaji PNS dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Aparatur Sipil Negara dari SKPD se Kabupaten;
  8. meneliti dokumen pengajuan pencairan pembayaran gaji dan iuran JKK JKM SKPD se Kabupaten untuk proses penerbitan SP2D, baik SP2D Gaji dan SP2D Iuran JKK dan JKM;
  9. melakukan Penerbitan Draf SP2D Khusus Gaji maupun SP2D Iuran JKK dan JKM dan meneliti dan memferivikasi Draf SP2D dimaksud serta memaraf untuk selanjutnya diajukan ke Sub Bidang Pengelolaan Kas untuk proses pencairan;
  10. membuat dan meneliti serta mengirimkan Data IWP, Data Taperum dan Data Lainnya terkait dengan penggajian ke PT TASPEN paling lambat tanggal 5 setiap bulan;
  11. membuat dan mengirim data iuran Askes PNS Aktif maupun yang sudah meninggal setiap bulan ke Kantos BPJS Kesehatan Kediri setiap bulan;
  12. melayani pengajuan  SKPP, meneliti print out  SKPP  bagi PNS yang pensiun, mutasi/pindah tempat tugas dan meninggal dunia;
  13. melakukan Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan Kediri terkait dengan pembayaran /Penyetoran PFK terkait dengan pembayaran Askes, IWP PNS, IWP Pemda setiap bulan;
  14. menerbitkan SP2D pencairan dana termasuk pembayaran gaji PNS SKPD se Kabupaten Blitar serta memvalidasi draft SP2D;
  15. mengikuti undangan rekonsiliasi hasil pungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga ke Kantor Taspen dan Kantor Askes setiap 3 bulan sekali;
  16. melaksanakan administrasi dan menyimpan dokumen dokumen yang berhubungan dengan penggajian;
  17. mengelola dan mengadministrasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bidang Pengelolaan Gaji;
  18. mengadakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D Gaji dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
  19. memberikan arahan kepada staf agar pekerjaan berjalan sesuai dengan aturan dan rencana;
  20. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan; dan
  21. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pengelolaan Aset Daerah

  • Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan aset daerah.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:
  1. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Aset Daerah;
  2. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan barang Aset Daerah;
  3. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan Aset Daerah;
  4. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Aset Daerah;
  5. mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan dan pengendalian Aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  6. mengkoordinasikan pengendalian dan pemeliharaan Sistem Informasi Aset Daerah;
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan potensi retribusi ijin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan Aset Daerah;
  9. mengkoordinasikan pensertifikatan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  10. mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian fungsi Kuasa BUD dalam hal penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  11. mengkoordinasikan penyusunan usulan tim penilai Aset Daerah dalam rangka pencatatan dalam neraca daerah;
  12. mengkoordinasikan pemeliharaan, pengawasan, pengamanan dan pengendalian pengelolaan Aset Daerah yang telah diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
  13. mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian usulan status penggunaan Aset Daerah dari Pengguna Barang;
  14. mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan Aset Daerah;
  15. mengkoordinasikan pengumpulan data Inventaris Barang;
  16. mengkoordinasikan pelaksanaan proses penghapusan dan pemindahtanganan Aset Daerah;
  17. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan sensus Aset Daerah;
  18. mengkoordinasikan enyiapan bahan usulan data pejabat pengelola Aset Daerah;
  19. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengelolaan Aset Daerah;
  20. mengkoordinasikan penyusunan standar barang daerah dan standar kebutuhan Aset daerah bersama dengan SKPD terkait;
  21. mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian usulan Rencana Kebutuhan Aset Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Aset Daerah dari Pengguna Barang;
  22. mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis penggunausahaan Aset Daerah;
  23. mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Aset Daerah;
  24. mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan Aset Daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
  25. mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah;
  26. mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Daerah;
  27. mengkoordinasikan penyiapan data koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah;
  28. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pengelolaan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh orang dan/atau badan hukum sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
  29. mengkoordinasikan perencanaan, pengaturan dan pengusulan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah;
  30. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  31. mengkoordinasikan pelaksanaan penghitungan dan penyusunan usulan penetapan ganti kerugian pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah;
  32. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan pemerintah daerah;
  33. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  34. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  35. mengkoordinasikan pelaksanaan pemetaan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  36. mengkoordinasikan pelaksanaan pemetaan dan pengukuran tanah dan rumah yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  37. mengkoordinasikan pemutakhiran data Sistem Informasi Barang Milik Daerah;
  38. mengkoordinasikan pelaksanaan proses pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
  39. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  40. mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  41. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah

  • Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan analisa kebutuhan dan inventarisasi Aset Daerah.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah, mempunyai fungsi :
  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis analisa kebutuhan dan inventarisasi Aset Daerah;
  2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan analisa kebutuhan dan inventarisasi Aset Daerah;
  3. penyusunan petunjuk teknis perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang mili;
  4. pengendalian dan pemeliharaan Sistem Informasi Aset Daerah;
  5. pelaksanaan penatausahaan Aset Daerah;
  6. merencanakan pengumpulan data Inventaris Barang;
  7. menyusun standar barang daerah dan standar kebutuhan Aset Daerah bersama dengan SKPD terkait;
  8. melaksanakan penelitian usulan Rencana Kebutuhan Aset Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Aset Daerah dari Pengguna Barang;
  9. menyusun bahan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Aset Daerah;
  10. menyusun bahan analisis pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah;
  11. penyiapan data koordinasi penyelenggaraan penatausahaan Aset Daerah yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah;
  12. pemutakhiran data Sistem Informasi Barang Aset Daerah;
  13. penyiapan bahan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  14. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  15. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Pasal 24

  • Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan pemanfaatan, penggunausahaan, pemindahtanganan, dan pengamanan Aset Daerah.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah, mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan dan pengamanan Aset Daerah;
  2. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan dan pengamanan Aset Daerah;
  3. melaksanakan pemanfaatan Aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  4. merencanakan pemeliharaan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak dalam penguasaan pengguna Aset Daerah;
  5. merencanakan pelaksanaan pemanfaatan Aset Daerah;
  6. melaksanakan proses pemindahtanganan Aset Daerah;
  7. melaksanakan penelitian usulan status penggunaan Aset Daerah dari Pengguna Barang;
  8. menyusun bahan analisis penggunausahaan Aset Daerah;
  9. menyusun bahan analisis pemanfaatan dan pemindahtanganan Aset Daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
  10. melaksanakan pendataan potensi retribusi pemakaian Aset Daerah berupa tanah;
  11. merencanakan pengelolaan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh orang dan/atau badan hukum sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
  12. melaksanakan inventarisasi wajib retribusi yang memanfaatkan tanah dan rumah/bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  13. melaksanakan inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  14. melaksanakan pemetaan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  15. melaksanakan pemetaan dan pengukuran tanah dan rumah yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  16. melaksanakan proses pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
  17. menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  18. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  19. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah

  • Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan pengendalian dan penghapusan Aset Daerah.
  • Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah, mempunyai fungsi :
  1. melaksanakan penelitian usulan pejabat fungsional umum yang mengurus Aset Daerah dari pengguna barang;
  2. merencanakan, mengatur dan mengusulkan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah;
  3. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  4. melaksanakan penghitungan dan penyusunan usulan penetapan ganti kerugian pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah;
  5. menyusun kebijakan dan pedoman pengendalian dan penghapusan Aset Daerah;
  6. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan penghapusan Aset Daerah;
  7. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian dan penghapusan Aset Daerah;
  8. melaksanakan proses penghapusan Aset Daerah;
  9. merencanakan pengawasan, pengamanan dan pengendalian pengelolaan Aset Daerah, selain tanah dan bangunan;
  10. melaksanakan penagihan dan pencatatan penerimaan lain-lain yang sah atas Aset yang dikerjasamakan;
  11. melaksanakan pembinaan pengelolaan Aset Daerah;
  12. menyusun bahan analisis penghapusan Aset Daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
  13. menyusun bahan analisis pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Daerah;
  14. merencanakan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  15. merencanakan penyelesaian ganti kerugian dan santunan pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan pemerintahan;
  16. merencanakan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  17. merencanakan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan pemerintah daerah;
  18. menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  19. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  20. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

UNIT PELAKSANA TEKNIS

  • UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.
  • UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  • Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
  • Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA

  • Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organnisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
  • Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
  • Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  • Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
  • Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
  • Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

 

Please follow and like us:
20
Like