[prisna-google-website-translator]

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KABUPATEN BLITAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JALAN SEMERU NO. 40 Telp. (0342) 808165 BLITAR

E-Mail : [email protected]

 

Kepala Badan : Ir. SUWANDITO.
Pangkat / Gol. : Pembina Tingkat I  / IVb
NIP. : 19630129 199212 1 001
Alamat Rumah :

 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang daerah di bidang Perencanaan dan fungsi penunjang daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan.
  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

  • Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
  1. Kepala Badan
  2. Sekretariat, membawahi :
  3. Sub Bagian Penyusunan Program;
  4. Sub Bagian Keuangan;
  5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  6. Bidang Ekonomi, membawahi:
  7. Sub Bidang Ekonomi I;
  8. Sub Bidang Ekonomi II;
  9. Sub Bidang Ekonomi III.
  10. Bidang Prasarana Wilayah, membawahi:
  11. Sub Bidang Prasarana Wilayah I;
  12. Sub Bidang Prasarana Wilayah II;
  13. Sub Bidang Prasarana Wilayah III.
  14. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi:
  15. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan I;
  16. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan II;
  17. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan III.
  18. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
  19. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
  20. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
  21. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
  22. UPTB;
  23. Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  • Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  • Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  • Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Badan

  • Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Tugas Pembantuan.
  • Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
  1. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
  2. mengkoordinasi, mensinkronisasi dan mengintegrasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi vertikal di kabupaten;
  3. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  4. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan sektoral;
  5. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pembinaan terhadap kegiatan di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah;
  6. memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
  7. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sekretariat

  • Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kesekretariatan badan, yang meliputi pengkoordinasian penyusunan dan evaluasi program, pengelolaan administrasi umum, pengelolaan kerumahtanggaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan
  • Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
  1. mengkoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas dan fungsi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi masing-masing bidang secara terpadu;
  2. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat badan;
  3. mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kabupaten;
  4. mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum, urusan surat-menyurat, pengelolaan dokumentasi dan kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
  5. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat pada badan;
  6. mengkoordinasikan penyusunan rancangan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas badan;
  7. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas badan;
  8. mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja, evaluasi dan laporan kinerja program dan kegiatan badan; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

Sub Bagian Penyusunan Program

  • Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kabupaten;
  3. merencanakan program, kegiatan dan anggaran badan;
  4. merancang Renstra, Renja dan perjanjian kinerja badan;
  5. merancang penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas badan;
  6. merancang peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas badan;
  7. menyusun evaluasi dan laporan kinerja program dan kegiatan badan; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya.

 

Sub Bagian Keuangan

  • Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok  merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. melaksanakan pengelolaan keuangan badan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan badan; dan
  3. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi  dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat-menyurat, pengelolaan dokumentasi dan kearsipan badan;
  3. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat pada badan;
  4. menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan kantor, serta melaksanakan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang perlengkapan kantor;
  5. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, tanah, gedung kantor, peralatan kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
  6. mengelola urusan kepegawaian; dan
  7. melaksakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya.

 

Bidang Ekonomi

  • Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi urusan pertanian, pangan, perikanan, industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ekonomi, mempunyai fungsi :
  1. mengkaji dan melakukan perumusan kebijakan strategis bidang ekonomi;
  2. mengkoordinasikan inventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisa data bidang ekonomi;
  3. mengkoordinasikan penyusunan rencana program pembangunan bidang ekonomi;
  4. mengkoordinasi, mensinkronisasi, mengintegrasi dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang ekonomi berbasis IT;
  5. mengendalikan dan mengevaluasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
  6. memberikan laporan pelaksanaan  tugas penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
  7. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang bidang ekonomi;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bidang Ekonomi;
  9. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang ekonomi;
  10. mengkoordinasikan pembiayaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
  11. mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P);
  12. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

Sub Bidang Ekonomi I

  • Kepala Sub Bidang Ekonomi I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi urusan pertanian, pangan dan perikanan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Ekonomi I, mempunyai fungsi :
  1. menginventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisis data pembangunan urusan pertanian, pangan dan perikanan;
  2. menyusun rencana program pembangunan urusan pertanian, pangan dan perikanan;
  3. menyusun bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan urusan pertanian, pangan dan perikanan berbasis IT;
  4. menyusun bahan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang urusan pertanian, pangan dan perikanan;
  5. memverifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan dan perikanan;
  6. menyusun bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan terhadap perencanaan pembangunan urusan pertanian, pangan dan perikanan; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Sub Bidang Ekonomi II

  • Kepala Sub Bidang Ekonomi II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi urusan industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Ekonomi II, mempunyai fungsi :
  1. menginventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisis data pembangunan urusan industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
  2. menyusun rencana program pembangunan urusan industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
  3. menyusun bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan urusan industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro berbasis IT;
  4. menyusun bahan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang urusan industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
  5. memverifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah urusan industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
  6. menyusun bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan terhadap perencanaan pembangunan urusan industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
  7. menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P); dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

 

Sub Bidang Ekonomi III

  • Kepala Sub Bidang Ekonomi III mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Ekonomi III, mempunyai fungsi :
  1. menginventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisis data pembangunan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi;
  2. menyusun rencana program pembangunan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi;
  3. menyusun bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi berbasis IT;
  4. menyusun bahan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi;
  5. memverifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi;
  6. menyusun bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan terhadap perencanaan pembangunan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi;
  7. menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

 

 

Bidang Prasarana Wilayah

  • Kepala Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah yang meliputi urusan pekerjaan umum, tata ruang, perumahan, permukiman, pertanahan, statistik, persandian, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, kehutanan dan ESDM.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Prasarana Wilayah, mempunyai fungsi :
  1. mengkaji dan melakukan perumusan kebijakan strategis bidang prasarana wilayah;
  2. mengkoordinasikan inventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisa data bidang prasarana wilayah;
  3. mengkoordinasikan penyusunan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah;
  4. mengkoordinasi, mensinkronisasi, mengintegrasi dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah berbasis IT;
  5. mengendalikan dan mengevaluasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah;
  6. memberikan laporan pelaksanaan  tugas penyusunan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah;
  7. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang bidang prasarana wilayah;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bidang prasarana wilayah;
  9. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang prasarana wilayah;
  10. mengkoordinasikan pembiayaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah;
  11. mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  12. mengkoordinasikan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Prasarana Wilayah; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

Sub Bidang Prasarana Wilayah I

  • Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan, permukiman dan pertanahan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah I, mempunyai fungsi :
  1. menginventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisis data pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan, permukiman dan pertanahan;
  2. menyusun rencana program pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan, permukiman dan pertanahan;
  3. menyusun bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan, permukiman dan pertanahan berbasis IT;
  4. menyusun bahan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang urusan pekerjaan umum, perumahan, permukiman dan pertanahan;
  5. memverifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum, perumahan, permukiman dan pertanahan;
  6. menyusun bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan terhadap perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan, permukiman dan pertanahan;
  7. menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Sub Bidang Prasarana Wilayah II

  • Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah II yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah yang meliputi urusan tata ruang, statistik, persandian, perhubungan, komunikasi dan informatika.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah II, mempunyai fungsi :
  1. menginventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisis data pembangunan urusan tata ruang, statistik, persandian, perhubungan, komunikasi dan informatika;
  2. menyusun rencana program pembangunan urusan tata ruang, statistik, persandian, perhubungan, komunikasi dan informatika;
  3. menyusun bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan urusan tata ruang, statistik, persandian, perhubungan, komunikasi dan informatika berbasis IT;
  4. menyusun bahan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang urusan tata ruang, statistik, persandian, perhubungan, komunikasi dan informatika;
  5. memverifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah urusan tata ruang, statistik, persandian, perhubungan, komunikasi dan informatika;
  6. menyusun bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan terhadap perencanaan pembangunan urusan tata ruang, statistik, persandian, perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Sub Bidang Prasarana Wilayah III

  • Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah III mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah yang meliputi urusan lingkungan hidup, kehutanan dan ESDM.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah III, mempunyai fungsi :
  1. menginventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisis data pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan dan ESDM;
  2. menyusun rencana program pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan dan ESDM;
  3. menyusun bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan dan ESDM berbasis IT;
  4. menyusun bahan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang urusan lingkungan hidup, kehutanan dan ESDM;
  5. memverifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, kehutanan dan ESDM;
  6. menyusun bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan terhadap perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan dan ESDM;
  7. menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

 

Bidang Sosial dan Pemerintahan

  • Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Sosial dan Pemerintahan yang meliputi urusan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, trantibumlinmas, pemadaman kebakaran, dan unsur penujang urusan pemerintahan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai fungsi :
  1. mengkaji dan melakukan perumusan kebijakan strategis bidang sosial dan pemerintahan;
  2. mengkoordinasikan inventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisa data bidang sosial dan pemerintahan;
  3. mengkoordinasikan penyusunan rencana program pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;
  4. mengkoordinasi, mensinkronisasi, mengintegrasi dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang sosial dan pemerintahan berbasis IT;
  5. mengendalikan dan mengevaluasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;
  6. memberikan laporan pelaksanaan  tugas penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;
  7. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang bidang sosial dan pemerintahan;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  9. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang sosial dan pemerintahan;
  10. mengkoordinasikan pembiayaan pembangunan daerah bidang sosial dan pemerintahan;
  11. mengkoordinasikan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP);
  12. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang sosial dan pemerintahan; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan I

  • Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi urusan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan I, mempunyai fungsi :
  1. menginventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisis data pembangunan urusan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  2. menyusun rencana program pembangunan urusan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. menyusun bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan urusan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis IT;
  4. menyusun bahan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang urusan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  5. memverifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah urusan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  6. menyusun bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan terhadap perencanaan pembangunan urusan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  7. menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA); dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan II

  • Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi urusan pendidikan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan II, mempunyai fungsi :
  1. menginventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisis data pembangunan urusan pendidikan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
  2. menyusun bahan rencana program pembangunan pendidikan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
  3. menyusun bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan urusan pendidikan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga berbasis IT;
  4. menyusun bahan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang urusan pendidikan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
  5. memverifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah urusan pendidikan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
  6. menyusun bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan terhadap perencanaan pembangunan pendidikan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
  7. menyusun dokumen Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS); dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan III

  • Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan III mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, trantibumlinmas, pemadaman kebakaran dan unsur penujang urusan pemerintahan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan III, mempunyai fungsi :
  1. menginventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisis data pembangunan urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, trantibumlinmas, pemadaman kebakaran dan unsur penujang urusan pemerintahan;
  2. menyusun bahan rencana program pembangunan urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, trantibumlinmas, pemadaman kebakaran dan unsur penujang urusan pemerintahan;
  3. menyusun bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, trantibumlinmas, pemadaman kebakaran dan unsur penujang urusan pemerintahan berbasis IT;
  4. menyusun bahan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, trantibumlinmas, pemadaman kebakaran dan unsur penujang urusan pemerintahan;
  5. memverifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, trantibumlinmas, pemadaman kebakaran dan unsur penujang urusan pemerintahan;
  6. menyusun bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan terhadap perencanaan pembangunan urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, trantibumlinmas, pemadaman kebakaran dan unsur penujang urusan pemerintahan;
  7. menyusun dokumen Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P); dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

 

Bidang Penelitian dan Pengembangan

  • Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi penyusunan dan persiapan program penelitian, pelaksanaan penelitian, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian di bidang kelitbangan, penguatan Sistem Inovasi Daerah, analisis data dan pelaporan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
  1. mengkoordinasikan inventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisa data bidang penelitian dan pengembangan;
  2. mengkoordinasikan penyusunan rencana program pembangunan bidang penelitian dan pengembangan;
  3. mengkoordinasi, mensinkronisasi, mengintegrasi dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang penelitian dan pengembangan berbasis IT;
  4. mengendalikan dan mengevaluasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan;
  5. memberikan laporan pelaksanaan  tugas penyusunan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan;
  6. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang bidang penelitian dan pengembangan;
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah bidang penelitian dan pengembangan;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang penelitian dan pengembangan;
  9. mengkoordinasikan pembiayaan pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
  10. mengkaji dan melakukan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
  11. mengkaji dan melakukan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan ujicoba dan penerapan rancang bangun atau model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  12. mengkaji dan melakukan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraaan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
  13. mengkoordinasi sosialisasi dan diseminasi hasil hasil kelitbangan, serta fasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual;
  14. mengkoordinasikan penyusunan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan (LKPJ/AMJ);
  15. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang penelitian dan pengembangan;
  16. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan penelitian serta pengkajian kebijakan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan;
  17. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penelitian di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan;
  18. mengkoordinasikan pengumpulan, verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
  19. mengkoordinasikan pelaksanaan visualisasi dan pengembangan sistem informasi data hasil pembangunan;
  20. mengkoordinasikan penghimpunan dan penganalisaan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari Perangkat Daerah;
  21. mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penguasaan pelaporan pelaksanaan program pembangunan oleh Perangkat Daerah;
  22. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

 

Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan

  • Kepala Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi yang meliputi penyusunan dan persiapan program penelitian, pelaksanaan penelitian, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, penyelenggaraan kelitbangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai fungsi :
  1. menginventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisa data bidang kelitbangan ekonomi dan pembangunan;
  2. menyusun bahan rencana program pembangunan bidang kelitbangan ekonomi dan pembangunan;
  3. menyusun bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang kelitbangan ekonomi dan pembangunan berbasis IT;
  4. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan bidang kelitbangan ekonomi dan pembangunan;
  5. melaporkan pelaksanaan  tugas penyusunan perencanaan pembangunan bidang kelitbangan ekonomi dan pembangunan;
  6. menyusun bahan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang bidang kelitbangan ekonomi dan pembangunan;
  7. memverifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah bidang kelitbangan ekonomi dan pembangunan;
  8. melaksanakan penelitian dan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
  9. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi dan pembangunan;
  10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi dan pembangunan;
  11. melaksanakan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan, dan perekayasaan teknologi dan inovasi kelitbangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
  12. melaksanakan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan ujicoba dan penerapan rancang bangun atau model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi bidang ekonomi dan pembangunan;
  13. melaksanakan rumusan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraaan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan yang bersifat inovatif;
  14. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil hasil kelitbangan, serta fasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
  15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan

  • Kepala Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi yang meliputi penyusunan dan persiapan program penelitian, pelaksanaan penelitian, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, penyelenggaraan kelitbangan di bidang sosial dan pemerintahan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai fungsi :
  1. menginventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisa data bidang kelitbangan sosial dan pemerintahan;
  2. menyusun bahan rencana program pembangunan bidang kelitbangan sosial dan pemerintahan;
  3. menyusun bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang kelitbangan sosial dan pemerintahan berbasis IT;
  4. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan bidang kelitbangan sosial dan pemerintahan;
  5. melaporkan pelaksanaan  tugas penyusunan perencanaan pembangunan bidang kelitbangan sosial dan pemerintahan;
  6. menyusun bahan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang bidang kelitbangan sosial dan pemerintahan;
  7. memverifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah bidang kelitbangan sosial dan pemerintahan;
  8. melaksanakan penelitian dan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
  9. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian di bidang sosial dan pemerintahan;
  10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penelitian di bidang sosial dan pemerintahan;
  11. melaksanakan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan, dan perekayasaan teknologi dan inovasi kelitbangan di bidang sosial dan pemerintahan;
  12. melaksanakan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan ujicoba dan penerapan rancang bangun atau model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi bidang sosial dan pemerintahan;
  13. melaksanakan rumusan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraaan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan yang bersifat inovatif;
  14. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil hasil kelitbangan, serta fasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual di bidang sosial dan pemerintahan; dan
  15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Sub Bidang Data dan Pelaporan

  • Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan, mempunyai fungsi :
  1. merencanakan pengumpulan, verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data perencanaan pembangunan;
  2. merencanakan penghimpunan dan menganalisis data bahan laporan pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari Perangkat Daerah;
  3. merencanakan fasilitasi penyusunan pelaporan pelaksanaan program pembangunan oleh Perangkat Daerah;
  4. menyusun bahan koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan (LKPJ/AMJ); dan
  5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

 

UNIT PELAKSANA TEKNIS

  • UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.
  • UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

 

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  • Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
  • Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

TATA KERJA

  • Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organnisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
  • Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
  • Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  • Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu
  • Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
  • Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
  • Kepala Badan wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  • Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan badan berkewajiban :
  1. menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis badan, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  2. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat; dan
  3. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Please follow and like us:
20
Like