PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan WR. Supratman No.13 c Telp ( 0342 ) 806135 Fax. 808478

Email : bkd@blitarkab.go.id

 

Kepala Badan : ACHMAD LAZIM, SE.MM.
Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I / IVb
NIP. : 19600805 190903 1 013
Alamat Rumah :  -

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

 

  A.VISI : MEMBINA TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH YANG PROFESIONAL NETRAL DAN BERSIH DARI KKN

  B. MISI:

1. Meningkatnya tertib Administrasi Kepegawaian yang efektib dan efisien

2. Penempatan Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kopetensi

3. Meningkatnya kopetensi, kualitas dan kuatintas SDM aparatur

4. Meningkatnya profesionalisme, Disiplin dan Ketersediaan Aparatur

 

  C. Analisis Strategis dan Faktor Kunci Keberhasilan   

         Misi tersebut ditetapkan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar dengan tetap berdasarkan pada siklus manajemen aparatur, baik pada tahapan pra, in-, maupun pasca. Hirarki tersebut dilakukan secara konsisten dan terpadu.

       Tahapan pra dimulai dengan perencanaan kebutuhan yang dilakukan melalui perencanaan dan pengembangan sistem instruksional. Terdapat dua kegiatan pokok dalam merencanakan kebutuhan melalui perencanaan dan pengembangan sistem instruksional, yaitu analisis kebutuhan, perencanaan serta penetapan sistem pembelajaran setiap jenis.

      Analisis kebutuhan merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyususun program sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unti kerja yang bersangkutan. Melalui analisis kebutuhan ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntunan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.

    Tahapan kedua dalam perencanaan yaitu tahapan in adalah perencanaan sistem pembelajaran yang merupakan usaha-usaha sistematis untuk menganalisa masalah, mengidentifikasi, merancang dan menilai pemecahannya. Usaha tersebut dimaskudkan untuk menghasilkan desain sistem pembelajaran yang komplit, terarah, disengaja dan terkontrol untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

     Tahap ketiga dari siklus adalah pelaksanaan atau penyelenggaraan. Tahap ini merupakan aplikasi dari rencana program yang telah disusun sebelumnya melalui analisa kebutuhan, perencanaan dan pengembangan sistem instruksional.

     Tahapan terakhir dari sklus aparatur adalah evaluasi, baik evalusi pra,in-maupun pasca pelaksanaan.

 

D.TUJUAN

      Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka menengah yakni 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pernyataan visi dan misi organisasi serta didasarkan atas isu analisis strategis.

Penetapan tujuan dalam perencanaan stratejik didasarkan pada faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) dari hasil analisis lingkungan, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar menetapkan tujuan sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas pelayanan Aparatur.
  2. Meningkatkan motivasi dan karier aparatur pemerintah.

 

E. Sasaran dan Indikator Sasaran

        Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur spesifik dalam kurun waktu pendek (Tahunan, tribulan dan bulanan). Adapaun sasaran yang hendak diwujudkan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatnya pelayanan rutin, Jasa Administrasi perkantoran, Pemeliharaan sarana dan prasarana serta meningkatkan Disiplin dan Pengembangan Capaian Kinerja Aparatur, dengan indikator sebagai berikut:

  1. Terselenggaranya rutin perkantoran
  2. Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana
  3. Tercapainya peningkatan disiplin aparatur
  4. Tercapainya pengembangan capaian kinerja aparatur

2. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian, dengan indikator sebagai berikut:

  1. Tersedianya Database kepegawaian
  2. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
  3. Ratio jenjang pendidikan pegawai

 

F. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan secara teliti tentang strategi yang akan dilaksanakan dan berfungsi mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan kebijaksanaan dapat mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengiplementasikan keputusan. Elemen penting dalam menyiapkan dalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar menetapkan kebijaksanaan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui penataan Sistem Manajemen Kepegawaian.

 

TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

 

     Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar

           Tugas dan Fungsi

               Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Blitar pasal 5 disebutkan tugas lembaga Teknis Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan Teknis
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar adalah  tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah, Sedang fungsinya  adalah :

  1. Perumusahn kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  2. Perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan program serta petunjuk teknis dalam bidang kepegawaian
  3. Perumusan kebijakan dalam rangka pengingkatan kualitas Sumberdaya pegawai melali pendidikan dan pelatihan pegawai
  4. Perumusan kebjakan dalam rangka penataan dalam jabatan, peningkatan karie pegawai dan pemindahan pegawai
  5. Perumusan kebijakan dalam rangka pengelolan kenaiakan pangkat pegawai struktural dan jabatan fungsional
  6. Perumusan kebijakan dalam  rangka pengadaan pegawai
  7. Perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai
  8. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati

 

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

             Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Struktur Organisasi tersebut diatas. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah    Kabupaten Blitar terdiri dari :

  1. Kepala Badan;
  2. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program;
  3. Bidang Pengadaan, Pembinaan dan peberhentian, membawahi :
    1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
    2. Sub Bidang Pengadaan, Pengangkatan, pemberhentian dan Pensiun
  4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
    2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
  5. Bidang Mutasi, membawahi :
    1. Sub Bidang Kepangkatan Struktural dan Kepangkatan Fungsional;
    2. Sub Bidang Penataan dan Penempatan.

 

Tata Laksana Badan Kepegawaian Daerah

     Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Badan kepegawaian Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Kepala Badan
    1. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    2. Perumusan Kebijakan dalam rangka penyusunan program serta petunjuk teknis dalam bidang kepegawaian;
    3. Perumusan Kebijakan dalam rangka peningkatan kualitaas sumberdaya pegawai melalui pendidikan dan latihan pegawai;
    4. Perumusan kebijakan dalam rangka penataan dalam jabatan, penigkatan karier pegawai dan pemindahan pegawai;
    5. Perumusan kebijakan dalam rangka pengelolaan kenaikan pangkat pegawai structural dan jabatan fungsional;
    6. Perumusan kebijakan dalam rangka pengadaan pegawai;
    7. Perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
    8. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

 

  1. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas-tugas sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja badan;
  2. Pemantuan dan evaluasi hasil kerja badan;
  3. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja badan;
  4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang pada badan;
  5. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
  6. Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada badan
  7. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
  8. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
  9. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
  10. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit organisasi dilingkungan badan;
  11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugasnya membawahi :

   Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan penghimpunan data dan menyiapakan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan badan;
  2. Melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
  3. Melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
  4. Melaksanakan pengujian, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan perintah pembayaran;
  5. Melaksanakan penatausahan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor;
  6. Melaksanakan penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan;
  7. Melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan serta dokumen pendukung;
  8. Melaksanakan peñata usahaan data dan implementasi system informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberika sekretaris.

                                          Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan tugas administrasi kepegawaian lingkungan badan;
  2. Melaksanakan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksaan kehumasan;
  3. Melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
  4. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan badan;
  5. Melaksanakan penertiban, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya;
  6. Menyusun laporan tahunan tentang barang
  7. inventarisasi kantor;
  8. Menyiapkan bahan pemrosesan administrasi Laporan Pajak – Pajak Pribadi (LP2P);
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

                                      Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :

  1. Mengumpulkan bahan dan penganalisas data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja badan;
  2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil program kerja badan;
  3. Menghimpun dan menganalisa data guna penyajian informasi tentang data kepegawaian;
  4. Menganalisa hasil pelaksanaan hasil program badan;
  5. Mengkoordinasi dan menyusun laporan hasil program kerja badan;
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

  1. Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pemberhentian

Dalam melaksanakan tugas-tugaas Bidang Pengembangan dan Pemberhentian, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberhentian yang mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja bidang pengadaan, pengangkatan, pemberhentian dan pension;
  2. Penyusunan konsep pengadaan pegawai;
  3. Penyusunan konsep pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
  4. Penyusunan konsep pengembangan pegawai;
  5. Penyusunan konsep pemberhentian pegawai;
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam bidang pengadaan, pembinaan dan pemberhentian pegawai;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pemberhetian membawahi :

    Sub Bidang Pembinaan Pegawai, mepunyai fungsi :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pembinaan pegawai;
  2. Menyiapkan bahan dan memproses ijin cerai;
  3. Menyiapkan bahan dan memproses keputusan penjatuhan hukuman disiplin pegawai;
  4. Menyiapkan bahan dan memproses usul pemberian penghargaan dan tanda jasa;
  5. Menyiapkan bahan dan memproses usul Karis, Karsu, Karpeg, Askes, Kartu Taspen dan Bapertarum;
  6. Menyiapkan data dan mengelola Asuransi Pegawai untuk kesejahteraan pegawai;
  7. Menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan orientasi bagi calon pegawai negeri sipil;
  8. Menyiapkan dan memproses Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai (DP3) Pimpinan Satuan Kerja;
  9. Penyelenggaraan kegiatan sumpah PNS;
  10. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
  11. Melaksanakan tugas dinaas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pemberhentian.

   

 

Sub Bidang Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pensiun, mempunyai tugas:

  1. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pengadaan, pengangkatan, pemberhentian dan pension;
  2. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengadaan, pengangkatan, pemberhentian dan pension;
  3. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengadaan, pengangkatan, pemberhentian dan pensiun;
  4. Menyiapkan bahan guna penyusunan formasi pegawai;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian.

 

  1. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Dalam Melaksanakan tugas-tugaas di bidang Pendidikan dan Latihan, dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan yang mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana Program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
  2. Penyusunan rencana Pendidikan dan Latihan Kepimpinan;
  3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
  4. Pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan tugas belajar, ijin belajar dan ijin belajar bagi pegawai;
  5. Melakukan analisis kebutuhan diklat pegawai;
  6. Penyusunan rencana penerimaan Praja IPDN;
  7. Penyusunan rencana diklat prajabatan bagi CPNSD;
  8. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

 

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan tugasnya membawahi:

      Sub Bidang Pedidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, yang mempunyai fungsi :

  1. Menyusun Program pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan;
  2. Melaksanakan seleksi Pegawai Negeri Sipil untuk Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan;
  3. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kepimmpinan;
  4. Menyiapkan materi danpengajar pendidikan dan Pelatihan pendidikan;
  5. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepimpinan;
  6. Menyiapkan sertifikasi, dokumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepimpinan;
  7. Melaksanakan pemrosesan ijin belajar bagi pegawai;
  8. Melaksanakan pemrosesan penerimaan calon praja IPDN;
  9. Melaksanakan pemrosesan dan pengiriman Latihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  10. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepla Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

    Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, yang mempunyai fungsi :

  1. Menyusun Program Pendidikan dan Pelatihan teknis Fungsional;
  2. Melaksanakan seleksi Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan dan Pelatihan teknis Fungsional;
  3. Menyiapkan sarana dan Prasarana pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
  4. Menyiapkan materi dan pengajar pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
  5. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan teknis Fungsional;
  6. Menyiapkan sertifikasi, doklumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Fungsional;
  7. Melaksanankan Ujian calon kepala sekolah;
  8. Pelaksanaan Assesment center calon pejabat struktural;
  9.   Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
  10.   Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

 

5. Kepala Bidang Mutasi

Dalam melaksanakan tugas-tugas Bidang Mutasi, dipimpin oleh Kepala Bidang Mutasi yang mempunyai fungsi :Menyusun rencana kerja mutasi;

  1. Melakukan inventarisasi formasi jabatan structural dan Fungsional;
  2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kepangkatan dalam jabatan structural maupun fungsional dan pemindahan pegawai;
  3. Pelaksanaan administrasi perhitungan angka kredit jabatan fungsional;
  4. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan laporan mutasi;
  5. Penyusunan rencana ujian dinas ujian penyesuaian ijasah bagi pegawai;
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Kepala Bidang Mutasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya membawahi:

 Sub Bidang Kepangkatan Struktural dan Kepangkatan Fungsional, mempunyai tugas:

  1. Menyiapkan dan mengolah data administrasi kepangkatan tenaga struktural dan kepangkatan tenaga fungsional;
  2. Menyaipkan bahan penyusunan rencana kerja mutasi kepangkatan tenaga struktural dan kepangkatan fungsional;
  3. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dalam bidang kepangkatan tenaga struktural dan kepangkatan tenga fungsional;
  4. Menyiapkan dan memproses usul kenaikan pangkat tenaga struktural dan kepangkatan tenaga fungsional;
  5. Menyiapkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat tenaga struktural dan kepangkatan tenaga fungsional;
  6. Melaksanakan evaluasi dan menyusun kaporan kepangkatan tenaga struktural dan kepangkatan tenaga fungsional;
  7. Menyiapkan bahan dan memproses ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah bagi pegawai;
  8. Perencanaan dan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional bersama Tim Penilai;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi;

 

5.2. Sub Bidang Penataan dan Penempatan, mempunyai fungsi:

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengangkatan dalam jabatan struktural dan pemindahan pegawai;
  2. Menyiapkan dan mengelola data administrasi pengangkatan dalam jabatan struktural dan pemindahan pegawai;
  3. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dalam bidang pengangkatan dalam jabatan struktural dan pemindahan pegawai;
  4. Menyiapkan dan memproses usul pengangkatan dalam jabatan struktural dan pemindahan pegawai;
  5. Menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan dalam struktural dan pemindahan pegawai;
  6. Melaksanakan pemrosesan peninjauan masa kerja bagai pegawai;
  7. Melaksanakan pemrosesan mutasi di lingkunghan pemerintah daerah;
  8. Melaksanakan pemrosesan mutasi dalam dan antar daerah;
  9. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pengankatan dalam jabatan struktural dan pemindahan pegawai;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi;

Pelayanan masing-masing Bidang di Badan Kepegawaian Daerah:

Pelayanan di Bidang Mutasi:

 

  1. Kenaikan Pangkat PNS, baik struktural maupun  fungsional.
  2. Pembinaan karir ( penataan dan distribusi staf)
  3. Ujian dinas untuk kenaikan / alih golongan.
  4. Ujian penyusuaian ijasah.
  5. Penyusuaian masa kerja.
  6. Koordinator penyampaian laporan LHKPN.

 

 

 

 

 

 

 

INFO KABUPATEN
FASILITAS DAERAH
LINK BANNER
DIREKTORI ARSIP
SUB DOMAIN
Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.
Powered by: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar