PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No. 10 Telp. / Fax. (0342) 801665 Blitar.

Web Mail : kptsp@blitarkab.go.id

 

Kepala Kantor:Drh. ADI ANDAKA, MSi.
NIP.:19670524 199404 1 001
Pangkat / Gol.:Pembina Tingkat I / (IVb)
Alamat Rumah: 

  1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi membawa konsekuensi logis berupa kewenangan absolute pemerintah daerah, terutama dalam hal administrasi dan keuangan, untuk mengatur daerahnya sendiri tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat. Keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai dua arti penting, yaitu (i) sarana menciptakan pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah, dalam konteks keuangan), dan (ii) memberikan pelayanan bagi sektor swasta (dalam konteks administrasi).

Tujuan utama meningkatkan pelayanan publik melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sejalan dengan ‘nafas’ kebijakan desentralisasi pemerintah yaitu mempermudah dan memperlancar pelaksanaan perijinan dan non perijinan, pendaftaran ijin usaha, yang bertujuan untuk mengurangi lamanya waktu dan besarnya biaya dalam melakukan formalisasi usaha. Hal ini, secara bersama-sama akan menciptakan kepastian melakukan usaha dan lingkungan usaha yang lebih kondusif.

  1. Visi

Keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki visi yang jelas, yaitu terwujudnya pelayanan satu pintu yang prima dengan memberikan pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu dalam satu pintu (tempat) yang berorientasi kepada konsumen serta dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yaitu :

  1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit-belit.
  2. Kejelasan dan kepastian, prosedur pelayanan, rincian biaya dan jadwal waktu penyelesaian memiliki kepastian.
  3. Keamanan, proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum dan rasa aman.
  4. Keterbukaan, masyarakat mudah memahami proses pelayanan.
  5. Efisiensi, biaya pelayanan diterapkan secara wajar dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pengguna jasa.
  6. Keadilan yang merata, jangkauan pelayanan diusahakan seluas dan seadil mungkin.
  7. Ketepatan waktu, pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.
  1. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar mengemban misi sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat secara profesional, untuk mewujudkan pelayanan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dari KKN, profesional dalam kerangka good governance.
  2. Meningkatkan pelayanan prima perijinan dan non perijinan guna mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing untuk menghadapi tantangan masa depan.
  3. Melakukan penelitian dan pengkajian potensi peluang investasi daerah secara berkelanjutan, guna mewujudkan kerjasama dengan investor dan membuka peluang berusaha bagi semua pihak dengan memperhatikan potensi perkembangan perekonomian rakyat.
  1. Ruang Lingkup Tugas

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor ….. Tahun …… Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut  :

  • Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan perijinan dan non perijinan dengan sistem satu pintu.
  • Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pelayanan perijinan dan non perijinan.
  • Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan terpadu
  2. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang pelayanan perijinan dan non perijinan
  3. Memberikan informasi layanan perijinan dan non perijinan
  4. Menerima permohonan perijinan dan non perijinan
  5. Melaksanakan pemrosesan, penandatangan dan penerbitan dokumen perijinan dan non perijinan
  6. Mengkoordinasikan unit-unit pelaksana teknis yang terkait dengan penerbitan perijinan dan non perijinan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  1. Jenis-Jenis Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor … Tahun …… tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah memberikan kewenangan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar untuk memproses, menandatangani dan menerbitkan 35 jenis ijin dan 3 jenis non ijin sebagai berikut :

a.  Perijinan  :

  1.     Ijin Prinsip;
  2.     Ijin Lokasi;
  3.     Ijin HO (Hinder Ordonantiee);
  4.     Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  5.     Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  6.     Ijin Usaha Industri (IUI);
  7.     Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
  8.     Ijin Kios/Los Pasar;
  9.     Ijin Pertambangan Umum (SIPU) Eksplorasi Baru;
  10.     Ijin Pertambangan Umum (SIPU) Eksplorasi Perpanjangan;
  11.     Ijin Pertambangan Umum (SIPU) Eksploitasi Baru;
  12. Ijin Pertambangan Umum (SIPU) Eksploitasi Perpanjangan;
  13. Ijin Pertambangan Umum (SIPU) Eksploitasi Penciutan;
  14. Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
  15. Ijin Juru Bor (SIJB);
  16. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP) dan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
  17. Ijin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
  18. Ijin Penurapan Mata Air (SIPM);
  19. Ijin Ekplorasi Air Bawah Tanah (SIE);
  20. Ijin Mendirikan SPBU;
  21. Ijin Pemasangan Papan Reklame, Iklan, Spanduk dan Baliho ;
  22. Ijin Tempat Hiburan dan Permainan;
  23. Ijin Usaha Hotel;
  24. Ijin Usaha Rumah Makan/Bar;
  25. Ijin Usaha Perikanan;
  26. Ijin Usaha Peternakan;
  27. Ijin Pemanfaatan Jalan Selain Sebagai Fungsinya;
  28. Ijin Apotik;
  29. Ijin Toko Obat;
  30. Ijin Laboratorium;
  31. Ijin Pengobat Tradisional;
  32. Ijin Balai Pengobatan, Rumah Sakit Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak ;
  33. Ijin Optik;
  34. Ijin Toko Alat Kesehatan;
  35. Ijin Pemanfaatan/Pemakaian Asset Daerah;

b. Non Perijinan :

  1.     Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  2.     Tanda Daftar Gudang (TDG);
  3.     Tanda Daftar Peternakan Rakyat.

 

 

INFO KABUPATEN
FASILITAS DAERAH
LINK BANNER
DIREKTORI ARSIP
SUB DOMAIN
Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.
Powered by: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar