[prisna-google-website-translator]

Pelayanan Pelaporan Dan Pemasangan/Penempatan Antena BTS

  • 0 Comments
  • 20 September 2012

PELAYANAN PELAPORAN DAN PEMASANGAN/PENEMPATAN ANTENA BTS

 

Pelayanan pelaporan dan pemasangan/penempatan Antena BTS berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 tahun 2010 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Blitar, pada pasal 13 ayat 4 yang berbunyi “Setiap pemasangan atau penempatan antenna BTS oleh penyedia Menara atau pengelola Menara pada Menara bersama harus dilaporkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infromatika.

  1. Persyaratan Pelayanan

Tower provider membuat surat pemberitahuan / laporan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan memuat data data sebagai berikut :

  1. Data Tower Provider terdiri dari
  • Nama Perusahaan
  • Nama Pimpinan/Pelapor
  • Alamat Perusahaan
  • Contact Person
  • No. Telp./HP.
  1. Data Menara Eksisting
  • Data lokasi, posisi koordinat, alamat site
  • Data bangunan menara : ketingian, konstruksi, jenis, bentuk
  • Data bts Eksisting : nama operator, waktu pemasangan
  • No. Rekomendasi kesesuaian zona penempatan lokasi menara telekomunikasi
  1. Data BTS yang akan di pasang
  • Nama Operator
  • Waktu Pemasangan
  • Spesifikasi Teknis
  1. Biaya Pelayanan

Biaya pelayanan pelaporan pemasangan / penempatan antenna BTS adalah tidak dipungut biaya / gratis

  1. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan pelaporan pemasangan / penempatan antenna BTS adalah setiap hari kerja di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Blitar. Sedangkan jangka waktu mulai dari pengajuan sampai terbit surat rekomendasi adalah kurang lebih satu hari kerja.

  1. Prosedur Proses Pengajuan

Penjelasan mekanisme proses pengajuan pemasangan / penempatan antenna BTS

  1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infromatika melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pemeberitahuan / pelaporan pemasangan atau penempatan antenna bts baru
  2. Apabila dokumen tidak lengkap, maka pelapr wajib melengkapi kekurangan dokumen dan proses pemasangan antenna bts belum boleh di lakukan.
  3. Apabila dokumen telah lengkap pemasangan dan penempatan bts dapat dilakukan setelah itu akan diterbitkan Surat Pemberitahuan bahwa proses pemasangan antenna bts baru telah dilaporkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  4. Surat Rekomendasi ini akan diberitahukan kepada :
  • Pelapor
  • Kepala KPTSP
  • Kecamatan alamat site
  • Desa / Kelurahan alamat site