PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR

 

 

Standar Pelayanan Publik Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan Bupati Blitar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Produk Layanan

Produk Pelayanan yang Diterima Oleh Pelanggan

No

Jenis Ijin dan non Ijin

Spesifikasi Produk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

 

Ijin Prinsip

Ijin Lokasi

Ijin HO (Hinder Ordonantiee)

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Ijin Usaha Industri (IUI)

Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Ijin Penggunaan Kios/Los Pasar

Ijin Pertambangan Umum (SIPU) Eksplorasi Baru;

Ijin Pertambangan Umum (SIPU) Eksplorasi Perpanjangan

Ijin Pertambangan Umum (SIPU) Eksploitasi Baru

Ijin Pertambangan Umum (SIPU) Eksploitasi Perpanjangan

Ijin Pertambangan Umum (SIPU) Eksploitasi Penciutan

Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)

Ijin Juru Bor (SIJB)

Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP) dan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)

Ijin Pengambilan Mata Air (SIPMA)

Ijin Penurapan Mata Air (SIPM)

Ijin Ekplorasi Air Bawah Tanah (SIE)

Ijin Mendirikan SPBU

Ijin Pemasangan Papan Reklame, Iklan, Spanduk dan Baliho

Ijin Tempat Hiburan dan Permainan

Ijin Usaha Hotel

Ijin Usaha Rumah Makan/Bar

Ijin Usaha Perikanan

Ijin Usaha Peternakan

Ijin Pemanfaatan Jalan Selain Sebagai Fungsi Jalan ;

Ijin Apotik

Ijin Laboratorium

Ijin Pengobatan Tradisional

Ijin Toko Obat

Ijin Balai Pengobatan, Rumah Sakit Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak

Ijin Optik

Ijin Toko Alat Kesehatan

Ijin Pemanfaatan/Pemakaian Asset Daerah

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Gudang (TDG)

Tanda Daftar Peternakan Rakyat.

 

Rekomendasi

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Surat Ijin

Tanda Daftar

Tanda Daftar

Tanda Daftar

 

2. Dasar Hukum Pelayanan

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi
  9. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Air Bawah Tanah;
  10. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
  11. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
  12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perijinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
  13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.Pan/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.Pan/7/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Palayanan Terpadu Satu Pintu;
  18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagai pengganti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan;
  19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Sebagai pengganti Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 596/MPP/KEP/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Nomor 597/MPP/KEP/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan;
  20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur;
  21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Penggunaan Kios/Los Pasar Kabupaten Blitar;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan dalam Kabupaten Blitar;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pertambangan Umum di Kabupaten Blitar;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun  2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri di Kabupaten Blitar;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Blitar;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Blitar;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Pemasangan Papan Reklame, Iklan dan Spanduk Luar Ruang di Kabupaten Blitar;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perijinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat;
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Kewenangan Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kabupaten Blitar;
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Aset Daerah;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun  2005 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ;
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun  2005 tentang Retribusi Ijin Gangguan/HO;
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Perijinan Usaha dan Retribusi Jasa Rekreasi Hiburan, Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan dan Sertifikasi Laik Sehat di Kabupaten Blitar;
  39. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
  40. Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Blitar;
  41. Keputusan Bupati Blitar Nomor 158 Tahun 2001 tentang Sistem dan Prosedur Pemrosesan Surat Ijin Pertambangan;
  42. Keputusan Bupati Blitar Nomor 197 Tahun 2002 tentang Penetapan Pelayanan Penerbit Ijin Usaha Industri (IUI);
  43. Keputusan Bupati Blitar Nomor 381 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Tata Cara Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI);
  44. Keputusan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Blitar;
  45. Keputusan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG);
  46. Keputusan Bupati Blitar Nomor 364 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perijinan Pemasangan Papan Reklame, Iklan dan Spanduk Luar Ruang;

3.TEKNIS PELAYANAN

Penyelenggaraan teknis pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijelaskan dalam tabel berkut:

Urutan Pelayanan

KETERANGAN

Pemohon mencari informasi, Mengambil formulir permohonan di Kantor Pelayanan

  • Petugas (Customer Service) memberikan informasi dan penjelasan tentang pelayanan yang dibutuhkan oleh pemohon dan memberikan formulir permohonan
  • Formulir permohonan selalu tersedia di petugas dan mudah diambil (gratis)

Pemohon Mengisi Formulir permohonan

  • Tersedianya alat tulis
  • Pengisian dilakukan Pemohon secara mandiri dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Tidak perlu ada petugas khusus. Jika Pemohon kesulitan, Customer service harus siap membantu

Pemohon Menyerahkan Formulir permohonan

  • Diserahkan ke petugas loket penerimaan berkas (Customer Service) lengkap dengan persyaratannya
  • Customer Service memeriksa kelengkapan berkas.
  • Dokumen lengkap, diserahkan ke seksi pendataan dan validasi. Jika tidak akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.

Pemohon Menunggu Antrian

  • Menggunakan nomor antrian yang telah disediakan
  • Pemohon menunggu tanda terima berkas dari petugas
  • Tidak perlu petugas khusus

Petugas Mengecek Kelengkapan Berkas Administratif

  • Pengecekan dilakukan petugas Validasi Berkas yang kompeten, akuntabel, cermat, cekatan dan selalu siap di tempat.
  • Dokumen tidak valid, diserahkan ke customer service yang selanjutnya diberikan ke pemohon.
  • Dokumen valid, petugas beri nomor registrasi dan input data
  • Petugas membuat tanda terima berkas yang diberikan ke pemohon dan waktu pengurusan ijin diselesaikan
  • Petugas memberikan tanda terima berkas kepada pemohon
  • Petugas Tata Usaha koordinasi dengan seksi pelayanan perijinan untuk buat surat tugas dan kirim undangan ke tim teknis perijinan KPTSP untuk Ijin dengan tinjau lokasi, jika tanpa tinjau lokasi langsung diproses.

Petugas Berkoordinasi dengan tim teknis perijinan

  • Tim Teknis bekerja di bawah koordinasi Kepala Instansi Perijinan
  • Ada Koordinator Tim Teknis (Kasie Pemrosesan) yang melakukan koordinasi dan bekerja secara tepat dan cepat

Petugas Melakukan Peninjauan Lokasi

  • Sesuai dengan prosedur baku peninjauan lokasi yang jelas, transparan dan akuntabel
  • Tim teknis yang kompeten dan akuntabel

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

  • Format Berita Acara Pemeriksaan Lokasi yang siap isi dan mudah diakses  dan diisi oleh anggota tim
  • Ijin bisa diproses atau di tolak jika ada alasan yang tidak sesuai dengan syarat teknis

Penghitungan retribusi

  • Tarif retribusi sesuai ketentuan

Pembayaran Retribusi

  • Petugas penerima
  • Pemohon membayar retribusi
  • Pemohon menerima tanda bukti pembayaran retribusi
 

4. MEKANISME KOMPLAIN

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar telah menetapkan mekanisme penanganan pengaduan bagi pemohon yang mempunyai/mengalami keluhan atas penyelenggaraan pelayanan dan adanya  jaminan respon/penyelesaian  yang memuaskan dalam waktu singkat sesuai waktu yang ditetapkan.

Mekanisme komplain

NO

URAIAN

JANGKA WAKTU RESPON

1.

 

 

 

2.

Pengaduan Langsung

Datang langsung ke kantor atau melalui telepon, yaitu dengan mengisi buku pengaduan dan konsultasi dengan petugas yang menangani (Seksi Bina Program)

 

Pengaduan Tidak Langsung

Mengisi  buku pengaduan, formulir pengaduan/saran dan memasukkannya ke kotak yang tersedia.

2 (dua) hari kerja

 

 

 

3 (tiga) hari kerja

 
 
 

INFO KABUPATEN
FASILITAS DAERAH
LINK BANNER
DIREKTORI ARSIP
SUB DOMAIN
Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.
Powered by: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar