[prisna-google-website-translator]

Dinas Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS KESEHATAN

Jalan Semeru No. 50 Telp. (0342) 801834 Fax. (0342) 808737
Web. Mail :
[email protected]

Kepala Dinas : dr. KUSPARDANI
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IVc
NIP. : 19601212 198701 2 002
Alamat Rumah : Bendogerit

 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

  • Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Kesehatan serta tugas pembantuan
  • Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, membawahi :
  3. Sub Bagian Penyusunan Program;
  4. Sub Bagian Keuangan;
  5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  6. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
  7. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
  8. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
  9. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
  10. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
  11. Seksi Surveillans dan Imunisasi;
  12. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  13. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
  14. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
  15. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  16. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  17. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
  18. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
  19. Seksi Kefarmasian;
  20. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
  21. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  22. Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  • Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas

  • Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
  • Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas,, menyelenggarakan fungsi :
  1. menetapkan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM), kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  2. melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM), kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  3. mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM), kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  4. memimpin pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis Rumah Sakit Daerah;
  5. memimpin pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  6. melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Sekretariat

  • Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi kepegawaian, umum, keuangan, penyusunan program, informasi dan kehumasan di lingkungan Dinas Kesehatan;
  2. mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, umum, keuangan, penyusunan program, anggaran, perundang-undangan, informasi dan kehumasan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
  3. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian, umum, keuangan, penyusunan program, anggaran, perundang-undangan, informasi dan kehumasan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
  4. mengelola asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan; dan
  5. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Penyusunan Program

  • Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, standar operasional tentang perencanaan bidang kesehatan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lintas program, lintas sektor, lembaga swadaya masyarakat,  organisasi swasta lainnya  terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan sesuai dengan kebutuhan;
  4. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan kesehatan kepada Pengelola Program dan UPTD;
  7. menyiapkan bahan penelaahan terhadap usulan perencanaan program dikaitkan dengan rencana kinerja kepada Pengelola Program dan UPTD;
  8. menyiapkan bahan pengelolaan informasi, dokumentasi dan kehumasan di bidang kesehatan;
  9. menyiapkan bahan penyusunan pedoman evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan;
  10. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi kinerja bidang kesehatan dengan lintas program serta UPTD;
  11. melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran dan kinerja kepada Pengelola Program dan UPTD; dan
  12. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan

  • Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  1. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan , dan tuntutan ganti rugi;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan akuntansi;
  4. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
  5. melaksanakan verifikasi proses pertanggung jawaban keuangan;
  6. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan penatausahaan Barang Milik Negara;
  7. melaksanakan pengadminitrasian asset dinas dan  menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris dan aset daerah ;
  8. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan, Aset dan Barang Milik Negara;
  9. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana UPTD badan layanan umum daerah (BLUD) dan non badan layanan umum daerah (non BLUD); dan
  10. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretari

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan mengkordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  1. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – menyurat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
  2. melaksanakan tata usaha kepegawaian;
  3. melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan dan perlengkapan;
  4. melaksanakan tugas di bidang keprotokolan;
  5. menyiapkan bahan rencana kebutuhan kepegawaian mulai   penempatan   formasi,   pengusulan   dalam   jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi  Pegawai , Daftar Urutan Kepegawaian, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional.
  6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengembangan organisasi dan tatalaksana;
  7. menyiapkan bahan bahan penyusunan produk hukum di bidang kesehatan; dan
  8. melaksanakan fungsi lain   yang   diberikan   oleh Sekretaris.

Bidang Kesehatan Masyarakat

  • Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga..
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
  1. merumuskan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  2. melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  3. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  4. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
  5. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

  • Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai fungsi :
  1. menyusun perencanaan program kesehatan maternal, neonatal, balita,  anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
  2. menyiapkan bahan rumusan kebijakan program kesehatan maternal, neonatal, balita,  anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta  gizi masyarakat;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program kesehatan maternal, neonatal, balita,  anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga  serta gizi masyarakat;
  4. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program kesehatan maternal,  neonatal, balita,  anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
  5. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang kesehatan maternal,  neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
  6. menyiapakan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal,  neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
  7. menyiapkan bahan koordinasi tentang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;  menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat; dan
  8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

  • Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapakan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  1. menyiapakan bahan penyusunan perencanaan program di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  2. menyiapakan bahan rumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  4. menyiapakan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  5. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyar
  6. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  7. menyiapkan bahan koordinasi di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  8. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  9. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

  • Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
  2. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
  4. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olah raga;
  5. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olah raga;
  6. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
  7. menyiapkan bahan koordinasi tentang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
  8. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
  9. melaksanakan penilaian cepat kesehatan (Rapid Health Assesment/RHA) dan penilaian resiko kesehatan karena lingkungan (Environmental Health Risk Assesment/ EHRA) dan melakukan tindakan darurat dibidang penyehatan lingkungan;
  10. menyiapkan bahan pertimbangan, penerbitan ijin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga);
  11. menyiapkan bahan pertimbangan penerbitan pencantuman halal bagi PIRT;
  12. menyiapkan bahan pengawasan post market produk makanan dan minuman industri rumah tangga;
  13. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga yang meliputi penyehatan pangan, sanitasi dasar, penyehatan TTU, penyehatan pestisida, kesehatan kerja dan olah raga; dan
  14. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

  • Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
  1. merumuskan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa ;
  2. melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  3. mengkoordinasikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  4. mengkoordinasi pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
  5. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Seksi Surveilans dan Imunisasi

  • Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi :
  1. menyiapakan bahan perumusan kebijakan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi;
  2. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi;
  3. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi;
  4. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi;
  5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan, serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan;
  6. melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan, serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan;
  7. melaksanakan pemantauan, pengelolaan informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, serta fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan;
  8. menyusun kebijakan teknis di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
  9. melaksanakan pembimbingan dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
  10. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
  11. menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program,  UPTD, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, LSM, dan pihak swasta program surveilans epidemiologi, kejadian luar biasa/ wabah, bencana, kesehatan matra (kesehatan haji dll) dan program  imunisasi; dan
  12. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

Seksi Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular

  • Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
  • Untuk melaksanakan  tugas , Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan  Penyakit Menular mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
  2. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
  3. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
  4. menyiapkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
  5. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vektor dan binatang pembawa penyakit;
  6. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahandan pengendalian malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vektor dan binatang pembawa penyakit;
  7. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vektor dan binatang pembawa penyakit;
  8. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vektor dan binatang pembawa penyakit;
  9. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.
  10. melaksanakan koordinasi dengan lintas program, UPTD, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, LSM, dan pihak swasta dalam melaksanakan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular bersumber binatang serta program pengamatan dan pengendalian vektor penular penyakit; dan
  11. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

  • Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
  • Untuk melaksanakan  tugas, Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan  Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA;
  3. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA;
  4. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA;
  5. menyiapkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA;
  6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
  7. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
  8. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
  9. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
  10. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
  11. menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, LSM, dan pihak swasta dalam program pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), Kecelakaan Lalu Lintas (KLL), Cedera dan Kesehatan Jiwa; dan
  12. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Pelayanan Kesehatan

  • Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempuyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
  1. merumuskan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  2. mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  3. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan  termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  4. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
  5. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

  • Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan untuk perencanaan  program dan kelembagaan pelayanan kesehatan primer termasuk jaminan kesehatan;
  2. menyiapkan bahan untuk pedoman teknis dan standar program pelayanan kesehatan primer termasuk jaminan kesehatan;
  3. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian program pelayanan kesehatan primer termasuk jaminan kesehatan;
  4. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan program pelayanan kesehatan primer termasuk jaminan kesehatan;
  5. melaksanakan pengembangan mutu pelayanan kesehatan primer termasuk jaminan kesehatan;
  6. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan untuk pelaksanaan pelayanan, registrasi dan  akreditasi pelayanan Kesehatan Primer;
  7. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat program pelayanan kesehatan  primer;
  8. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan;
  9.   menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perijinan untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer;
  10. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pelayanan kesehatan primer termasuk jaminan kesehatan;
  11. menyiapkan bahan kerjasama dengan BPJS;
  12. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kepada PPK I (pemberi pelayanan kesehatan primer) yang bekerjasama dengan BPJS; dan
  13. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

  • Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dibidang pelayanan kesehatan r
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana di bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan serta pemantauan mutu dan akreditasi rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Daerah;
  2. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana di bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan serta pemantauan mutu dan akreditasi rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Daerah;
  3. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana di bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan serta pemantauan mutu dan akreditasi rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Daerah;
  4. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat, program pelayanan kesehatan  rujukan;
  5. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pelayanan kesehatan rujukan;
  6. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana di bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan serta pemantauan mutu dan akreditasi rumah sakit termasuk rumah sakit daerah;
  7. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi penerbitan ijin rumah sakit kelas C dan D; dan
  8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

  •  Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pelayanan Kesehatan Tradisional.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
  2. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
  3. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
  4. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat, di bidang pelayanan kesehatan  tradisional ;
  5. menyiapkan bahan penyusunan perijinan dan registrasi untuk fasilitas pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
  6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pelayanan kesehatan  tradisional ;
  7. melaksanakan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi; dan
  8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Sumber Daya Kesehatan

  • Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
  1. merumuskan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
  2. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
  3. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
  4. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
  5. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Kefarmasian

  • Kepala Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kefarmasian mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan perencanaan program pembinaan, pengendalian dan pengelolaan obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan kosmetika;
  2. melaksanakan pengelolaan obat untuk pelayanan kesehatan primer;
  3. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan, pengendalian,pengawasan, pengelolaan obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan kosmetika;
  4. menyiapkan bahan rekomendasi ijin prinsip usaha kecil obat tradisional dan usaha mikro obat tradisional;
  5. menyiapkan bahan rekomendasi ijin Apotek, Toko Obat dan Ijin Optik;
  6. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya,  dan kosmetika;
  7. melaksanakan fasilitasi program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan kosmetika;
  8. menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, asosiasi kefarmasian, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta dibidang pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan kosmetika;
  9. melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, pengelolaan obat,   obat tradisional, narkotika,  psikotropika, zat adiktif lainnya dan kosmetika;
  10. menyiapkan bahan evaluasi program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan kosmetika; dan
  11. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT )

  • Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT ) mempunyai tugas mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT ).
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT ) mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan perencanaan program pembinaan, pengendalian dan pengawasan alat kesehatan termasuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT );
  2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan, pengendalian dan pengawasan alat kesehatan termasuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT );
  3. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan alat kesehatan termasuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT );
  4. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan serta mengalokasikan alat kesehatan termasuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT );
  5. menyiapkan bahan sosialisasi program pembinaan, pengendalian dan pengawasan alat kesehatan termasuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT );
  6. menyiapkan bahan penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas I (satu ) tertentu dan PKRT kelas I (satu ) tertentu perusahaan rumah tangga;
  7. menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, asosiasi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta lainnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan produksi dan distribusi  alat kesehatan termasuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT );
  8. menyiapkan bahan evaluasi program pembinaan, pengendalian dan pengawasan alat kesehatan termasuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT );
  9. melaksanakan pemantauan dan  evaluasi program pembinaan, pengendalian dan pengawasan produksi dan distribusi alat kesehatan  termasuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT ); dan
  10. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

  • Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan, distribusi, pendayagunaan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
  2. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis,  Standart Operasional Prosedur, bahan regulasi serta standar kebutuhan,  pengembangan, pembinaan, dan pengawasan  sumber daya manusia kesehatan;
  3. menyusun data dan informasi sumber daya manusia kesehatan berbasis teknologi informasi;
  4. melaksanakan pengolahan dan analisa data sumber daya manusia kesehatan  dalam rangka perencanaan kebutuhan, distribusi, pendayagunaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan  sumber daya manusia kesehatan;
  5. melaksanakan penerbitan izin praktek dan ijin kerja bagi sumber daya manusia kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
  6. melaksanakan fasilitasi diklat teknis fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan;
  7. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dengan institusi pendidikan kesehatan, organisasi profesi kesehatan serta pihak terkait lainnya dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
  8. menyiapkan bahan evaluasi kebutuhan, distribusi, pendayagunaan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
  9. menyiapkan bahan koordinasi penilaian angka kredit jabatan fungsional rumpun kesehatan;dan
  10. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

  • UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
  • UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  • Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
  • Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA

  • Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organnisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
  • Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
  • Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  • Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu
  • Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
  • Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.