DPRD01

Dewan menaikkan bagi hasil pajak dan retribusi ke Pemerintah Desa menjadi 20 %. Keterangan ini diungkapkan Ketua Pansus V DPRD Kab. Blitar, Ahmad Tamim. Menurutnya PP No. 72 Tahun 2005 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Pemerintah Daerah, mengamanatkan minimal mengalokasikan 10 % pada Pemerintah Desa. Namun dalam pembahasan Pansus menilai nominal 10 % terlalu kecil sehingga pansus menaikkan menjadi 20 %. Sehingga setelah Ranperda itu disahkan menjadi Perda dimungkinkan setiap tahun Pemerintah Desa akan menerima Rp. 6.000.000,- dari dana bagi hasil tersebut. Namun pansus masih mengusahakan lebih dari jumlah itu mengingat saat ini masih dilakukan pembahasan pelimpahan wewenang penarikan PBB yang akan diserahkan ke daerah. Sementara pihak pemerintah Kab. Blitar, menurut Ahmad Tamim, Ekskeutif menyepakati keinginan dari Pansus V. Namun secara teknis masih akan dilakukan koordinasi.

 

Sumber Berita : Humas