PELAKSANAAN KURIKULUM BARU DI KAB. BLITAR TERKENDALA KETERSEDIAAN BUKU PELAJARAN

Blitar – Sudah selama 2 pekan terakhir kurikulum baru 2013 diberlakukan, termasuk di sekolah-sekolah di wilayah Kab. Blitar. Meskipun telah berjalan, pelaksanaannya masih terkendala ketersediaan sarana-prasarana pendidikan, utamanya buku pelajaran. Ini diakui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Blitar, Totok Subihandono. Menurut Totok, hingga kini semua sekolah di Kab. Blitar belum mendapatkan bantuan buku kurikulum baru dari

TAK SETUJU PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI, ORGANDA KAB. BLITAR KIRIMKAN NOTA PROTES

Blitar – Meski kebijakan pembatasan BBM bersubsidi khususnya solar belum menyentuh kawasan Kab. Blitar, namun Organda Kab. Blitar mengirimkan nota protes ke Pemerintah Pusat. Diungkapkan Ketua Organda Kab. Blitar, Heri Romadhon, nota protes tersebut mewakili ketidaksepakatan pengusaha angkutan baik barang maupun penumpang di bawah Organda terkait kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM yang melakukan pembatasan

BNN KABUPATEN BLITAR TARGETKAN 2015 LAKUKAN PENYIDIKAN SENDIRI

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar hingga kini belum dilengkapi dengan tenaga untuk menyelidiki kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Menurut keterangan Kepala BNN Kabupaten Blitar, Hennry Siswanto, selama ini pihaknya bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Sehingga BNN Kabupaten Blitar menargetkan pada awal tahun 2015 sudah bisa melakukan penyelidikan sendiri terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang

JALANKAN INTRUKSI KPU, KABUPATEN BLITAR BUKA 5 RIBU LEBIH KOTAK SUARA PILPRES

Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berhenti begitu saja dan kali ini seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota se – Indonesia diminta untuk membuka kotak suara Pilpres 2014, termasuk di Kabupaten Blitar. Menurut keterangan Komisioner KPU Kabupaten Blitar, Lukman Hakim, pembukaan kotak suara pilpres tersebut sesuai dengan Surat Edaran KPU RI 11 Agustus No:

KANTOR IMIGRASI BLITAR PERKETAT IMIGRAN GELAP

 Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, Sueb, berupaya terus memperketat pengawasan beberapa jalur yang biasa dijadikan pintu masuk orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah atau imigran gelap. Daerah pesisir seperti Prigi termasuk daerah yang rawan digunakan oleh imigran gelap masuk ke wilayah Blitar. Sehingga pihaknya bekerja sama dengan polsek setempat untuk melakukan

PRAMUKA MILIK RAKYAT INDONESIA

Era globalisasi dewasa ini penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi manusia tetap merupakan faktor penentu paling utama. Untuk itulah, sangat perlu membangun manusia yang memiliki karakter, serta membangun bangsa yang memiliki watak yang kuat. Dan Pramuka merupakan salah satu wadah belajar pendidikan berkarakter. Demikian sambutan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, DR. H.

PEMBANGUNAN BANDAR UDARA PONGGOK DITARGETKAN TERLAKSANA HINGGA TAHUN 2031

Hingga kini rencana pembangunan Bandar Udara Ponggok  masih berkutat pada tahap perbaikan feasibility study (studi kelayakan). Sejak dimunculkan kembali pada tahun 2013 lalu, belum dapat dipastikan kapan pembangunan Bandar Udara yang berdiri di atas lahan seluas 87 ha itu mulai dikerjakan. Diakui Bupati Blitar, Herry Noegroho, pembangunan Bandar Udara Ponggok memang tidak mudah seperti yang

IKUTI PENGHARGAAN KABUPATEN SEHAT, PEMKAB. BLITAR LIBATKAN 9 KECAMATAN DAN 53 DESA

Ini merupakan tahun pertama bagi Kab.Blitar mengikuti Penghargaan Kabupaten Sehat yang digelar oleh Kementrian Kesehatan. Ini sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Bupati Blitar, Herry Noegroho, mengatakan Penghargaan Kabupaten Sehat atau Swasti Saba merupakan penghargaan pemerintah pusat kepada kabupaten kota yang berhasil menjadi daerah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat. Dimana untuk

PEMERINTAH PROVINSI TARGETKAN PEMBANGUNAN DERMAGA PENYEBERANGAN DI KABUPATEN BLITAR SELESAI TAHUN 2014

Secara resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan surat ke pemerintah Kabupaten Blitar tekait dengan pembangunan dermaga penyeberangan di wilayah Kabupaten Blitar. Menurut Keterangan Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjoko, dalam surat tersebut di sebutkan proses pembangunan dermaga penyeberangan di tiga titik akan dimulai setelah lebaran atau bulan Agutus ini. Pembangunan dermaga penyeberangan

KEMENAG KABUPATEN BLITAR ANTISIPASI MUNCULNYA ISIS

Munculnya gerakan ISIS di sejumlah daerah juga diantisipasi oleh Kemenag Kabupaten Blitar. Dimana belum lama ini Kemenag melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan struktur dibawah Kemenag seperti KUA maupun penyuluh agama Islam sebanyak 218 orang yang tersebar di 22 kecamatan. Koordinasi juga dilakukan bersama ormas islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan LDII, dimana semua ormas tersebut

PM REHABILITASI PASCA BENCANA GUNUNG KELUD, BNPB KUCURKAN ANGGARAN 14 MILYAR RUPIAH

3 wilayah yang terkena dampak erupsi kelud akan mendapatkan kucuran anggaran rehabilitasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Satu diantaranya Kabupaten Blitar akan mendapat anggaran dari pusat sebesar 14 milyar rupiah. Keterangan ini diungkapkan Kepala BPBD Kabupaten Blitar, Heru Irawan. Menurutnya, anggaran tersebut digunakan untuk rehabilitasi DAM  maupun instalasi pipa air minum warga yang rusak

BANSER KABUPATEN BLITAR TOLAK KEBERADAAN ISIS

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Blitar sebagai benteng para ulama siap untuk membubarkan keberadaan kelompok (Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Ansor menyatakan dengan tegas menolak keberadaan kelompok ISIS atau gerakan yang serupa. Pernyataan itu seperti yang disampaikan Ketua GP Ansor Kabupaten Blitar, Imron Rosadi, usai memimpin apel banser. Ia mengatakan bahwa GP Ansor

BUPATI BLITAR BERHARAP ADA TAMBAHAN KUOTA TENAGA HONORER K2 YANG TIDAK LULUS VERIFIKASI

Hingga kini proses verifikasi berkas tenaga honorer Kategori 2 yang gagal pada seleksi CPNS Oktober tahun lalu terus berjalan.  Setidaknya ada 1.025 tenaga honorer K2  yang melalui tahap verifikasi sesuai instruksi Kemenpan RB itu.  Terkait hal tersebut  Bupati Blitar, Herry Noegroho, berharap dengan verifikasi ini Kab. Blitar bisa mendapatkan tambahan kuota CPNS khusus untuk tenaga

SOWAN KYAI, BUPATI BLITAR BAHAS ANTISIPASI MASUKNYA KELOMPOK ISIS DI KABUPATEN BLITAR

Bersama sejumlah pejabat SKPD  pada Senin 11 Agustus 2014 kemarin, Bupati Blitar Herry Noegroho  sowan ke sejumlah kyai dan pengurus Pondok Pesantren di Kab. Blitar.  Selain menjadi agenda rutin tiap tahun, kedatangan Bupati tersebut  juga membahas soal antisipasi masuknya kelompok ISIS di Kab. Blitar. Bupati Blitar Herry Noegroho mengatakan,  dari hasil pertemuan dengan sejumlah kyai

JABATAN SEKRETARIS DESA AKAN DIKEMBALIKAN KEPADA PERANGKAT DESA NON PNS

Sebelumnya sesuai dengan PP No.  45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, hampir semua posisi Sekretaris Desa di Kab. Blitar ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil. Meski ada beberapa yang tidak karena terganjal usia,  namun kini sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  justru mengatur posisi Sekretaris Desa harus ditempati perangkat

MUI KABUPATEN BLITAR WASPADAI KEMUNGKINAN PERGERAKAN KELOMPOK ISIS DI KABUPATEN BLITAR

MUI Kab. Blitar mulai mewaspadai kemungkinan pergerakan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) meskipun hingga kini MUI sendiri belum mencium keberadaan kelompok tersebut. Diungkapkan Sekretaris Umum MUI Kab. Blitar Achmad Suudy, kemungkinan penyebaran kelompok ISIS di Kab. Blitar relatif kecil, kendati demikian berdasarkan hasil koordinasi sejumlah ulama dan tokoh agama diyakini paham dan ideologi

SAAT PENDAFTARAN, USIA CALON PERANGKAT DESA DIBATASI MAKSIMAL 42 TAHUN

Blitar – Pasca ditetapkannya PP No. 43 Tahun 2014 yang berisi aturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, kini UU yang mengatur tentang Desa tersebut mulai diberlakukan. Sesuai ketentuan peralihan yang tertuang di dalam UU Desa yang baru,  semua yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan desa harus mengacu pada UU tersebut, termasuk aturan yang masih berlaku

MELALUI RAPBD PERUBAHAN, DANA PURNABAKTI ANGGOTA DPRD DIUSULKAN 500 JUTA

Blitar – Seperti diinformasikan sebelumnya, menjelang berakhirnya masa jabatan 50 Anggota DPRD Kab. Blitar periode 2009-2014 pada Agustus 2014 ini, seluruh anggota DPRD dimungkinkan akan menerima uang Purna Bhakti. Kini Pemkab. Blitar masih membahas usulan penganggaran dana Purnabakti tersebut melalui RAPBD Perubahan. Menurut Sekertaris Daerah Kab. Blitar, Palal Ali Santoso, untuk sementara dana purnabakti 50

VERIFIKASI K2, PEMKAB. BLITAR JALANKAN PERINTAH KEMENPAN RB

Blitar – Tercatat 1.025 Tenaga Honorer Kategori 2 di lingkup Pemkab. Blitar gagal pada seleksi CPNS Oktober Tahun 2013 lalu.  Sama halnya dengan Tenaga Honorer K2 yang lolos seleksi, kini mereka menjalani verifikasi ulang dengan mengumpulkan sejumlah berkas termasuk diantaranya ijazah dan SK pengangkatan sejak tahun pertama hingga sekarang. Diungkapkan Sekretaris Daerah Kab. Blitar, Palal