logo

DINKES KAB. BLITAR MINTA KORBAN BANJIR WASPADAI PENYAKIT DIARE DAN SALURAN PERNAFASAN

Meski banjir di Kelurahan Sutojayan dan Desa Bacem berangsur normal, namun warga diminta mewaspadai penyakit penyerta bajir. Menurut keterangan Kasi P3MK Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Hendro Subagyo, keadaan banjir menimbulkan penyakit. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah yang hanyut terbawa air banjir, air got yang bersatu dengan air banjir yang menimbulkan bau yang tidak sedap ataupun
Suhendro Winarso

UU DESA DISAHKAN, PEMDA TUNGGU JUKNIS PEMERINTAH PUSAT

Setelah melalui pembahasan yang cukup alot, rancangan Undang-Undang Desa akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang di rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI, pada Rabu 18 Desember 2013. Meskipun telah disahkan, namun secara resmi Pemerintah Kabupaten Blitar belum mendapat petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi terkait dengan pelaksanaan UU desa tersebut. Demikian diungkapkan Menurut Kepala Bagian
Toha Mashuri

SATPOL PP TERTIBKAN ALAT PERAGA CALEG YANG TIDAK SESUAI ATURAN

Sesuai dengan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Blitar, saat ini masih banyak peserta pemilu baik parpol maupun caleg yang melakukan pemasangan alat peraga seperti spanduk, baliho maupun banner yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga Satpol PP Kabupaten Blitar secara terus-menerus melakukan penertiban alat peraga tersebut. Demikian diungkapkan Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Toha Mashuri. Menurut Toha,
logo

CURAH HUJAN TINGGI, PEMKAB. BLITAR WASPADAI VIRUS FLU BURUNG

Meski hingga kini tidak ada laporan yang masuk ke Dinas Peternakan tentang adanya kasus flu burung, namun Pemerintah Kabupaten Blitar tetap mewaspadai adanya penyebaran virus AI. Menurut keterangan Kabid Usaha Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, Winardi, Kabupaten Blitar merupakan daerah sentra peternakan unggas, sehingga meski tidak ada kasus, namun antisipasi penyebaran virus AI utamanya di
Kepala_Toha_Mashuri

TANPA IJIN, PENAMBANG PASIR MANUAL MASIH DAPAT BEROPERASI

Kendati Pemerintah Pusat belum menetapkan wilayah pertambangan untuk Pulau Jawa, yang kemudian disusul dengan Instruksi Menteri ESDM terkait larangan mengeluarkan ijin baru sebelum wilayah pertambangan ditetapkan, namun para penambang pasir manual tampaknya tetap dapat beroperasi meski tanpa mengantongi ijin. Mereka tidak perlu khawatir bakal terjaring razia Satpol PP. Seperti diungkapkan Kepala Satpol PP Kab. Blitar,
Supandi

HINGGA 2013, LUAS LAHAN KRITIS DI KAB. BLITAR CAPAI 6.000 HA

Hingga tahun 2013, tercatat masih terdapat 6.000 ha lebih lahan kritis di Kab. Blitar. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Blitar, Supandi. Menurut Supandi, mayoritas lahan kritis tersebut tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Blitar Selatan. Oleh karena itu Pemkab. Blitar terus melakukan upaya penghijauan, seperti pada tahun 2013 ini dimana dilakukan penanaman
Mahadin

MINIM DOKUMEN, PENDATAAN ASET DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN SULIT DILAKUKAN

Dinas Keuangan dan Pengelolaan Aset Kabupaten Blitar tengah melakukan pendataan aset Pemkab Blitar, namun pendataan pada beberapa aset sulit dilakukan. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Keuangan dan Pengelolaan Aset Kabupaten Blitar, Mahadin. Menurut Mahadin, dicontohkan seperti aset di Dinas Pendidikan yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat. Akibat minimnya dokumen aset yang disebabkan belum adanya serah terima
logo

DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN KAB. BLITAR TARGETKAN PERBAIKAN JALAN DESA SUMBERASRI NGLEGOK SELESAI AKHIR TAHUN INI

Perbaikan jalan merupakan prioritas Dinas Pekerjaan Umu Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar saat ini. Salah satunya adalah perbaikan jalan di Desa Sumberasri Nglegok. Perbaikan ini dilakukan menyusul kerusakan jalan di kawasan tersebut sangat parah, sehingga menganggu pengguna jalan dan memicu terjadinya kecelakaan. Untuk perbaikan tersebut, dalam APBD-P 2013 disetujui adanya penambahan anggaran untuk perbaikan
Suyanto

TIGA PERLINTASAN SEBIDANG DI KAB. BLITAR SEGERA DIPASANG TRAFFIC LIGHT

Setelah sebelumnya mengajukan pemasangan 5 unit trafic light di 5 titik perlintasan sebidang (jalan yang dilintasi KA), Pemerintah Provinsi jawa Timur akhirnya hanya menyetujui pemasangan untuk tiga titik perlintasan saja. Tiga titik tersebut antara lain Desa Bajang dan Desa Kendalrejo Kec. Talun, serta Dusun Cerme, Desa Cerme Kec. Sanankulon. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
sekda-ok

TAHUN 2014, BELANJA PEGAWAI KAB. BLITAR CAPAI 1,1 TRILIUN

Tahun 2014, jatah APBD Kab. Blitar masih didominasi oleh pos belanja pegawai yang nilainya naik dari APBD Tahun 2013. Sekretaris Daerah Kab. Blitar, Palal Ali Santoso mengungkapkan, tahun 2014 mendatang kekuatan APBD Kab. Blitar mencapai Rp 1,6 triliun. Dari jumlah tersebut pos belanja tidak langsung yang mayoritas dialokasikan untuk gaji pegawai masih mendominasi anggaran, yakni
pengukuhan pwri

TAHUN POLITIK, PWRI NETRAL

Tahun 2014 sering disebut tahun politik. Pasalnya pada tahun ini akan ada pesta demokrasi memilih wakil rakyat, presiden dan wakil presiden. Kendati demikian, Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) tetap netral, mandiri namun tetap menjunjung nilai demokrasi. Hal ini mengemuka saat Ketua PWRI Jawa Timur, Drs. H. Soedjito memberikan sambutan di acara Pengukuhan Komisi Daerah Lanjut
tasyakuran PILKADES

HASIL PILKADES SERENTAK, CERMIN DEMOKRASI DI KAB. BLITAR MATANG

Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa Serentak yang berlangsung 27 Oktober 2013 lalu berlangsung di Kabupaten Blitar lancar dan tertib. Ini terlihat dari antusiasnya masyarakat pemilih yang mencapai 80% mengunjungi bilik suara, menyalurkan hak pilihnya. Harapannya, pemilihan anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden 2014 juga bisa kondusif. Demikian sambutan Bupati Blitar, H. Herry Noegroho dalam
Totok Subihandono

MINGGU KE-4 BULAN JANUARI 2014, PENGUMUMAN KELULUSAN CPNS TENAGA HONORER K-2 SECARA RESMI AKAN DISAMPAIKAN

Setelah tidak ada kepastian akhrinya sesuai Surat Menpan RB No. R/572/M.PAN-RB/12/2013, pengumuman kelulusan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2) akan disampaikan pada Minggu ke-4 bulan Januari 2014. Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kab. Blitar, Totok Subihandono mengatakan, berdasarkan Surat Menpan RB tentang informasi penyampaian nilai TKD dan Pengumuman Kelulusan pelamar umum serta tenaga honorer K-2
pelantikan kades serentak

PELANTIKAN 154 KADES, BUPATI BLITAR: PEGANG ASTHA BRATA

Bupati Blitar, H. Herry Noegroho melantik 154 Kepala Desa terpilih masa jabatan 2013-2019 di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Jumat (13/12). Pelantikan itu sesuai SK Bupati Blitar No. 184/441/409.021/KPTS/2013 tanggal 12 Desember 2013. Acara pelantikan tersebut sebagai ujung proses panjang rangkaian pemilihan Kepala Desa serentak pada 27 Oktober 2013. Harapannya,  Kades yang baru saja dilantik dapat mengabdikan
logo

PELANTIKAN KADES, BUPATI BLITAR MINTA 154 KADES SECEPATNYA KONSOLIDASIKAN PROGRAM KERJA 5 TAHUN MENDATANG DENGAN PERANGKAT DAN BPD

Setelah Pemilihan Kepala Desa digelar secara serentak pada 27 Oktober 2013 lalu, sesuai dengan SK No. 188/441/409.012/KPTS/2013/, pada Jumat, 13 Desember 2013, 153 Kepala Desa resmi dilantik Bupati Blitar. Selain itu 1 Kepala Desa lain yakni Kepala Desa Sumber Arum Kec. Wates, juga ikut dilantik secara bersamaan. Bupati Blitar Herry, Noegroho ditemui usai melatik 154
Jembatan Trisula

TAHUN 2014, PEMKAB. BLITAR ANGGARKAN 2 MILYAR UNTUK PELEBARAN JEMBATAN DI KANIGORO

Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini terus melakukan perbaikan infrastruktur di pusat Ibu Kota Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro. Setelah melakukan pelebaran jalan di pusat ibu kota Kab. Blitar, tahun 2014 mendatang direncanakan akan dilakukan pelebaran jembatan. Demikian dii ungkapkan Kepala Dinas PU Binamarga dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, Harpiyanto Nugroho. Menurut Harpi, pada APBD 2014
Kepala_Capil_Eko_Budi_Winarso

PEMERINTAH KAB. BLITAR SIAP MENGGRATISKAN KEPENGURUSAN ADMINDUK

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar Eko Budi Winarso mengaku siap melaksanakan rencana pemerintah pusat yang akan menggratiskan biaya kepengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, KK maupun akte kelahiran. Namun konsekuensinya, pemerintah setiap tahun akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,5 miliar rupiah dari retribusi kepengurusan adminduk tersebut. Menurutnya, untuk biaya kepengurusan adminduk akan ditanggung oleh pemerintah
Suhendro Winarso

PEMKAB. BLITAR AKAN KAJI SE MENDAGRI TERKAIT PENUNDAAN PILKDES 2014

Terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang penundaan Pilkades 2014 mendatang, Pemkab. Blitar masih belum memastikan apakah bakal menunda pelaksanaan Pilkades ataukah tidak. Kepala Bagian Pemerintahan Kab. Blitar, Suhendro Winarso mengatakan, pemerintah masih perlu mengkaji terlebih dahulu isi dari Surat Edaran tersebut, dimana SE Mendagri menyebutkan agar penyelenggaraan Pilkades 2014 ditiadakan dan dilaksanakan pada 2015
logo

TERKENDALA USIA, 3.372 WARGA BUTA AKSARA DI KAB.BLITAR TAK TERTANGANI

Berdasarkan data di Dinas pendidikan Kabupaten Blitar, penanganan buta aksara telah dilakukan selama 2 tahun sejak tahun 2010 hingga tahun 2012. Jika pada tahun 2010 tercatat jumlah warga yang buta aksara sebanyak 23.722, setelah dilakukan penanganan pada tahun 2013, kini tinggal 3.372. Mayoritas warga Kabupaten Blitar yang sampai saat ini masih menyandang buta aksara karena
logo

SEHARI JELANG PELANTIKAN KADES, 2 KASUS SENGKETA PILKADES DI PN BLITAR TERUS BERJALAN

Jumat, 13 Desember 2013, Kades Terpilih dalam pilkades serentak 27 Oktober lalu akan dilantik oleh Bupati Blitar. Meski demikian, proses sidang 2 perkara sengketa pilkades terus berjalan di PN Blitar. Demikian diungkapkan Staf Bagian Humas PN Blitar, Aviv. Menurut Aviv, untuk perkara Desa Jugo Kec. Kesamben yang digugat karena perolehan selisih 2 suara, saat ini