Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan WR. Supratman No.13 c Telp ( 0342 ) 806135 Fax. 808478

Email : [email protected]

 

Kepala Badan : ACHMAD LAZIM, SE.MM.
Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I / IVb
NIP. : 19600805 190903 1 013
Alamat Rumah :  Ds. Doko Kec. Doko Kab. Blitar

 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

  • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta tugas pembantuan.
  • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, terdiri atas :
  1. Kepala Badan
  2. Sekretariat, membawahi :
  3. Sub Bagian Penyusunan Program;
  4. Sub Bagian Keuangan;
  5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  6. Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian, membawahi :
  7. Sub Bidang Kesejahteraan;
  8. Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
  9. Sub Bidang Fasilitasi ASN.
  10. Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pemberhentian, membawahi :
  11. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
  12. Sub Bidang Pembinaan ASN;
  13. Sub Bidang Pengangkatan dan Pensiun.
  14. Bidang Pengembangan Aparatur, membawahi:
  15. Sub Bidang Diklat Penjenjangan;
  16. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional;
  17. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi.
  18. Bidang Mutasi, membawahi :
  19. Sub Bidang Kepangkatan Struktural;
  20. Sub Bidang Kepangkatan Fungsional;
  21. Sub Bidang Penataan dan Penempatan.
  22. UPTB;
  23. Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  • Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Badan

  • Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta tugas pembantuan.
  • Kepala Badan dalam melaksanakan tugas. menyelenggarakan fungsi :
  1. menetapkan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. menetapkan kebijakan dalam rangka penyusunan program serta petunjuk teknis dalam bidang kepegawaian;
  3. menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
  4. menetapkan kebjakan dalam rangka penataan dalam jabatan, pengembangan karier dan pemindahan aparatur sipil negara;
  5. menetapkan kebijakan dalam rangka pengelolan kenaikan pangkat struktural dan jabatan fungsional pegawai negeri sipil;
  6. menetapkan kebijakan dalam  rangka pengadaan, pembinaan dan pemberhentian aparatur sipil negara;
  7. menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan fasilitasi aparatur sipil negara; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat

  • Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggaraan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di Lingkungan Badan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
  1. merumuskan rencana kegiatan dan program kerja badan;
  2. mengevaluasi dan memantau hasil kerja badan;
  3. mengkoordinasi penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja badan;
  4. mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang pada badan;
  5. mengkoordinasi pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
  6. mengkoordinasi pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada badan;
  7. mengkoordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
  8. mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
  9. mengkoordinasi pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
  10. mengkoordinasi pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit organisasi dilingkungan badan; dan
  11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bagian Penyusunan Program

  • Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
    1. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja badan dengan unit terkait;
    2. menghimpun, mengolah, meneliti dan mengkaji data guna penyusunan Rencana Program Kerja Badan;
    3. merencanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja badan;
    4. menginvetarisasi permasalahan dan solusi serta data yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja badan guna penyusunan pelaporan;
    5. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Kinerja Badan (LKJIP);
    6. menyusun bahan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati bidang Kepegawaian;
    7. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) bidang Kepegawaian; dan
    8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan

  • Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  1. menyusun penghimpunan data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan badan;
  2. menyusun pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
  3. melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
  4. melaksanakan pengujian, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan perintah pembayaran;
  5. melaksanakan penatausahan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor;
  6. menyusun kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan;
  7. melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan serta dokumen pendukung;
  8. melaksanakan penatausahaan data dan implementasi system informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh S

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi  dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
    1. menyusun rencana kegiatan pada awal tahun anggaran ketatausahaan Badan;
    2. melaksanakan tugas administrasi kepegawaian lingkungan Badan;
    3. melaksanakan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan;
    4. melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
    5. menyusun program dan rencana kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan;
    6. menyusun rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan badan;
    7. melaksanakan penertiban, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya;
    8. menyusun laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor; dan
    9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh S

 

Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian

  • Kepala Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan, informasi kepegawaian dan fasilitasi ASN.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi :
  1. merumuskan rencana kerja bidang kesejahteraan dan informasi kepegawaian;
  2. merumuskan rencana kerja program perencanaan sistem pengelolaan data dan sistem informasi kepegawaian;
  3. merumuskan rencana kerja dan program dalam rangka peningkatan kesejahteraan ASN;
  4. melaksanakan administrasi fasilitasi kepegawaian meliputi laporan Pajak-Pajak Pribadi, pemberian penghargaan dan tanda jasa, jaminan perlindungan, pengelolaan sistem kehadiran dan sistem pelaporan absensi ASN dan tugas tugas kesekretariatan Korps ASN;
  5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dalam bidang kesejahteraan dan informasi kepegawaian; dan
  6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Sub Bidang Kesejahteraan

  • Kepala Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan;
  2. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ASN;
  3. memproses usul pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN;
  4. mengelola sistem kehadiran dan sistem pelaporan absensi ASN;
  5. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Kesejahteraan; dan
  6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Informasi Kepegawaian

  • Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi kepegawaian.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
  2. menginvetarisasi dan pemutakhiran data kepegawaian;
  3. menyusun progam dan perencanaan sistem pengelolaan data dan sistem informasi kepegawaian;
  4. menganalisis, mengolah dan memelihara data kepegawaian;
  5. menyusun, mengolah dan menyajikan data Informasi kepegawaian;
  6. menyusun produk data kepegawaian;
  7. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Informasi Kepegawaian; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

Sub Bidang Fasilitasi ASN

  • Kepala Sub Bidang Fasilitasi ASN mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi ASN.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Fasilitasi ASN mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Fasilitasi ASN;
  2. memproses Administrasi laporan Pajak-Pajak Pribadi ASN;
  3. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Korps ASN;
  4. menyusun data dan melakukan fasilitasi jaminan perlindungan ASN;
  5. melaksanakan fasilitasi kreasi dan inovasi kepegawaian;
  6. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Fasilitasi ASN; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pemberhentian

  • Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pemberhentian mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang formasi, pengadaan, pembinaan pegawai, pengangkatan dan pensiun.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pemberhentian mempunyai fungsi :
  1. merumuskan rencana kerja bidang pengadaan, pembinaan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
  2. mengkoordinasikan pelaksanaan dan mensosialisasikan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
  3. merumuskan dan melaksanakan Orientasi Aparatur Sipil Negara;
  4. mengkoordinasikan pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
  5. mengkoordinasikan sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara;
  6. mengkoordinasikan sosialisasi pelayanan administrasi perijinan Aparatur Sipil Negara;
  7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dalam bidang pengadaan, pembinaan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara; dan
  8. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan

  • Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang formasi dan pengadaan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana kerja Subbid Formasi dan Pengadaan;
  2. menyusun formasi/Bezeting ASN;
  3. merencanakan usul formasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
  4. merencanakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara;
  5. merencanakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara formasi dari Pendidikan Ikatan Dinas;
  6. merencanakan kegiatan orientasi bagi Calon Aparatur Sipil Negara;
  7. merancang dan melaksanakan kegiatan sumpah Aparatur Sipil Negara;
  8. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Subbid Formasi dan pengadaan; dan
  9. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

Sub Bidang Pembinaan ASN

  • Kepala Sub Bidang Pembinaan ASN mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ASN.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pembinaan ASN mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana kerja pembinaan Aparatur Sipil Negara;
  2. memproses administrasi perijinan Aparatur Sipil Negara;
  3. memproses keputusan penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara;
  4. merencanakan pengusulan Karis, Karsu, Karpeg, Kartu Taspen dan Bapertarum;
  5. menyusun bahan evaluasi Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara;
  6. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Subbid Pembinaan ASN; dan
  7. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pengangkatan dan Pensiun

  • Kepala Sub Bidang Pengangkatan dan Pensiun mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pengangkatan dan pensiun.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pengangkatan dan Pensiun mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana kerja Pengangkatan dan Pensiun;
  2. merencanakan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara;
  3. memproses usul pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara;
  4. memproses Keputusan tentang Usia Bebas Tugas;
  5. memproses Keputusan tentang Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun Atas Permintaan Sendiri Aparatur Sipil Negara;
  6. merancang dan melakukan kegiatan Orientasi Persiapan Pensiun Aparatur Sipil Negara;
  7. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Subbid pengangkatan dan pemberhentian; dan
  8. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

Bidang Pengembangan Aparatur

  • Kepala Bidang Pengembangan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pendidikan dan pelatihan penjenjangan, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional serta pengembangan kompetensi.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur mempunyai fungsi :
  1. merumuskan rencana program pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan peningkatan kualifikasi pendidikan;
  2. merumuskan rencana program pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
  3. merumuskan rencana program pengembangan kompetensi dan sertifikasi;
  4. mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan peningkatan kualifikasi pendidikan;
  5. mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
  6. mengembangkan dan melaksanakan program pengembangan kompetensi dan sertifikasi
  7. mengkoordinasikan analisis kebutuhan program pendidikan dan pelatihan;
  8. mengkoordinasikan dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan;
  9. memonitori dan mengevaluasi program;
  10. merumuskan laporan hasil pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan; dan
  11. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Diklat Penjenjangan

  • Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang diklat penjenjangan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  2. menyusun rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
  3. menyusun rencana pelaksanaan izin belajar dan tugas belajar;
  4. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  5. melaksanakan kegiatan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan pra jabatan;
  6. memproses pengajuan izin belajar dan tugas belajar;
  7. melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan kediklatan dan pendidikan formal;
  8. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  9. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan; dan
  10. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

  • Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang diklat teknis dan fungsional.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
  2. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
  3. melaksanakan kegiatan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
  4. menyusun bahan koordinasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
  5. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
  6. menyusun bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  7. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional; dan
  8. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi

  • Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi dan sertifikasi.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi kompetensi dan sertifikasi, bimbingan teknis (Bimtek), Seminar, Workshop, Lokakarya dan kegiatan lain bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
  2. memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial, sosio kultural dan pemerintahan;
  3. menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi dan sertifikasi;
  4. melaksanakan kegiatan uji kompetensi;
  5. menganalisis metode yang akan digunakan dalam pengembangan kompetensi aparatur;
  6. menyusun bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  7. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang pengembangan kompetensi dan sertifikasi; dan
  8. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

Bidang Mutasi

  • Kepala Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kepangkatan struktural, kepangkatan fungsional, penataan dan penempatan pegawai.
  • Untuk melaksanakan, Kepala Bidang Mutasi mempunyai fungsi :
  1. merumuskan rencana kerja bidang mutasi;
  2. mengkoordinasikan inventarisasi formasi jabatan struktural dan fungsional;
  3. merumuskan kebijakan dan rencana kerja pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
  4. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pengembangan karier PNS meliputi kenaikan pangkat struktural dan fungsional, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah pemindahan antar instansi dan antar daerah dan peninjauan masa kerja;
  5. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi perhitungan angka kredit jabatan fungsional;
  6. mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan dalam Bidang Mutasi; dan
  7. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Kepangkatan Struktural

  • Kepala Sub Bidang Kepangkatan Struktural mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang kepangkatan struktural.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Kepangkatan Struktural mempunyai fungsi :
  1. menyusun Rencana kerja sub bidang kepangkatan struktural;
  2. memproses dan mengerjakan usul kenaikan pangkat struktural dan Fungsional Umum;
  3. memproses surat keputusan kenaikan pangkat struktural dan Fungsional Umum;
  4. memproses surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum;
  5. memproses usulan peninjauan masa kerja bagi PNS;
  6. melakukan rekapitulasi laporan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil;
  7. menyusun bahan dan memproses ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah bagi pegawai negeri sipil;
  8. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Kepangkatan Struktural; dan
  9. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Kepangkatan Fungsional

  • Kepala Sub Bidang Kepangkatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang kepangkatan fungsional.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Kepangkatan Fungsional mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana kerja Sub Bidang Kepangkatan Fungsional tertentu;
  2. memproses dan mengerjakan usul kenaikan kepangkatan fungsional tertentu;
  3. memproses surat keputusan kenaikan dalam jabatan fungsional tertentu;
  4. memproses surat keputusan pembebasan dan pengangkatan kembali dari jabatan fungsional tertentu;
  5. memverifikasi perhitungan angka kredit jabatan fungsional;
  6. memproses surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu;
  7. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Kepangkatan Fungsional; dan
  8. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Penataan dan Penempatan

  • Kepala Sub Bidang Penataan dan Penempatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang Penataan dan Penempatan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Kepangkatan Fungsional mempunyai fungsi :
    1. menyusun rencana kerja Sub Bidang Penataan dan Penempatan;
    2. memproses usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
    3. menyusun Surat Keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
    4. melaksanakan pemrosesan mutasi ASN di lingkungan pemerintah daerah;
    5. melaksanakan pemrosesan mutasi antar daerah;
    6. melaksanakan pemrosesan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
    7. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Penataan dan Penempatan; dan
    8. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

 

UNIT PELAKSANA TEKNIS

  • UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.
  • UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

 

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  • Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
  • Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

TATA KERJA

  • Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organnisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
  • Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
  • Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  • Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu
  • Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
  • Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.