Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Hos. Cokroaminoto No. 12 Blitar Telepon (0342) 801053 Fax. (0342) 807718

Web. Mail : dppkb-p3a@blitarkab.go.id

Nama Kepala : Drs. WAHID ROSIDI, MM.
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IVc
NIP. : 19600721 198503 1 011
Alamat Rumah :

 

 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

  • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan.
  • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Susunan Organisasi Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri atas:
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, membawahi :
  3. Sub Bagian Penyusunan Program;
  4. Sub Bagian Keuangan;
  5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  6. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Advokasi Kependudukan, membawahi:
  7. Seksi Pengendalian Penduduk;
  8. Seksi Analisa Data dan Informasi Kependudukan;
  9. Seksi Advokasi Kependudukan.
  10. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
  11. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Dan Remaja;
  12. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
  13. Seksi Pembinaan Institusi Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera.
  14. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:
  15. Seksi Perlindungan Perempuan;
  16. Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak (PTKA);
  17. Seksi Perlindungan anak dari kekerasan dan Eksploitasi.
  18. Bidang Pengarus Utamaan Gender & Pengarus Utamaan Hak Anak, membawahi :
  19. Seksi Pengarus Utamaan Gender (PUG);
  20. Seksi Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA);
  21. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
  22. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  23. Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  • Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas

  • Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan.
  • Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
  1. menetapkan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Kependudukan, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  2. mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Kependudukan, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  3. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Kependudukan, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  4. mengkoordinasi pelaksanaan dibidang pengendalian penduduk, advokasi kependudukan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  5. mengkoordinasikan pembinaan penyelenggaraan dibidang pengendalian penduduk, advokasi kependudukan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  6. memimpin pembinaan UPTD;
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, advokasi kependudukan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  8. memvalidasi dan menetapkan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
  9. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

  • Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  • Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
  1. memverifikasi rumusan kebijakan operasional tugas administrasi kepegawaian, umum, keuangan, penyusunan program, informasi dan kehumasan di lingkungan Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  2. mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, umum, keuangan, penyusunan program, informasi dan kehumasan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian, umum, keuangan, penyusunan program, informasi dan kehumasan di lingkungan Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  4. memimpin pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  5. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Penyusunan Program

  • Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, standar operasional tentang perencanaan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  2. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. menyiapkan, mengkaji, dan menganalisa bahan kerjasama dengan lintas program, lintas sektor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi swasta lainnya terkait perencanaan dan penganggaran bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan;
  4. menyiapkan, mengkaji, dan menganalisa bahan kerjasama dan penyusunan Standar Pelayanan Minimal bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  5. menyiapkan bahan dan mengkaji ulang konsep pengelolaan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. melaksanakan sosialisasi dan mengkaji ulang konsep kebijakan perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan kesehatan kepada Pengelola Program dan UPTD;
  7. menyiapkan bahan penelaahan terhadap usulan perencanaan program dikaitkan dengan rencana kinerja kepada Pengelola Program dan UPTD;
  8. menyiapkan bahan penyusunan pedoman evaluasi dan pelaporan pembangunan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  9. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kinerja bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan lintas program serta UPTD;
  10. merancang dan mengembangkan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran dan kinerja kepada Pengelola Program dan UPTD; dan
  11. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan

  • Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
  1. mengelola keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  2. menyiapkan dan menentukan bahan pengelolaan tata laksana perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi;
  3. menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi;
  4. menyiapkan dan menganalisa bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
  5. melaksanakan verifikasi proses pertanggung jawaban keuangan;
  6. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  7. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretari

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tatalaksana hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  1. membuat konsep dan merancang penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
  2. melaksanakan tata usaha kepegawaian;
  3. melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan dan perlengkapan;
  4. melaksanakan tugas di bidang keprotokolan;
  5. menyiapkan, menganalisa, dan menentukan bahan rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi Pegawai, Daftar Urutan Kepegawaian, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  6. mengelola administrasi asset dinas dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris dan aset daerah;
  7. menyiapkan dan menganalisa bahan pengelolaan informasi, dokumentasi dan kehumasan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  8. menyiapkan, memverifikasi, dan menentukan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan penatausahaan Barang Milik Negara;
  9. merancang pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengembangan organisasi dan tatalaksana;
  10. menganalisa dan menentukan bahan penyusunan produk hukum di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  11. mengelola pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pengendalian Penduduk Dan Advokasi Kependudukan

  • Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Advokasi Kependudukan mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan sebagian urusan Pengendalian Penduduk dan Advokasi Kependudukan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Kependudukan mempunyai fungsi :
  1. memverifikasi bahan kebijakan daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Kependudukan;
  2. memverifikasi norma, standar, prosedur dan Kriteria Pengendalian Kependudukan dan Advokasi Kependudukan;
  3. mengkoordinasikan kebijakan daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  4. mengkoordinasikan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
  5. memverifikasi rencana kebijakan dan strategi operasional bidang pengendalian penduduk dan advokasi kependudukan;
  6. mengkoordinasikan program pengendalian penduduk dan advokasi kependudukan;
  7. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian penduduk dan advokasi kependudukan;
  8. mengkoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
  9. melaksanakan koordinasi dengan institusi lain dalam menjalankan tugas; dan
  10. mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Pengendalian Penduduk

  • Kepala Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas menyusun perumusan dan membuat konsep kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk;
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
  1. menyusun konsep dan sinkronisasi kebijakan daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  2. mengkaji ulang dan mengembangkan konsep kebijakan daerah program pengendalian penduduk;
  3. merancang pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
  4. menyusun dan merancang pemantauan dan evaluasi program pengendalian penduduk (DALDUK);
  5. menyusun rencana dan menentukan bimbingan teknis dan fasilitasi program pengendalian penduduk;
  6. menyusun dan menentukan rencana dalam pelaksanaan tugas; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Analisa Data dan Informasi Kependudukan

  • Kepala Seksi Analisa Data dan Informasi Kependudukan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Analisa Data dan Informasi Kependudukan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Analisa Data dan Informasi Kependudukan mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan untuk perencanaan pendataan keluarga;
  2. melaksanakan pendataan keluarga;
  3. melaksanakan analisis data keluarga dan informasi program Kependudukan, KB, serta Pembangunan Kelurga (KKB-PK);
  4. menyajikan data keluarga dan informasi program KKB-PK;
  5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pendataan keluarga dan program KKB-PK;
  6. menyusun dan menentukan rencana dengan Bidang dan Dinas terkait dalam melaksanakan Analisa Data dan Informasi KKB-PK; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Advokasi Kependudukan

  • Kepala Seksi Advokasi Kependudukan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi Kependudukan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Advokasi Kependudukan mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan bahan untuk menyusun konsep kebijakan dan pelaksanaan program advokasi kependudukan, KB dan Pemberdayaan keluarga;
  2. menyusun dan menentukan rencana dengan berbagai media untuk promosi program kependudukan dan KKB-PK;
  3. melaksanakan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah program advokasi kependudukan KKB-PK;
  4. melaksanakan KIE KKB-PK;
  5. merencanakan pemantauan dan evaluasi program advokasi kependudukan KKB-PK;
  6. menyusun dan menentukan rencana lintas program maupun lintas sektor terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Keluarga Berencana

  • Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta Remaja;
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
  1. memverifikasi perumusan kebijakan Teknis Daerah di Bidang Keluarga Berencana;
  2. mengkoordinasi pelaksanaan Kebijakan Teknis Daerah di Bidang keluarga Berencana;
  3. mengkoordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Norma Standar prosedur dan Kriteria di Bidang Keluarga Berencana;
  4. mengkoordinasi pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi;
  5. mengkoordinasi pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten Blitar;
  6. mengkoordinasi pelaksanaan Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja serta Lansia;
  7. mengkoordinasi pelaksanaan Pembinaan Kesertaan ber KB, Pembinaan Institusi KB & Pembinaan Institusi Keluarga Sejahtera;
  8. mengkoordinasi pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi di Bidang Keluarga Berencana;
  9. mengkoordinasikan Pemberian Bimbingan Teknis dan Fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana;
  10. memimpin pelaksanaan Koordinasi dengan Dinas terkait dalam pelaksanaan tugasnya; dan
  11. mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja

  • Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja;
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana dan menentukan Program Ketahanan Keluarga dan Remaja;
  2. melakukan upaya terwujudnya keterpaduan Program Ketahanan Keluarga dan Remaja;
  3. melaksanakan sinkronisasi Program Ketahanan Keluarga dan Remaja serta Lansia;
  4. meningkatkan bimbingan teknis Program Ketahanan Keluarga dan Remaja;
  5. melaksanakan Pembinaan BKR, BKL, GENRE, PIK REMAJA;
  6. melaksanakan Lomba BKL, BLK (Bina Lingkungan Keluarga), Duta Genre, PIK Remaja;
  7. melaksanakan evaluasi dan monitoring Program Ketahanan Keluarga dan remaja; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kepala Bidang.

 

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

  • Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
  • Untuk melaksanakan  tugas , Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
  1. menyusun rencana Program dan Anggaran serta kebijakan Teknis Jaminan Pelayanan KB;
  2. melakukan upaya terwujudnya Ketersediaan Alat Kontrasepsi dan pendistribusiannya;
  3. melaksanakan keterpaduan sinkronisasi pengembangan Program KB melalui Jaminan Pelayanan KB baik Pemerintah maupun Swasta;
  4. melakukan upaya pengayoman bagi seluruh Peserta KB;
  5. memanfaatkan kegiatan Momentum untuk Pelayanan KB;
  6. menyusun rencana dengan institusi pelayanan KB Pemerintah maupun Swasta dalam rangka memperluas jaringan Pelayanan KB;
  7. menentukan dan menyusun rencana dengan Dinas dan Organisasi Profesi terkait;
  8. melakukan Evaluasi dan Monitoring serta pelaporan hasil kegiatan Pelayanan KB; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Bidang Keluarga B

Seksi Pembinaan Institusi KB dan KS

  • Kepala Seksi Pembinaan Institusi KB dan KS mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Institusi KB dan KS;
  • Untuk melaksanakan  tugas , Kepala Seksi Pembinaan Institusi KB dan KS mempunyai fungsi :
  1. menyusun rencana kerja dan anggaran serta kebijakan teknis dalam pembinaan Institusi Keluarga Berencana dan  Keluarga Sejahtera ;
  2. melakukan upaya terwujudnya Pembinaan Institusi KB dan KS;
  3. melaksanakan keterpaduan pengembangan Program KB dan KS melalui institusi KB dan KS di Kelompok Kegiatan (POKTAN);
  4. menentukan dan menyusun rencana dengan Dinas terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Institusi KB dan KS;
  5. menyusun rencana pelaksanaan Lomba Institusi KB dan KS;
  6. menyusun rencana pelaksanaan bimbingan Teknis bagi kelompok KB dan KS;
  7. menyusun rencana pelaksanaan evaluasi dan monitoring serta pelaporan kegiatan pembinaan Institusi KB dan KS;
  8. melaksanakan pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP); dan
  9. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

  • Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta kooordinasi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk di dalamnya perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
  1. mengkoordinasi pelaksanaan Norma, Standart, Prosedur dan Kreteria (NSPK) di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
  2. memverifikasi perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
  3. mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi dan kegiatan jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
  4. memverifikasi bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan progam Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
  5. memimpin pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
  6. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban kekerasan, eksploitasi dan trafficking terhadap Perempuan dan Anak (PPA) atau P2TP2A;
  7. memimpin pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  8. mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala D

Seksi Perlindungan Perempuan

  • Kepala Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu dibidang Perlindungan Perempuan;
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan dan menganalisa bahan penyusunan pedoman dan kebijaksanaan dalam rangka Perlindungan Perempuan;
  2. menyiapkan dan mengkaji bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang Perlindungan Perempuan;
  3. menyiapkan dan menganalisa bahan upaya Perlindungan Perempuan;
  4. menyiapkan dan menentukan bahan fasilitas Perlindungan Perempuan;
  5. melaksanakan fasilitasi kasus-kasus tindak kekerasan Perempuan;
  6. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan rujukan bila terjadi kasus Kekerasan Perempuan;
  7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan Perempuan; dan
  8. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak

  • Kepala Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu dibidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
  2. menyiapkan dan menentukan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerja sama di Bidang Tumbuh Kembang Anak dan BKB;
  3. menyiapkan dan menganalisa bahan upaya Perlindungan Anak;
  4. merencanakan dan menentukan bahan fasilitas Perlidungan dan Tumbuh Kembang Anak dan Bina Keluarga Balita;
  5. menentukan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bidang tumbung kembang anak melalui bina keluarga balita;
  6. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak termasuk didalamnya tentang pelaksanaan taman posyandu;
  7. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan Lomba Tumbuh Kembang Anak dan BKB; dan
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi

  • Kepala Seksi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi;
  • Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi mempunyai fungsi :
  1. menyiapkan dan menganalisa bahan penyusunan pedoman dan Kebijakan dalam rangka Perlindungan Kekerasan dan Eksploitasi Anak;
  2. menyiapkan dan menentukan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang Perlindungan Kekerasan dan Eksploitasi Anak;
  3. menyiapkan dan menentukan bahan upaya perlindungan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak yang diperdagangkan;
  4. menyusun rencana dan menentukan bahan upaya perlindungan anak korban kekerasan meliputi : kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual;
  5. menyusun rencana dan menentukan bahan fasilitas perlindungan anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan Kekerasan dan Eksploitasi Anak; dan
  7. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA)

  • Kepala Bidang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan di Bidang Pengarus Utamaan Gender (PUG), Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) dan Pemberdayaan Perempuan (PP).
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) mempunyai fungsi :
  1. memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) dan Pemberdayaan Perempuan;
  2. mengkoordinasi pelaksanaan Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NPSK) di bidang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) dan Pemberdayaan Perempuan;
  3. mengkoordinasi dan memverifikasi penyedia parameter Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) dan Pemberdayaan Perempuan;
  4. mengkoordinasi pelaksanaan Kelembagaan PUG dan PUHA pada Lembaga Pemerintah;
  5. mengkoordinasi pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten;
  6. memimpin pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) dan Pemberdayaan Perempuan;
  7. memverifikasi bahan pedoman teknis dan program Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) dan Pemberdayaan Perempuan;
  8. memimpin pelaksanaan pengembangan informasi dan edukasi tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) dan Pemberdayaan Perempuan;
  9. mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi jejaring Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) dan Pemberdayaan Perempuan;
  10. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) dan Pemberdayaan Perempuan; dan
  11. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Pengarus Utamaan Gender

  • Kepala Seksi Pengarus Utamaan Gender mempunyai tugas mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengarus Utamaan Gender.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengarus Utamaan Gender mempunyai fungsi :
  1. membuat konsep dan menganalisa bahan kebijakan teknis di bidang Pengarus Utamaan Gender;
  2. menyusun rencana pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang Pengarus Utamaan Gender;
  3. melaksanakan pemetaan di bidang Pengarus Utamaan Gender;
  4. menyusun rencana dan menentukan penyiapan pedoman teknis dan program Pengarus Utamaan Gender;
  5. melaksanakan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pengarus Utamaan Gender;
  6. merencanakan dan menentukan fasilitasi jejaring PUG;
  7. merencanakan dan menentukan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengarus Utamaan Gender; dan
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengarus Utamaan Hak Anak

  • Kepala Seksi Pengarus Utamaan Hak Anak mempunyai tugas mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengarus Utamaan Hak Anak
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengarus Utamaan Hak Anak mempunyai fungsi :
  1. membuat konsep dan menganalisa bahan kebijakan teknis di Bidang Pengarus Utamaan Hak Anak;
  2. menyusun rencana pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang Pengarus Utamaan Hak Anak;
  3. menyusun rencana dan menentukan penyiapan pedoman teknis dan program Pengarus Utamaan Hak Anak;
  4. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  5. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pengarus Utamaan Hak Anak;
  6. melaksanakan fasilitas jejaring Pengarus Utamaan Hak Anak;
  7. mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak;
  8. menyusun rencana dan menentukan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengarus Utamaan Hak Anak;
  9. merencanakan dan menentukan lomba Kabupaten Layak Anak (KLA); dan
  10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pemberdayaan Perempuan

  • Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
  1. membuat konsep dan menganalisa bahan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan;
  2. menyusun rencana pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang Pemberdayaan Perempuan;
  3. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan program kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan;
  4. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Serta Perempuan di bidang Perempuan;
  5. menyusun rencana dan menentukan pelaksanan fasilitas jejaring Pemberdayaan Perempuan;
  6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan;
  7. melaksanakan Pameran dan Gelar Produk Perempuan (UPPKS, P2WKSS, dan P3EL);
  8. melaksanakan Kegiatan operasional Rumah Aman; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  • Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
  • Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

  • UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
  • UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

 

TATA KERJA

  • Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
  • Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
  • Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  • Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
  • Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
  • Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

  • Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.