Pelayanan Rekomendasi Pendirian Warnet

PELAYANAN REKOMENDASI PENDIRIAN WARNET

1. Persyaratan Pelayanan
   1. Mengisi blangko pemohonan yang berisi :

Data pemohon:

• Nama Pemohon;
• No. KTP;
• Alamat Pemohon;
• No. Telepon/Hp.;

Data warnet:

• Nama warnet;
• Alamat Warnet;
• No. Telepon;
• Jumlah Sarana/Komputer
• Foto copy KTP pemohon;
• Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa/Kelurahan dan diketahui Camat setempat;
• Pas foto berwarna pemilik pemohon ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

2. Biaya Pelayanan

Biaya pelayanan pelayanan rekomendasi pendirian warnet  adalah tidak dipungut biaya / gratis

3. Waktu Pelayanan

1. Pelayanan pengajuan rekomendasi pendirian warnet setiap hari kerja (hari Senin – Jumat)
2. Waktu survey ke lapangan untuk memastikan kebenaran data pengajuan juga di lakukan pada saat hari kerja.

4. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Pendirian Warnet

                Penjelasan mekanisme prosedur pelayanan rekomendasi pendirian warnet adalah sebagai berikut

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan ijin usaha warnet; 
2. Apabila dokumen tidak lengkap, maka pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen dan proses perijinan warnet belum dapat dilanjutkan;
3. Apabila dokumen telah lengkap, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika akan melakukan survey ke warnet bersangkutan untuk melakukan verifikasi permohonan, dan memperoleh data-data pendukung lainnya, misalkan jenis koneksi yang digunakan, segmen pengguna warnet, dll.
4. Selanjutnya dibuat berita acara survey yang ditandatangani petugas survey dan pemilik warnet;
5. Sesuai dengan hasil berita acara survey, Dinas  Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menerbitkan Surat Ijin Usaha Warnet;
6. Pemohon dapat mengambil Surat Ijin Usaha Warnet dengan jadwal penyelesaian 5 (lima) hari, sejak persyaratan dinyatakan lengkap.

Diterbitkan oleh: Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan informasi yang seimbang kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.