Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. S. Supriadi No. 86 Pos Box 24 Telp. (0342) 808897 Kode Pos 66132 – Blitar

Email : [email protected]

 

Kepala Dinas : Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. : 19601127 199202 1 001.

 

 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

  • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan tugas pembantuan.
  • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas:
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, membawahi :
  3. Sub Bagian Penyusunan Program ;
  4. Sub Bagian Keuangan
  5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  6. Bidang Perumahan, membawahi:
  7. Seksi Pengembangan Perumahan;
  8. Seksi Perumahan Formal;
  9. Seksi Perumahan Swadaya.
  10. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi :
  11. Seksi Air Bersih;
  12. Seksi Air Limbah Domestik;
  13. Seksi Pengelolaan Drainase Lingkungan.
  14. Bidang Prasarana dan Pengembangan Kawasan  Permukiman, membawahi :
  15. Seksi Jalan Lingkungan Permukiman;
  16. Seksi Penanganan Kawasan Kumuh;
  17. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
  18. Bidang Pertanahan, membawahi :
  19. Seksi Sengketa dan Ganti Rugi;
  20. Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan;
  21. Seksi Pengadaan dan Penetapan.
  22. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  23. Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  • Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas

  • Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman urusan pemerintahan bidang Pertanahan serta tugas pembantuan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  1. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, kebijakan teknis operasional dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
  2. memimpin pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas yang meliputi kesekretariatan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, unit pelaksana teknis dinas serta kelompok jabatan fungsional;
  3. mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana dinas;
  4. memimpin penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas;
  5. mengkoordinasikan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

  • Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
  1. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas serta pelaporan pelaksanaannya;
  2. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan rumah tangga dinas;
  3. mengkordinasikan penyusunan rencana anggaran belanja dinas dan rencana kebutuhan barang;
  4. mengkordinasikan penyiapan bahan koordinasi dengan dinas, instansi dan unsur masyarakat;
  5. memimpin pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas;
  6. mengevaluasi dan memantau hasil program kerja dinas;
  7. mengkoordinasikan dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja dinas;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang pada dinas;
  9. memimpin pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan dan keprotokolan;
  10. memimpin pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
  11. memimpin pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
  12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  1. melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan, pengiriman dan tata kearsipan, mengolah data administrasi kepegawaian;
  2. menyusun rencana kebutuhan barang, mengurus administrasi barang, memelihara data administrasi kepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan barang serta inventarisasi dinas;
  3. menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan menyempurnakan organisasi dan tata laksana serta keamanan kantor dinas;
  4. menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan;
  5. menyelenggarakan tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
  6. menyusun laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor;
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan

  • Kepala Sub Bagian Keuangan  mempunyai tugas membantu Sekretaris  dalam administrasi keuangan dan pengelolaan anggaran  di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  •  Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi  :
  1. melaksanakan penghimpunan data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan dinas;
  2. melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
  3. melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
  4. melaksanakan pengujian, penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor;
  5. menyusun kebutuhan operasioanal, verifikasi data dan dokumen keuangan serta pelaporan keuangan;
  6. melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan serta dokumen pendukung;
  7. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya;
  8. melaksanakan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran;
  9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program

  • Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai Tugas  membantu Sekretaris  mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
  1. mengumpulkan bahan dan menganalisa data guna penyusunan rencana kegatan dan program kerja dinas;
  2. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan tugas dinas;
  3. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi, pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegaiatan, proyek dan program kerja;
  4. menghimpun dan penganalisaaan data guna penyajian informasi tentang program kerja dan kegiatan dinas;
  5. menghimpun, menganalisa dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas;
  6. mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan memelihara data sebagai dokumentasi dinas;
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretaris.

Bidang Perumahan

  • Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam lingkup bidang Perumahan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi :
  1. mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
  2. memverifikasi perencanaan strategis bidang perumahan;
  3. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang perumahan;
  4. memimpin pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perumahan;
  5. memimpin pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan;
  6. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang perumahan;
  7. memverifikasi penetapan kebijakan, strategi, dan program di bidang perumahan;
  8. memimpin penyusunan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) bidang perumahan;
  9. memimpin pemberian Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
  10. memimpin pelaksanaan fasilitasi teknis bidang perumahan ;
  11. memimpin pemberdayaan pelaku bidang perumahan;
  12. mengkoordinasikan pemberian dan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
  13. memimpin menyelenggarakan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
  14. memimpin fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi;
  15. memimpin fasilitasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
  16. mengevaluasi penyelenggaraan bidang perumahan
  17. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Dinas.

Seksi Pengembangan Perumahan

  • Kepala Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai Tugas  membantu Kepala Bidang Perumahan  dalam pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan perumahan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi :
    1. menyusun data base perumahan
    2. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan di daerah;
    3. melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan;
    4. memberikan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;
    5. memberikan rekomendasi teknis penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
    6. menyusun kebijakan daerah tentang sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana dan utilitas umum PSU; dan
    7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Seksi Perumahan Formal

  • Kepala Seksi Perumahan Formal mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perumahan  dalam pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Formal   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Seksi Perumahan Formal mempunyai fungsi :
    1. menyusun data base perumahan formal yang ada di daerah;
    2. menyusun pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan;
    3. melaksanakan fasilitasi percepatan pembangunan perumahan;
    4. melaksanakan pembangunan rumah susun ;
    5. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, serta prasarana sarana dan utilitas pendukung perumahan;
    6. melaksanakan peraturan   perundang- undangan di bidang perumahan;
    7. melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan pengembang perumahan;
    8. melaksanakan pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
    9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Seksi Perumahan Swadaya

  • Kepala Seksi Perumahan Swadaya mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perumahan  dalam pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Swadaya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Seksi Perumahan Swadaya mempunyai Fungsi:
    1. melaksanakan pendataan perumahan, lembaga pendukung pembangunan perumahan swadaya;
    2. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
    3. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah;
    4. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian  pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan swadaya dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
    5. melaksanakan sosialisasi kebijakan strategi, program dan norma standar pedoman dan manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di tingkat daerah ;
    6. melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
    7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

  • Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam lingkup bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman..
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi :
  1. mengkoordinasikan perencanaan teknis dan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman;
  2. mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan dalam bentuk data base penyehatan lingkungan permukiman;
  3. mengkoordinasikan pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan air bersih, air limbah domestik dan drainase lingkungan permukiman
  4. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan penyediaan sarana air bersih, air limbah domestik , dan drainase lingkungan kawasan permukiman;
  5. memimpin pembinaan penyuluhan tentang air bersih, air limbah dan drainase lingkungan permukiman;
  6. memimpin pengelolaan dan pengembangan air bersih di kawasan permukiman;
  7. memimpin fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka pembinaan air bersih dan air limbah kawasan permukiman  kepada masyarakat;
  8. mengkoordinasikan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Air Bersih

  • Kepala seksi Air Bersih mempunyai tugas  membantu Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman  dalam merumuskan Kebijakan Air Bersih di Kawasan Permukiman  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Seksi Air Bersih mempunyai fungsi :
    1. melaksanakan pengumpulan data, survei, dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan program air bersih;
    2. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
    3. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan bidang air bersih;
    4. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan air minum kepada kecamatan,  kelurahan, Desa   serta  kelompok masyarakat;
    5. melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan standar pelayanan air bersih/ air minum;
    6. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air bersih;
    7. melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih;
    8. melaksanakan pengawasan teknis kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana air bersih;
    9. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan SPAM kepada masyarakat; dan
    10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Seksi Air Limbah Domestik

  • Kepala Seksi Air Limbah Domestik mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman  dalam merumuskan Kebijakan Air Limbah Domestik  di Kawasan Permukiman  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Seksi Air Limbah Domestik mempunyai fungsi :
  1. melaksanakan pengumpulan data, survei, dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan program air limbah kawasan permukiman;
  2. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan air limbah kepada kecamatan,  kelurahan dan desa  serta  kelompok masyarakat;
  3. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah di kawasan permukiman ;
  4. melaksanakan pengawasan teknis kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana air limbah kawasan permukiman;
  5. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan air limbah kawasan permukiman kepada masyarakat;
  6. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Seksi Pengelolaan Drainase Lingkungan

  • Kepala Seksi Pengelolaan Drainase Lingkungan mempunyai Tugas  membantu Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman  dalam merumuskan Kebijakan Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kawasan Permukiman  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Seksi Pengelolaan Drainase Lingkungan mempunyai fungsi :
  1. melaksanakan pengumpulan data, survei, dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan program sarana dan prasarana kawasan permukiman seperti, drainase lingkungan;
  2. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan drainase lingkungan ;
  3. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan prasarana drainase lingkungan di kawasan Permukiman ;
  4. melaksanakan pengawasan teknis kegiatan pembangunan dan perbaikan drainase lingkungan kawasan permukiman ;
  5. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan pengelolaan drainase lingkungan kepada masyarakat ;
  6. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan ;
  7. melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur drainase lingkungan kawasan permukiman di daerah;
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Kawasan  Permukiman

  • Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam lingkup bidang Prasarana dan Pengembangan Kawasan  Permukiman.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
  1. mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
  2. mengkoordinasikan perencanaan strategis bidang prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
  3. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
  4. memimpin pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
  5. memimpin pembinaan dan pelaksanaan tugas prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
  6. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang parasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
  7. memverifikasi penetapan kebijakan, strategi, dan program di bidang prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
  8. melaksanakan fasilitasi teknis bidang prasarana dan pengembangan prasarana permukiman ;
  9. mengkoordinasikan fasilitasi, penanganan, dan pencegahan kawasan kumuh;
  10. mengkoordinasikan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
  11. mengevaluasi penyelenggaraan bidang prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
  12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Dinas.

Seksi Jalan Lingkungan Permukiman

  • Kepala Seksi Jalan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Kawasan  Permukiman  dalam merumuskan Kebijakan Jalan Lingkungan  Permukiman  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Seksi Jalan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :
    1. melaksanakan pengumpulan data, survei, dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan kegiatan jalan lingkungan permukiman;
    2. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan jalan lingkungan permukiman;
    3. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan prasarana jalan lingkungan permukiman ;
    4. melaksanakan pengawasan teknis kegiatan pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan   permukiman;
    5. melaksanakan fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka pembinaan pengelolaan jalan lingkungan lingkungan kepada masyarakat;
    6. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem jalan lingkungan;
    7. melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur jalan lingkungan  kawasan permukiman di daerah;
    8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang;

Seksi Penanganan Kawasan Kumuh

  • Kasi Penanganan Kawasan Kumuh mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Kawasan  Permukiman  dalam merumuskan Kebijakan Penanganan Kawasan Kumuh  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Seksi  Penanganan Kawasan Kumuh mempunyai fungsi :
    1. melaksanakan pengumpulan data, survei, dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan kegiatan penanganan kumuh;
    2. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;
    3. melaksanakan penanganan kawasan kumuh dan permukiman kumuh;
    4. melaksanakan pengelolaan peremajaan/perbaikan kawasan permukiman kumuh;
    5. menyelenggarakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
    6. melaksanakan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
    7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

  • Kasi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai Tugas  membantu Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Kawasan  Permukiman  dalam merumuskan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai Fungsi :
    1. melaksanakan pengumpulan data, survei, dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan kegiatan pengembangan kawasan permukiman;
    2. memberikan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
    3. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyediaan kawasan permukiman baru bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
    4. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan permukiman  di daerah;
    5. melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pengembangan kawasan permukiman;
    6. memberikan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
    7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Bidang Pertanahan

  • Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam lingkup bidang pertanahan.
  • Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :
    1. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang pertanahan sesuai dengan program kerja dinas;
  1. memimpin pemberian rekomendasi teknis izin lokasi dalam daerah;
  2. memimpin penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah;
  3. memimpin penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan pemerintah daerah;
  4. memverifikasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah;
  5. memverifikasi penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah;
  6. memimpin penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah;
  7. mengkoordinasikan pemberian rekomendasi dalam rangka izin membuka tanah;
  8. mengkoordinasikan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
  9. memimpin penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
  10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Dinas.

Seksi Sengketa dan Ganti Rugi

  • Kasi Sengketa dan Ganti Rugi mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan  dalam merumuskan Kebijakan Sengketa dan Ganti Rugi tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Rugi mempunyai fungsi :
    1. merumuskan bahan kebijakan teknis penyelesaian sengketa tanah;
    2. merumuskan bahan kebijakan teknis penyelesaian dalam ganti rugi tanah yang diperuntukkan kepentingan umum dan pembangunan;
    3. menyusun pedoman dan petunjuk teknis sebagai bahan acuan untuk perumusan kebijakan dalam penanganan administrasi pertanahan;
    4. menyusun pedoman dan petunjuk teknis sengketa tanah garapan dalam daerah;
    5. merumuskan bahan kebijakan teknis penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan pemerintah daerah;
    6. merumuskan bahan kebijakan teknis penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah;
    7. merumuskan bahan kebijakan teknis penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah;
    8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan

  • Kepala seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan  dalam merumuskan Kebijakan Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan mempunyai fungsi :
  1. menyusun dan merumuskan bahan teknis kebijakan inventarisasi tanah;
  2. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pemanfaatan tanah kosong, tanah ulayat.
  3. menyiapkan bahan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten;
  4. menyusun bahan rekomendasi teknis penerbitan ijin lokasi;
  5. menyusun bahan rekomendasi tteknis penerbitan ijin membuka tanah;
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Seksi Pengadaan dan Penetapan

  • Kepala Seksi Pengadaan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan  dalam merumuskan Kebijakan Pengadaan dan Penetapan tanah  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Seksi Pengadaan dan Penetapan mempunyai fungsi :
  1. memfasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah;
  2. menyusun bahan teknis penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah;
  3. menyusun bahan teknis penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

 

UNIT PELAKSANA TEKNIS

  • UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
  • UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  • Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
  • Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA

  • Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organnisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
  • Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.