Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan S. Supriadi No. 86 Telp. (0342) 801317 Kode Pos 66132 Blitar

Web. Mail : dpkp@blitarkab.go.id

      Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebelumnya pada Tahun 2002 bernama Dinas Kimpraswil dirubah lagi menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman pada tahun 2004, baru kemudian tahun 2009 berganti nama Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

1. Visi dan Misi

Visi Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Blitar adalah

“Terwujudnya Permukiman Yang Layak Huni, Produktif Dan Berkelanjutan Melalui Penyediaan Infrastruktur  Yang Handal”.

Dalam rangka mencapai Visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana permukiman diperkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan social, sejahtera, berbudaya, produksi dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur.
3. Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaanserta pengelolaan bangunan gedung.
4. Menyediakan inftrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.
5. Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman akibat bencana alam.

2. Tugas, Fungsi dan Struktur OrganisasiTugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.

Fungsi

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang PU Cipta Karya dan Tata Ruang.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum  di bidang PU Cipta Karya dan Tata ruang.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang PU Cipta Karya dan Tata Ruang.
4. Pembinaan Unit Pelaksana teknis Dinas .
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi