Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Nias No. 02 Telepon (0342) 801130 BLITAR

Email : dpmd@blitarkab.go.id

Website: dpmd.blitarkab.go.id

 

 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

  • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.
  • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi :
  3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  5. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
  6. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
  7. Seksi Pengembangan Desa;
  8. Seksi Kerja Sama Desa.
  9. Bidang Pembangunan Desa, membawahi :
  10. Seksi Bantuan Pembangunan Desa;
  11. Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  12. Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
  13. Bidang Kelembagaan Masyarakat, membawahi :
  14. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
  15. Seksi Pendampingan Masyarakat;
  16. Seksi Pelestarian Adat, dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
  17. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  18. Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  • Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas

  • Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Bupati memimpin dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemerintahan desa, pembangunan desa, serta kelembagaan masyarakat.
  • Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  1. memvalidasi dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  2. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  3. memimpin penyelenggaraan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  4. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  5. mengkoordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  6. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  7. memvalidasi penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
  8. mengkoordinasi pembinaan UPTD; dan
  9. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

  • Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pengendalian, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  • Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:
  1. memverifikasi rancangan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  2. mengkoordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan program kerja dan pengelolaan anggaran keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  3. mengkoordinasikan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  4. mengkaji dan memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan Standard Operating Prosedure (SOP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  5. mengkoordinasi pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  6. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
  7. mengkaji pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

  • Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris terkait dengan urusan penyusunan program dan keuangan.
  • Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
  1. menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
  2. menghimpun data dan penyiapan bahan koordinasi terkait dengan penyusunan program kegiatan dan keuangan;
  3. menyusun pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
  4. mengelola administrasi keuangan dinas;
  5. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  6. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris terkait urusan umum dan kepegawaian.
  • Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  1. melaksanakan urusan adminstrasi surat-menyurat;
  2. menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
  3. melaksanakan tugas di bidang hubungan kemasyarakatan;
  4. melaksanakan administrasi kepegawaian;
  5. mengelola barang/kekayaan milik daerah;
  6. merancang bahan pembinaan dan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

Bidang Pemerintahan Desa

  • Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Bidang Pemerintahan Desa yang meliputi Administrasi Pemerintahan Desa, Pengembangan Desa, dan Kerja Sama Desa.
  • Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
  1. memverifikasi rencana kegiatan bidang pemberdayaan pemerintahan desa berdasarkan program bidang;
  2. mengkaji dan melakukan perumusan bahan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan bidang pemerintahan desa;
  3. mengkaji dan melakukan perumusan pedoman pelaksanaan pembinaan dan peningkatan administrasi pemerintahan desa, pengembangan desa, dan kerja sama desa;
  4. memimpin pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan desa, pengembangan desa, dan kerja sama desa;
  5. mengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengembangan desa, dan kerja sama desa;
  6. mengkoordinasikan pelaporan program dan kegiatan di bidang pemerintahan desa;
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

  • Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pemerintahan Desa terkait dengan administrasi pemerintahan desa.
  • Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
  1. merancang rencana kerja dan menentukan kegiatan seksi administrasi pemerintahan desa;
  2. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi pemerintahan desa;
  3. menyiapkan dan menganalisa bahan penyusunan kebijakan teknis (pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) terkait dengan administrasi pemerintahan desa;
  4. menyusun dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
  5. menyusun dan melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  6. memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat desa;
  7. menyusun rencana dan menentukan penyelenggaraan musyawarah desa;
  8. memfasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa;
  9. menyusun rencana dan menentukan pemantauan, evaluasi kegiatan administrasi pemerintahan desa;
  10. mengkaji ulang laporan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa; dan
  11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Seksi Pengembangan Desa

  • Kepala Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pemerintahan Desa terkait dengan administrasi, keuangan, kekayaan, dan aset desa.
  • Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengembangan Desa menyelenggarakan fungsi:
  1. menyusun rencana dan menentukan kegiatan seksi pengembangan desa;
  2. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkait dengan pengembangan desa;
  3. menghimpun pengolahan data dan mengkaji ulang dalam rangka klasifikasi perkembangan desa;
  4. merencanakan dan menentukan pengelolaan database desa (profil desa dan kelurahan) dan mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis jaringan;
  5. merencanakan dan menentukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan desa;
  6. menganalisis tingkat perkembangan desa dan kelurahan;
  7. menyusun dan membuat laporan kegiatan di bidang pengembangan desa;
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.

Seksi Kerja Sama Desa

  • Kepala Seksi Kerja Sama Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pemerintahan Desa terkait dengan pengembangan kerja sama desa.
  • Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kerja Sama Desa menyelenggarakan fungsi:
  1. menyusun rencana kerja dan menentukan kegiatan seksi kerja sama desa;
  2. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkait dengan kerja sama desa;
  3. merancang dan memfasilitasi pembentukan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
  4. menyusun rencana dan menentukan peningkatan kapasitas Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD);
  5. merencanakan dan menentukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
  6. memfasilitasi pembinaan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
  7. menyusun laporan kegiatan di bidang kerja sama; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan

Bidang Pembangunan Desa

  • Kepala Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bidang pembangunan desa.
  • Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembangunan Desa mempunyai fungsi :
  1. memverifikasi bahan rencana program kegiatan bidang pembangunan desa;
  2. memverifikasi bahan perumusan pedoman pelaksanaan dan teknis pembangunan desa;
  3. memverifikasi bahan perumusan bahan koordinasi rencana program pengembangan bidang pembangunan desa;
  4. mengkoordinasi fasilitasi penyelenggaraan bantuan keuangan pemerintah untuk desa;
  5. mengkoordinasi pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat;
  6. mengkoordinasikan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pengembangan kawasan perdesaan;
  7. mengevaluasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan pembangunan desa;
  8. memverifikasi laporan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa; dan
  9. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Bantuan Pembangunan Desa

  • Kepala Seksi Bantuan Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Desa.
  • Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Bantuan Pembangunan Desa menyelenggarakan fungsi:
  1. menyusun rencana dan menentukan kegiatan seksi bantuan pembangunan desa;
  2. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkait dengan bantuan pembangunan desa;
  3. membuat konsep dan menentukan pedoman teknis pelaksanaan bantuan pembangunan desa;
  4. memfasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan desa (Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan lainnya);
  5. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan desa (Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan lainnya),
  6. merancang dan mengembangkan kapasitas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa;
  7. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan inventarisasi hasil-hasil pembangunan desa;
  8. menganalisis laporan kegiatan di bidang bantuan pembangunan desa; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat

  • Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pembangunan Desa terkait dengan pengembangan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat.
  • Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  1. menyusun rencana dan menentukan kegiatan seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  2. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkeit dengan pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat;
  3. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terkait potensi ekonomi desa dan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat desa;
  4. memfasilitasi dan mengembangkan BUMDesa, BUMDesa Bersama, dan Pasar Desa;
  5. menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan usaha lembaga ekonomi desa, dan kewirausahaan masyarakat desa;
  6. memfasilitasi penyelenggaraan program-program pengentasan kemiskinan;
  7. memfasilitasi dan pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan bidang usaha di desa;
  8. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat;
  9. menyusun laporan kegiatan di bidang pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa.

Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

  • Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan terkait dengan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
  • Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:
  1. menyusun rencana dan menentukan kegiatan Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Kawasan Perdesaan;
  2. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, terkait Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Kawasan Perdesaan;
  3. melaksanakan inventarisasi dan analisa data sebagai bahan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Kawasan Perdesaan;
  4. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan posyantek (pos pelayanan teknologi), wartek (warung teknologi);
  5. memfasilitasi pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan kawasan perdesaan;
  6. memfasilitasi pembentukan kawasan perdesaan;
  7. menyusun rencana dan menentukan fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan;
  8. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan kawasan perdesaan;
  9. menyusun laporan kegiatan di bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) dan kawasan perdesaan; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Bidang Kelembagaan Masyarakat

  • Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bidang Kelembagaan Masyarakat.
  • Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  1. mengkoordinasikan dan memverifikasi rencana program kegiatan bidang Kelembagaan Masyarakat;
  2. memverifikasi perumusan pedoman pelaksanaan dan teknis pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
  3. memverifikasi perumusan bahan koordinasi rencana program pengembangan bidang Kelembagaan Masyarakat;
  4. mengkoordinasi fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan;
  5. mengkoordinasi fasilitasi dan pembinaan pendampingan masyarakat;
  6. mengkoordinasi fasilitasi dan pembinaan pelestarian adat dan pengembangan nilai sosial budaya masyarakat;
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kelembagaan Masyarakat;
  8. mengkoordinasi laporan program dan kegiatan di bidang kelembagaan masyarakat; dan
  9. mengkoordinasi pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

  • Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan terkait dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
  • Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
  1. menyusun dan menentukan rencana kegiatan seksi lembaga kemasyarakatan desa;
  2. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkait dengan lembaga kemasyarakatan desa;
  3. menyusun dan menentukan pedoman teknis pengembangan lembaga kemasyarakatan;
  4. memfasilitasi dan menentukan pembinaan kapasitas lembaga kemasyarakatan (LPMD/K), PKK, Posyandu, dan RT/RW;
  5. merencanakan dan menentukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
  6. menyusun dan menentukan laporan kegiatan di bidang lembaga kemasyarakatan desa; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat.

Seksi Pendampingan Masyarakat

  • Kepala Seksi Pendampingan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat terkait dengan pendampingan masyarakat.
  • Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pendampingan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  1. menyusun dan menentukan rencana kegiatan seksi Pendampingan Masyarakat;
  2. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkait dengan pendampingan masyarakat;
  3. menyusun dan membuat kensep pedoman pembinaan Pendampingan Masyarakat;
  4. menyusun rencana dengan pendamping professional;
  5. memfasilitasi tumbuhnya kader lokal pembangunan desa (paralegal, KPMD/K, dan kader lainnya);
  6. menyusun rencana peningkatan kapasitas dan pembinaan kader lokal pembangunan desa (paralegal, KPMD/K, dan kader lainnya);
  7. menyusun rencana dan menentukan pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional dan kader lokal pembangunan desa;
  8. membuat laporan kegiatan di bidang pendampingan masyarakat; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat.

Seksi Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

  • Kepala Seksi Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat terkait dengan Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
  • Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  1. menyusun dan menentukan rencana kegiatan seksi Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  2. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkait dengan pelestarian adat dan nilai sosial budaya masyarakat;
  3. menyusun pedoman teknis Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  4. menyusun rencana dan menentukan identifikasi dan inventarisasi adat istiadat masyarakat desa;
  5. merancang dan menentukan pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat melalui penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Lomba Gotong Royong Masyarakat dan kegiatan lainnya;
  6. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya adat dan nilai sosial budaya masyarakat yang mendukung pembangunan desa;
  7. merancang dan menentukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat;
  8. membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelestarian adat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat.

 

UNIT PELAYANAN TEKNIS

  • UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
  • UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  • Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
  • Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA

  • Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya mesing-masing.
  • Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
  • Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  • Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
  • Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
  • Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

  • Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.