PEMKAB BLITAR LAKUKAN EVALUASI KINERJA PEJABAT

Upload by - Rabu, 27 Juni 2012

Pemerintah Kabupaten Blitar akan mengambil langkah tegas kepada para pejabat yang tidak menjalankan kinerja dengan baik.Pemkab Blitar telah menyiapkan rapor untuk 857 pejabat yang menjalani mutasi pada 27 Januari 2012 lalu. Pemerintah akan langsung mengevaluasi kinerja mereka dalam satu semester terakhir.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Daerah Kabupaten Blitar Palal Ali Santoso menyatakan, evaluasi meliputi kinerja pejabat mulai Januari hingga Juni. Palal mengaku evaluasi ini berlaku untuk semua pejabat dari Eselon II hingga V. Menurutnya masih ada beragam kekurangan jika melihat evaluasi tersebut. Mulai tidak professional bekerja atau malas,hingga melakukan kesalahan teknis yang berulang-ulang. Penilaian juga melalui dua proses, yakni secara langsung maupun masukan dari pihak luar. Sayangnya, Palal tidak bersedia mengungkap berapa jumlah pejabat yang termasuk dalam kelompok malas tersebut. Dirinya khawatir rapor merah justru membuat pejabat bersangkutan semakin tidak bersemangat jika dibuka ke publik. “Semua hasilnya kami serahkan kepada Bupati,“ terangnya. Seperti diketahui, dalam mutasi 857 pejabat di Pemkab Blitar, 545 diantaranya merupakan pejabat struktural dan selebihnya di lingkungan pendidikan. Menurut Palal, sebagai tindak lanjut pemkab akan melakukan mutasi kembali. “Namun sepenuhnya kewenangan ada di tangan Bupati. Apakah dilakukan sebelum Lebaran atau sesudahnya tergantung Bupati,”tuturnya. Anggota DPRD Kabupaten Blitar Panoto berharap penilaian atau rapor yang diberikan kepada pejabat juga atas dasar profesionalitas. “Jangan sampai penilaian berdasarkan pada faktor like and dislike (suka dan tidak suka). Karena semuanya demi masyarakat Kabupaten Blitar,” ujarnya singkat. Panoto menilai, jika rapor berdasarkan profesionalitas, maka penilaian itu akan menjadi hal positif bagi para pejabat. Sementara jika berdasarkan faktor suka tidak suka, makan akan membuat para pejabat menjadi apatis dan membuat kinerja mereka menjadi menurun. Panoto menambahkan, pertimbangan politik sering kali juga mewarnai dalam pemberian penilaian terhadap para pejabat. Pertimbangan politis ini juga perlu untuk dicermati karena urusan mutasi lebih sering karena pertimbangan ini.

 

Sumber Berita : Humas