PERTANYAKAN KINERJA DAN ANGGARAN KOMISI IV DPRD KAB. BLITAR PANGIL KP3 WTS-PTS

Kominsi IV DPRD Kab. Blitar memangil lembaga yang menangani permaslahan wanita dan pria tuna susiala tersebut, untuk dimintai pertangung jawaban kinerja selama ini. Pasalnya, kinerja lembaga tersebut selama ini tidak pernah diketahui hasilnya, sehingga muncul angapan tidak sesuai dengan anggaran besar yang digelontorkan bagi lembaga yang dibentuk berdasarkan Perda ini. Sesuai perda memang tugas mereka monitoring dan evaluasi pasca penutupan lokalisasi. Persoalannya adalah monitoring itu harus jelas yang mana ? Apa yang di monitoring ?. karena itu kami akan segera pangil KP3 WTS-PTS untuk mempertangungjawabkan kinerja mereka,” ungkap Ketua Komiasi IV Ahmad Tamim. Menurutnya, monitoring pasca penutupan lokalisasi tidak boleh dilakukan hanya terhadap taiga bekas lokalisasi di Kabupaten Blitar. Tetapi secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Apakah masih ada praktek prostitusi, bekas WTS masih beroprasi, dan lain-lain. Pihak KP3- juga berkewajiban menyampaikan hasil monitoring tersebut kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu kinerja mereka. Tamim menjelaskan pihaknya akan mengevaluasi kinerja lembaga yang berdiri sejak 2009 lalu, termasuk soal anggaran. Apalagi, saat ini sudah memasuki tutup tahun dan segera masuk anggaran tahun baru 2013. Sementara itu Ketua KP3 WTS-PTS Kab. Blitar Ali Masud menyatakan, wajar jika Dewan mempertanyakan kinerja mereka. Sebeb, pihaknya memang selama ini belum melaporkan hasil kerja. “Ya tidak apa-apa, wajar dewan bertanya-tanya. Karena kami memang baru mau melaporkan setelah Desember ini. Jadi Dewan akan tahu Januari nanti. Monitoring meliputi pendataan tempat-tempat lokalisasi liar, pemantauan mantan WTS, apakah masih pratik, berkoordinasi dengan Satpol PP dalam penindakan dan lain-lain.

 

 

Sumber Berita : Humas

Komentar