MENGEMBALIKAN ROH RPJMD, UPAYA ENTASKAN KEMISKINAN

Isu penanggulangan kemiskinan sebenarnya telah tergambar dengan jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ini diperkuat dengan amanat Perpres NO.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Ironisnya mayoritas program percepatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari dana APBN cenderung mengarah pada kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan. Sehingga program penanggulangan kemiskinan bersifat tidak langsung. Oleh karena itu penting untuk mengembalikan jiwa RPJMD yakni serius mengentaskan kemiskinan. Hal ini mengemuka saat Bupati Blitar H. Herry Noegroho yang didampingi Wakil Bupati Blitar, H. Rijanto membuka rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2013 di Hotel Grand Mension, Kamis (26/9).

Bupati Blitar menegaskan, Kabupaten Blitar tertinggal  dalam hal inovasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Beberapa daerah lain di Jawa Timur telah menganggarkan dari APBD-nya program by name by addres Rumah Tangga Miskin (RTM) seperti jambanisasi, Rumah Tidak Layak Huni, Beasiswa Miskin Daerah atau kegiatan lain. Sementara di kabupaten ini masih terjebak  dalam prpgram yang kurang berdampak langsung bagi penanggulangan kemiskinan. Padahal Pro Poor Award ditelurkan oleh Pemprov Jatim.

Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga menyatakan,  Raker TKPKD kali ini dilaksanakan dengan sasaran; tercapainya koordinasi, pengendalian dan evaluasi kinerja penanggulangan kemiskinan, pemantapan kelembagaan dan capacity building anggota TKPK Kabupaten Blitar, dan tersusunnya serta sinkronisasi percepatan pennaggulangan kemiskinan Kabupaten Blitar 2014. Mengingat  target RPJMD untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 10,2% di tahun 2016 bahkan lebih rendah lagi.

Hadir dalam kegiatan itu antara lain; Pimpinan Bulog dan PT. Pos Indonesia,  fasilitator PNPM, KADIN, Pimpinan NU, Muhamadiyah, dan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB). (Humas)