TAHUN 2014, PEMKAB. BLITAR SIAP JALANKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PBB-P2

Tahun 2014 mendatang, Pemerintah Kabupaten Blitar siap menjalankan pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2. Kesiapan Pemkab. Blitar tersebut salah satunya terlihat dengan mulai disosialisasikannya Pelimpahan PBB P2 (Perkotaan-Pedesaan) dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah yang digelar pada Selasa, 1 Oktober 2013 kemarin yang dihadiri oleh puluhan camat dan kepala desa. Sekretaris Daerah Kab. Blitar, Palal Ali Santoso ditemui usai sosialisasi mengatakan, dengan dilimpahkannya pengelolaan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah, maka Pemkab. Blitar diuntungkan karena berdampak pada peningkatan PAD. Selain itu pelayanan kepada Wajib Pajak juga semakin cepat, sebab nantinya persoalan terkait dengan pembayaran PBB atau komplain terkait data Wajib Pajak dapat langsung dilayangkan ke Pemkab. Blitar melalui Dinas Pendapatan Daerah tanpa harus mendatangi pihak KPP-Pratama. Saat disinggung mengenai pelimpahan tanggung jawab penagihan hutang PBB oleh Wajib Pajak, Sekda mengaku Pemkab. Blitar siap sepanjang data Wajib Pajak penunggak PBB yang diserahkan oleh pihak KPP Pratama tercatat by name by addres dan hanya untuk hutang dalam jangka waktu 5 tahun kebelakang. Secara terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Kab. Blitar, Ismuni mengatakan, sejauh ini kesiapan Pemkab. Blitar dalam menerima pelimpahan tanggung jawab pengelolaan PBB P2 telah mencapai 80%. Dari sisi peraturan, Pemkab. Blitar sudah memiliki Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Saat ini Pemda juga tengah menyusun Perbub tentang Tata Cara Pemungutan berikut SOP-nya. Pemkab. Blitar juga telah bekerja sama dengan pihak Bank yakni Bank Jatim untuk pembayaran PBB. Sarana dan prasarana diantaranya kantor, komputer beserta SDM sejumlah 40 petugas PBB yang sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan dan pembekalan, telah disiapkan. Acara sosialisasi Pelimpahan PBB P2 (Perkotaan-Pedesaan) dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah ini berlangsung selama 2 hari, yakni Selasa – Rabu, 1 – 2 Oktober 2013. (IM-DIshubkominfo)