MUSRENBANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

Blitar – Musrenbang Kabupaten Blitar pelaksanaan Amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang salah satunya yakni untuk meyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan segala itikad pengabdian kita sebagai penyelenggara jalannya fungsi pemerintahan dan juga untuk penyempurnaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015.

Musrenbang sebagai media untuk memformulasikan gagasan, ide, konsep serta harapan atas rencana-rencana pembangunan serta berlanjutnya keberhasilan program pemerintah  yang tentunya ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan dan kebaikan masyarakat, namun terkait dengan kemampuan penganggaran maka gagasan tersebut tidaklah serta merta dapat terwujud dalam satu masa perencanaan pembangunan maka dengan demikian akan muncul skala prioritas serta penyesuaian yang kemudian kita sepakati menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2015 dan menjadi pedoman penyusunan ABPD tahun 2015 mendatang.

Peristiwa bencana alam  yakni erupsi Gunung Kelud yang dampaknya dirasakan tidak hanya oleh masyarakat Kab. Blitar mamun juga oleh masyarakat  yang jauh dari Gunung kelud.Miskipun demikian kita patut bersyukur bahwa dampak tersebut dapat kita tanggulangi bersama berkat kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah dan masyarakat, TNI/POLRI , Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik,serta para  Relawan.  Untuk itu kita mewakili pemerintah daerah menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi tingginya kepada semua pihak atas partisipasinya dalam penanggulangan dampak erupsi Gunung Kelud .   

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2011-2016  sebagaimana telah diundangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2011, didalamnya dirumuskan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan untuk lima tahun kedepan. Sesuai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan pembangunan jangka menengah daerah tersebut menjadi dasar dalam penetapan sasaran priortas pembangunan daerah tahun 2015 mendatang. Tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja. 
2. Menyediaan infrastruktur wilayah guna mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas      dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri, ekonomi pedesaan dan penerapan Ilmu Pengetahuan   Teknologi.
4. Membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum dan  menerapkan nilai-nilai budaya luhur.
5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi
6. Mewujudkan keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.
7. Membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan data BPS  Kabupaten Blitar tahun 2013, terlihat bahwa pembangunan daerah  telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari indikator makro pembangunan diantaranya ; Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Capaian IPM Kabupaten Blitar hingga tahun 2012 telah melampaui target RPJMD yakni sebesar 74,44 persen. Berdasarkan komponen penyusun IPM maka indeks daya beli kita masih terbilang rendah yakni  sebesar 67,83 persen. Sehingga kedepan perlu diupayakan untuk meningkatkan program dan kegiatan yang berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat. Sedangkan untuk indeks pendidikan dan indeks kesehatan secara konsisten Kabupaten Blitar telah menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan.

Tahun 2014 ini, kita tidak luput pula dari pengaruh ekonomi regional maupun nasional. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya laju pertumbuhan ekonomi daerah dari 6.35 persen pada tahun 2012 menjadi 5,76 persen. Penurunan ini akibat pengaruh kenaikan harga BBM yang ternyata berimbas pada peningkatan biaya produksi hasil-hasil pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Blitar dan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran masih menunjukkan peningkatan dari 30,33 persen tahun 2012 menjadi 31,78 persen pada tahun 2013.

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi di Kabupaten Blitar juga mengalami peningkatan dari 4,82 persen tahun 2012 menjadi 5,45 persen. Hal ini tentunya sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karenanya stabilitas harga  kebutuhan pokok maupun persediaan barang-barang kebutuhan masyarakat harus kita pantau agar inflasi dapat terkendali.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Blitar, dimana tahun 2013 ini juga mengalami peningkatan dari 2,86 persen menjadi 3,74 persen sebagai akibat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Permasalahan pembangunan  daerah di Kabupaten Blitar masih terfokus pada pertanian dan perdagangan sebagai penopang perekonomian daerah. Industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah masih sangat terbatas. Selain itu masih terdapat sejumlah masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan walaupun jumlahnya terus menurun, namun upaya penurunan angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran ini juga harus menjadi perhatian kita. Tantangan lain yang kita hadapi adalah penyediaan sarana dan prasarana Layanan masyarakat Fasillitas Umum antara lain perpindahan  Pusat Pemerintahan, pembangunan Stadion , Pengembangan Wisata dan infrastuktur lainnya. Satu hal yang harus mendapatkan perhatian adalah bagaimana upaya merawat dan memelihara aset pemerintah yang sudah terbangun seperti jalan dan jembatan, bangunan sekolah dan sebagainya. Sangat ironis jika kita terus berupaya membangun tetapi tidak berupaya melakukan perawatan terhadap yang telah dengan susah payah kita bangun sebelumnya. Masalah kelestarian lingkungan sudah menjadi keharusan kita untuk segera memikirkannya. Sebagai daerah agraris, Kabupaten Blitar sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya air. Untuk itu budaya sadar lingkungan perlu makin ditingkatkan dan ditanamkan sejak dini kepada masyarakat. Tantangan-tantangan diatas hendaknya menjadi dasar kita untuk menyusun perencanaan  pembangunan daerah disemua tingkatan mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten, yang selanjutnya diselaraskan dengan perencanaan daerah.

Kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Blitar adalah:

1. Selaras dengan rencana pembangunan nasional maupun propinsi Jawa Timur maka pemerintah Kabupaten Blitar masih memprioritaskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta penyediaan infrastruktur daerah khususnya yang berdampak pada upaya pengurangan kemiskinan.
2. Dalam rangka penanggulangan dampak bencana alam yang melanda  Kabupaten Blitar maka salah satu kebijakan pembangunan daerah adalah  melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan tetap melakukan berbagai upaya mitigasi bencana yang melibatkan peran aktif masyarakat.
3. Pada tahun 2014 ini telah dimulai proses pembangunan perkantoran di Ibu Kota kanigoro dan pembangunan stadion di Nglegok untuk itu perlu direncanakan pula kelanjutan dari proses pembangunan tersebut minimal dapat difungsikan sebagai pusat perkantoran yang baru.
4. Tahun 2015 juga merupakan tahun pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Blitar untuk itu maka kebijakan pembangunan daerah adalah mengakomodir segala persiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pilkada.
5. Dalam rangka pelaksanaan program penyelenggaran jaminan sosial atau BPJS, maka kebijakan yang diambil adalah mengalokasikan anggaran melalui APBD yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan BPJS tersebut.
6. Untuk meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan daerah maka kebijakan pengembangan objek wisata maupun potensi wisata serta pemberdayaan UMKM harus terus di tingkatkan.
7. Di bidang lingkungan hidup, kebijakan pemerintah daerah adalah melakukan upaya pelestarian lingkungan dengan memberdayakan masyarakat dalam mengelola sampah, penanganan lahan kritis dan meningkatkan sanitasi lingkugan permukiman berbasis masyarakat.
8. Menindaklanjuti berlakunya Undang undang tentang Aparatur  Sipil Negara, kebijakan pembangunan daerah adalah melakukan penataan aparatur pemerintah yang selaras dengan undang undang serta upaya melakukan reformasi birokrasi.

Prioritas pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2015 adalah sebagai berikut ;

1. Peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas khususnya dalam memberikan layanan  kesehatan dasar dan upaya pemenuhan target MDG’s.
2. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar, menengah dan kejuruan yang lebih memadai yang diarahkan pada peningkatan pendidikan kejuruan.
3. Penyediaan infrastruktur wilayah untuk mengurangi disparitas antar wilayah dengan prioritas pada rehabilitasi serta peningkatan jalan dan jembatan.
4.  Mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di bidang Koperasi dan UMKM.
5. Meningkatkan upaya ketahanan pangan melalui program prioritas dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan serta perkebunan.
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui konservasi lahan kritis, sumber mata air dan penanganan sampah.

Anggaran pembangunan saat ini kita masih sangat tergantung dari dana pusat untuk kegiatan pembangunan yakni melalui Dana Perimbangan yang terdiri dari : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil. Ketergantungan tersebut disebabkan juga, oleh penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar yang masih sangat kecil dibandingkan dengan pemerimaan dana-dana perimbangan dari pusat. Untuk diketahui bersama dengan keterbatasan dana tersebut maka perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar mau tidak mau harus berdasarkan skala prioritas.

Tahun Anggaran 2014 ini kekuatan APBD kita mencapai 1,79 T (satu koma tujuh puuh sembilan triliun) yang sumber utamanya adalah dana Perimbangan sebesar 1,144 T (Satu koma seratus empat puluh empat  Triliun ), dan Lain-lain pendapatan daerah sebesar  419 milyar. Sedangkan dari sektor PAD Kabupaten Blitar tahun 2014 ditargetkan sebesar  135 milyar atau baru mencapai 7,95 % dari total pendapatan tahun 2014. Oleh karena kecilnya PAD maka kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah.

Memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan regional serta terget-target pendapatan nasional yang akan didistribusikan kedaerah sebagai dana perimbangan, maka dapat diproyeksikan bahwa untuk tahun 2015 besaran anggaran tidak jauh dari realisasi anggaran tahun 2014.

Penekanan Pimpinan daerah dalam rangka mengawal Visi pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 yakni Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Sejahtera, Religius dan Berkeadilan,:

1. Marilah kita laksanakan musrenbang ini untuk menghasilkan perencanaan pembangunan sesuai visi dan misi pemerintah Kabupaten Blitar 2011-2016.
2. Kepada seluruh  SKPD, agar hasil-hasil Musrenbang yang akan dibahas hari ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2015.
3. Kepada Stakeholder lainnya kami juga berharap untuk mengawal visi misi kami tahun 2011-2016.
4. Kepada para Camat, lurah dan Kepala Desa kami berharap agar musrenbang benar-benar menjadi sarana bermusyawarah dari dan oleh masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang ada diwilayahnya masing-masing, terlebih dalam rangka mengimplementasikan UU tentang Desa.
5. Kepada para camat, Kepala  desa, Kepala Kelurahan yang langsung berada diwilayah perlu saya ingatkan untuk selalu menjaga situasi dan kondisi diwilayahnya agar tetap kondusif, mengingat dalam tahun ini kita akan melaksanakan pesta demokrasi yang sudah tentu diawal tahun ini situasi politik sudah mulai dinamis, Saya berharap saudara yang ada diwilayah untuk selalu tanggap dan cermat dalam menyikapi segala permasalahan yang ada di wilayahnya  masing –  masing. (Bappeda)