REKTOR IPDN: BLITAR, BUMINYA INDONESIA

Blitar – Semua alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus berprestasi dan mampu menjadi pelayan masyarakat yang professional. Alumnus IPDN yang saat ini menjabat harus didukung, diberikan motivasi untuk memajukan daerahnya agar lebih maju, sejahtera.  Hal ini mengemuka dalam kunjungan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. DR. Dr. Ermaya Suradinata beserta rombongan di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Selasa 24 Mei 2016.

Mantan Gubernur Lemhanas ini memberikan apresiasi kepada Bupati Blitar, H.Rijanto yang notabene adalah lulusan APDN yang saat ini dikenal dengan IPDN. Juga mengaku terkesan dengan Blitar yang merupakan buminya Indonesia. Dari Blitar, lahir putra-putra terbaik bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur Lemhanas menegaskan, Rektor maupun para Wakil Rektor serta seluruh pejabat dilingkungan IPDN memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan pemerintahan Indonesia yang lebih baik dengan menyiapkan aparat pemerintah yang baik dan berkarakter.Untuk itu, lulusan IPDN harus memiliki kualitas baik dan  siap menunjukkan prestasi serta menjadi contoh di lingkungan sosial, keluarga, dan kerja masing-masing. Prof. DR. Dr. Ermaya Suradinata juga menyampaikan bahwa saat ini ada beberapa IPDN regional di seluruh Indonesia antara lain di Kampus Bukittinggi, Rokan Hilir,Provinsi Riau, Kampus Kubur Raya Kalimantan Barat, Kampus Makassar bertempat di Kabupaten Gowa, Kampus Manado Kabupaten Minahawa Provinsi Sulawesi Utara, Kampus IPDN di Kabupaten Lombok Tengah.

Sementara itu, Bupati Blitar, H.Rijanto yang didampingi Hj. Ninik Rijanto (Ketua TP PKK Kabupaten Blitar) dalam sambutannya memohon doa restu rombongan dari IPDN agar selama kepimpinannya bisa amanah, membawa masyrakat Kabupaten Blitar lebih baik dan sejahtera. Sehingga bisa membawa nama baik kepamong prajaan dan IPDN. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga berharap jika terjadi kesalahan agar diingatkan.

Selain beramah tamah, Rektor IPDN yang didampingi oleh istri serta Wakil Rektor IPDN, menerima cinderamata dari Bupati Blitar, sebaliknya, Bupati Blitar juga menerima cinderamata dari Rektor IPDN.

Mengutip situs ipdn.ac.id dijelaskan, sekolah calon pejabat ini sudah ada sejak zaman Belanda pada tahun 1920. Saat itu dibentuk sekolah pendidikan Pamong Praja yang  bernama Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren ( OSVIA ) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA). Para lulusannya dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemrintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1948 di awal kemerdekaan dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA) di Jakarta dan Makassar.
Pada Tahun 1952, Kementrian Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, pada tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makasar, Palangkaraya dan Mataram.
Seiring berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan makan peemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur berdasarkan SK Mendagri No.Pend. 1/20/565 tanggal 24 September 1956  dan diresmikan oleh Presiden Soekarno.

Lulusan APDN akan mendapat gelar sarjana muda (BA) dan dirasa masih perlu dikembangkan lagi. Oleh karena itu pemerintah membentuk Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967, selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967. Peresmian berdirinya IIP di Malang ditandai dengan peresmian oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1967.

Pada tahun 1972 IIP pindah ke Jakarta dan diresmikan oleh Presiden Soeharto.
APDN terus berkembang seiring dengan bertambahnya kebutuhan tenaga aparatur pemerintah di setiap daerah. Pada tahun 1970-an APDN terus didirkan di 20 provinsi di Indonesia, seperti di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Bandung, Semarang, Malang, Mataram, Kupang, Ujung Pandang, Manado, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Ambon, Jayapura.

Pada 1989, ke-20 APDN ini diintegrasikan menjadi satu di wilayah Jatinangor, Jabar. Pada 14 Agustus 1992 berdasarkan Kepres No. 42 Tahun 1992 sekolah ini berubah nama menjadi STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Setiap kelulusannya dikukuhkan oleh Presiden RI sebagai calon pamong prajamuda.
Pemerintah lalu melebur STPDN dan IIP menjadi satu yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004.
Kampus IPDN ada di Manado, Makassar, Pekanbaru, dan Bukittinggi. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 892.1­829 Tahun 2009 ditetapkan lokasi pembangunan kampus IPDN di daerah yaitu: di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, serta pada saat ini sedang dipersiapkan pengembangan Kampus IPDN di beberapa wilayah lain di Indonesia.(Humas)