KABUPATEN BLITAR RAIH PENGHARGAAN KOMITMEN 100% E-PROCUREMENT

Blitar – Untuk kesekian kalinya Kabupaten Blitar meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini, kabupaten dengan sebutan Seribu Candi ini berhasil mendapatkan penghargaan nasional award 2016 Kategori Komitmen 100% e-Procurement. Penghargaan ini diberikan sebagai komitmen untuk meyelenggarakan  pengadaan barang/jasa melalui Layanan  Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Terkait hal ini, Bupati Blitar, H.Rijanto di Pendopo Ronggo Hadinegoro memberikan apresiasi kepada seluruh SKPD, LPSE dan ULP Kabupaten Blitar yang telah bekerjasama mensukseskan program e-Procurement. Mengingat dengan e- Procurement dalam membangun pengadaan di daerah lebih baik, serta mendapatkan kepercayaan dari penyedia, sehingga penyedia tidak ragu lagi melakukan pengadaan secara elektronik.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bagian Pembangunan, Dra. Tuti Komariyati, MM. Menurutnya, penghargaan kali pertama yang diterima oleh Kabupaten Blitar ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam  penanganan barang/jasa secara terbuka, tidak memenangkan rekanan tertentu. Barang yang dihasilkan juga yang terbaik. Dengan prinsip-prinsip  dasar e-Procurement yakni Efesiensi,  Efektifitas, Terbuka & Berdaya Saing, Transparansi,  Adil & Non Diskriminatif,  Akuntabilitas dan  Interoperabilitas, penerapan E-Procurement diharapkan mampu  meminimalisir  korupsi. E-procurement  juga telah memberikan manfaat yaitu keuntungan langsung  seperti meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi. Dan keuntungan tidak langsung  antara lain e-procurement membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan customer services, serta meningkatkan hubungan dengan mitra kerja. Target kedepan, penghargaan ini harus dipertahankan.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, Drs. Budi Kusumardjoko, M.Pd menyampaikan terima kasih kepada LKPP  yang telah mengapresiasi kerja LPSE. Penghargaan ini menjadi motivasi  dalam mengelola  LPSE Kabupaten Blitar lebih baik lagi. Kepala Dishubkominfo ini juga mengingatkan pada Tahun 2013, Kabupaten Blitar pernah meraih penghargaan e-Procurement Award Kategori Kinerja Sistem Elektronik. Penghargaan ini sebagai apresiasi K/L/D/I di Indonesia yang berhasil melakukan sosilaisasi pelayanan barang dan jasa secara elektronik kepada masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Sehingga mampu menjaring lebih banyak penyedia, serta kredibilitas pengadaan Indonesia dapat diperhitungkan dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat akan praktik pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, dan bebas korupsi.

Seperti diketahui, pada Kamis, 3 Nopember 2016 di  Balai Kartini Jakarta, diselenggarakan Rapat Kerja Nasional LPSE 2016 dengan Tema, “  Penguatan Peran Serta LPSE Dalam  Pembangunan Nasional Yang Berkualitas”. Satu diantara kegiatan Rakernas LPSE 2016  adalah penyerahan National Procurement  Award dengan beberapa kategori antara lain; Kategori Pejuang LPSE yang konsisten sejak awal, Kategori Komitmen 100% e-Procurement (Pemenuhan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 yang dilanjutkan pada Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) , Kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE : 2014, Kategori Leadership dalam transformasi pengadaan secara elektronik, Kategori Peran LPSE Provinsi, Kategori Inovasi LPSE, Kategori LPSE “Fighting Spirit” (LPSE yang berjuang dalam keterbatasan berdasar availability & failure detected serta daerah remote) dan Kategori The Rookie (LPSE pendatang baru yang memiliki progress dalam 2 tahun terakhir) . Dan Kabupaten Blitar merupakan satu diantara daerah yang mendapatkan penghargaan Kategori Komitmen 100% e-Procurement.

Dalam Rakernas Kabupaten Blitar diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Drs. Miftachudin, MM. Peserta yang hadir sekitar 1400 peserta terdiri dari kepala daerah, LPSE, praktisi, para pemerhati  pengadaan barang dan jasa pemerintah (Word Bank, Asian Development Bank,  Indonesia Coruption Watch, Indonesia Procurement Watch, dan Ikatan  Ahli Pengadaan Indonesia).

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa Menteri, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D, Wakil Menteri Keuangan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt, Menteri PPN / Kepala Bappenas Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D ,Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng , Menteri Agraria dan Tata Ruang Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD, dan Direktur Jenderal Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan.

Sarah Sadiqa selaku Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi dalam Rakernas tersebut menyampaikan bahwa Rakernas LPSE ini bertujuan mendorong peran serta LPSE dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif dan inovatif, untuk pembangunan yang berkualitas serta memberikan dukungan penguatan LPSE dari Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Kementerian terkait, Pimpinan Daerah, dan LKPP. Pembangunan nasional yang berkualitas perlu didukung oleh LPSE sebagai penyelenggara sistem elektronik. Untuk itu, LPSE perlu ditingkatkan dari sisi kelembagaan dan profesionalismenya dalam menyelenggarakan layanan, penyediaan infrastruktur, dan sumberdaya manusia yang terlibat di dalamnya.

Sementara itu data dari Lembaga Kabijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) menyebutkan,  LPSE di Indonesia mengalami  keberhasilan. Dari 33 paket  senilai Rp 52.500.000.000 pada Tahun 2008 menjadi 685.599 paket senilai Rp.1.428.214.345.000.000 pada Tahun 2016. Impelementasi e-procurement tersebut saat ini didukung oleh 641 LPSE tersebar di K/L/D/I.(Humas)