BENCANA TANAH LONGSOR PEMKAB.BLITAR TANGGAP BENCANA

Blitar – Bupati Blitar H.Rijanto yang didampingi Wakil Bupati Blitar, Marhaenis serta anggota Forpimda dan beberapa Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar meninjau lokasi bencana longsor di beberapa wilayah di Kabupaten Blitar, seperti di Desa Suru Kecamatan Doko, Desa Olak Alen Kecamatan Selorejo serta beberapa lokasi jalan pengubung antar kota (Blitar-Malang yang masuk wilayah Kecamatan Selorejo, pada Jumat (2/12). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blitar bersama rombongan di Desa Olak Alen memberikan bantuan kepada 8 Kepala Keluarga korban tanah longsor berupa sembako dan tikar secara simbolis. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini berharap, bagi para korban tetap sabar. Menurutnya,rumah warga yang terdampak longsor akan segaera diperbaiki. Bupati Blitar juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, TNI/POLRI, relawan serta PMI yang sigap, cepat membantu mengavakuasi anggota keluarga yang rumahnya longsor serta membantu membersihkan jalan akibat longsor.

Seperti diketahui, di Desa Olak Alen ada 8 Kepala Keluarga yang rumahnya terdampak longsor. Mereka diantaranya,  Samuri dengan rumah dan tanah terdampak sekitar 2 are,  Tukinon luas tanah 2 are,  Solihin luas tanah 1,5 are, Eko Suroto luas tanah 5 are, Katinem luas tanah 2 are , Kateni 2 are, Tanto Tohir luas tanah 9 are dan Mustofa 1 are. Untuk rumah yang hancur total  terbawa longsor yakni milik  Tukinon, sedangkan rumah Samuri yang terdampak longsor pada posisi dapur dan saat ini rumah sudah dikosongkan. Para korban untuk sementara menginap di rumah tetangga maupun famili terdekat.

Sementara itu di Desa Suru Kecamatan Doko, jalan yang menghubungkan dengan Desa Slorok maupun Plumbangan tidak bisa dilalui karena sebuah pohon besar roboh melintang juga akibat tanah longsor. Beberapa Anggoat TNI/POLRI yang dibantu warga sedang berupaya mengevakuasi pohon tersebut. Masih karena tanah longsor, di jalur Blitar-Malang (Kecamatan Selorejo) ada tiga titik jalan penghubung antar kota ini yang retak dan membahayakan pengguna jalan.

Menindaklanjuti musibah tersebut, Bupati Blitar usai kunjungannya ke lokasi longsor langsung menggelar rapat dengan anggota Forpimda dan seluruh Kepala SKPD termasuk  Camat seluruh Kabupaten Blitar di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Jumat (2/12). Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Blitar dan didampingi Wakil Bupati Blitar tersebut ditegaskan, semua pihak harus waspada terhadap bencana, mengingat Kabupaten Blitar termasuk kawasan rawan bencana. Utamanya Kecamatan Wates dan Panggungrejo yang rawan longsor, termasuk Kecamatan Gandusari, Wlingi, Kesamben, Selorejo yang juga rawan longsor. Untuk Kecamatan Wonodadi, Nglegok dan Ponggok rawan puting beliung.  Sementara wilayah selatan seperti Tambakrejo, Pasur dan Serang rawan tsunami. Untuk itu Bupati Blitar meminta para Camat selalu berkoordinasi dengan Muspika setempat  dalam memantau kondisi di lapangan. Jika ada kejadian bencana segera ditangani secara bergotong royong, spontan dan melakukan perbaikan. Intinya Kabupaten Blitar harus selalu dijaga bersama-sama, mengingat cuaca ekstrim masih akan berlangsung sampai dengan bulan Maret 2017. Sementara itu, untuk lokasi yang telah tedampak longsor yang baru saj dikunjungi agar segera ditangani oleh SKPD terkait.

Sebelumnya, Bupati Blitar dan rombongan meresmikan Sabo Dam Kali Kebo, Kali Jari I, dan Kali Jari II di Desa Semen Kecamatan Gandusari. Dalam peresmian itu selain dihadiri beberapa Kepala SKPD, Kades se- Kecamatan Gandusari dan warga, juga dihadiri oleh Dicky Pelupessy, Disaster Research and Response Center Universitas Indonesia (DRRC UI) dan Yasuhito Jibiki Ph.D, Assistant Professor International Research Institute of Disaster Science dari Tohoku University. Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti sabo dam oleh Bupati Blitar. Harapannya, dengan diresmikannya sabo dam tersebut akses transportasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari bisa lancar.

Bupati Blitar juga menyampaikan dengan dibangunnya sabo dam tersebut, ancaman bencana banjir lahar hujan bisa diminimalisir. Perekonomian warga juga bisa pulih lebih baik. Untuk itu masyarakat diminta untuk ikut memelihara keberadaan sabo dam agar  berfungsi lama. Mengingat dana untuk pembangunan sabo dam tersebut dari pemerintah pusat. Seperi yang disampaikan, Plt.Kepala BPBD Kabupaten Blitar, Heru Irawan, kebutuhan anggaran untuk membangun ketiga sabo dam tersebut berasal dari dana hibah  pemerintah pusat.  Angaran yang digunakan  untuk sabo dam Kali Kebo  yaitu Rp.2.936.851.000, Kali Jari I sebesar Rp.2.219.124.000, Kali Jari II Rp.2.113.605.500. dan sisa dana Rp.114.991.500. Sisa dana ini akan dikembalikan ke Kas negara.

Bupati Blitar juga mengingatkan, Sabo Dam Kali Kebo, Kali Jari I dan Kali Jari II  merupakan sungai yang selalu dilewati lahar ketika erupsi Kelud. Sabo  dam ini sempat rusak karena arus lahar erupsi Kelud  13 Pebruari 2014. Bupati Blitar juga mengungkapkan bahwa bencana erupsi Kelud 2014  dapat dikelola dengan baik tidak ada korban jiwa. Terutama pengelolaan terhadap 4 kecamatan terdampak erupsi Kelud, yakni Kecamatan Garum, Nglegok, Ponggok dan Gandusari. Masyarakat dengan radius 10 km dari pusat erupsi diungsikan.Kendati demikian diharapkan masyarakat tetap waspada. Karena Kabupaten Blitar merupakan daerah rawan bencana. Seperti diketahui, Kabupaten Blitar dengan data Indeks Resiko  Bencana yang diterbitkan BNPB Tahun 2013, indeks resikonya 210 dimana memiliki resiko bencana yang tinggi. Kondisi Geologis Kabupaten Blitar yang menyebabkan wilayah rawan gempa bumi, tsunami, kekeringan geologis dan erupsi Kelud. Jenis ancaman ini tidak dapat dicegah, namun dapat dilakukan kegiatan mitigasi.  Sementara itu sesuai data rekapitulasi selama Tahun 2016 per bulan Oktober Kabupaten Blitar tercatat 77 kejadian bencana. Olah karena itu, kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam mengahadapi bencana perlu untuk tingkatkan. Baik melalui kegiatan penguatan kapasitas masyarakat, pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, meningkatkan koordinasi lintas sektor serta pelibatan dan peran aktif lembaga usaha.(Humas)