Inspektorat Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

INSPEKTORAT

Jl. Sudanco Supriyadi No. 17 Kota Blitar

E-mail : inspektorat@blitarkab.go.id

Inspektorat
Inspektur :
Pangkat / Gol. :
NIP. :

 

 

 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
(1)     Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah dan tugas pembantuan.

(2)     Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

 

(1)    Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

a.    Inspektur;

b.    Sekretariat;

c.     Inspektur Pembantu;

d.    Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan membawahi :

a.     Sub Bagian Penyusunan Program;

b.     Sub Bagian Keuangan;

c.     Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

(3)   Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan  tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(4)   Inspektur Pembantu, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, terdiri dari:

a.     Inspektur Pembantu Wilayah I;

b.     Inspektur Pembantu Wilayah II;

c.     Inspektur Pembantu Wilayah III;

d.     Inspektur Pembantu Wilayah IV.

(5)     Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

a.     Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  Daerah (P2UPD);

b.     Auditor/Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Inspektur
(1)     Untuk menyelenggarakan tugas Inspektur menyelenggarakan fungsi:

a.     menetapkan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b.     memimpin pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c.     mengkoordinasikan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

d.     menetapkan penyusunan hasil pengawasan;

e.     mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan

f.      melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

 

Sekretariat

(1)   Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi dan perencanaan bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan program, perencanaan dan pelaporan Inspektorat Daerah serta meneliti Naskah Laporan Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
(2)   Sekretaris mempunyai fungsi:

a.     mengkoordinasikan penyusunan program kerja Inspektorat Daerah, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan dan hubungan masyarakat;

b.     mengkoordinasikan pengelolaan keuangan/ anggaran Inspektorat Daerah;

c.     memimpin urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;

d.     melaksanakan kerjasama dengan pengawas eksternal;

e.     melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program; dan

f.      melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

(1)   Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi penyusunan program dan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan.
(2)   Untuk melaksanakan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

a.     menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat Daerah;

b.     menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan;

c.     melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun kegiatan pengawasan;

d.     menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak hasil pengawasan;

e.     mengadministrasi laporan hasil pengawasan;

f.      melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;

g.     menyusun statistik hasil pengawasan; dan

h.    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

 

(1)   Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan menghimpun penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
(2)   Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a.    menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Inspektorat Daerah;

b.    mengelola anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;

c.     menyusun penatausahaan, mengkaji ulang laporan keuangan dan pembayaran;

d.    melaksanakan pengujian, penatausahaan, analisis dan laporan perintah pembayaran;

e.     melaksanakan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor;

f.      menyusun kebutuhan operasional, analisis data dan dokumen keuangan serta laporan keuangan;

g.    melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan serta  dokumen pendukung;

h.    melaksanakan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran; dan

i.      melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris  sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

 

(1)   Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana.
(2)   Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a.    melaksanakan surat menyurat;

b.    menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta pemeliharaan dan perlengkapan Inspektorat;

c.     menyusun perencanaan dan  mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;

d.    menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;

e.     memproses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

f.      menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi tata laksana, kegiatan dokumentasi serta mengelola perpustakaan Inspektorat; dan

g.    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris.

 

Inspektur Pembantu

 

(1)    Inspektur Pembantu, mempunyai tugas mengkoordinasi pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai wilayah kerjanya.

(2)    Untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu mempunyai  fungsi:

a.     mengkoordinasi dan memverifikasi bahan pengusulan program pengawasan sesuai wilayah kerjanya;

b.     menverifikasi bahan penyusunan Program Kerja Pengawasan (PKPT);

c.     mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai wilayah kerjanya;

d.     mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penugasan pengawasan;

e.     memecahkan masalah dan mengambil keputusan terkait dengan teknis pelaksanaan  penugasan  pengawasan;

f.      mengendalikan penyusunan laporan hasil pengawasan;

g.     mengevaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan

h.    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

 

 

(1)   Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

(2)   Inspektur Pembantu membawahi wilayah kerja pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan dan pembinaan kepada Pemerintahan Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar.

(3)   Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Inspektur.

(4)   Penugasan terhadap Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) danJabatan Fungsional Auditor (JFA) di bawah Inspektur Pembantu dengan Surat Penugasan Inspektur.

 

 

Kelompok Jabatan Fungsional

 

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)    Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

a.      Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);

b.     Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

 

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a.     mengawasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan;

b.     mengawasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

c.     mengawasi dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

d.     mengawasi untuk tujuan tertentu;

e.     mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;

f.      mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;

g.     melaksanakan tugas-tugas pengawasan kegiatan evaluasi;

h.    melakukan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;

i.      melaksanakan tugas-tugas pengawasan kegiatan pemantauan;

j.      melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain; dan

k.     melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengorganisasian.

TATA KERJA

 

(1)    Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2)    Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
(3)    Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4)    Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(5)    Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(6)    Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

 

 

 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

(1)    Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)    Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.