Pemkab Blitar Bersama ITS Surabaya Kerjasama di Bidang Tata Kelola Pemerintahan

BLITAR KAB – Rabu, 12 Februari 2020, bertempat di Ruang Rapat Candi Simping Kantor Bupati Blitar , Kanigoro, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah menggelar rapat koordinasi tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan ITS Surabaya. Rapat koordinasi ini merupakan kelanjutan dari rapat koordinasi sebelumnya yang dilaksanakan di ITS pada tanggal 23 Januari 2020.

Rapat dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD dengan didampingi Kepala Bagian Pemerintahan. Dalam sambutannya, Kepala Pelaksana BPBD, Achmad Choliq menyampaikan kajian dari pakar terutama perguruan tinggi sangat diperlukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan Nugroho, perwakilan dari Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) ITS Surabaya menyampaikan bahwa sinergi antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan sangat strategis.

Beberapa bidang yang dapat dijadikan kerja sama kajian diantaranya design desa binaan, perencanaan program pembangunan, produk pertanian, pangan, dan kerajinan, pariwisata, city branding, kesehatan, mitigasi bencana, geospasial geoteknik, infrastruktur dan transportasi, smart city, dan lain-lain.

Acara tersebut diakhiri dengan sesi desk rencana kerja sama diantara terkait dengan Bimbingan Teknis IKM dan Kajian Kampung, Teknologi dan Packaging pembuatan susu, penyusunan arsitektur SPBE, serta etraffic dan survey transportasi.

Pada kegiatan ini turut hadir perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perhubungan (Dshub), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Ekonomi Pembangunan, Bagian Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Er)

Komentar